MATA INDONESIA, JAKARTA – Sepak terjang Widjojo Nitisastro untuk mendongkrak perekonomian di era Soeharto membuat Indonesia diperhitungkan di Asia maupun dunia.
Resep ekonomi yang dibuat Widjojo tertuang dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Pemikiran ini yang kemudian dikenal dengan ‘Wijoyonomics’.
Agar perekonomian nasional bisa terkerek, Widjojo menegaskan bahwa Indonesia perlu memproduksi barang yang punya keunggulan komparatif ketimbang negara maju. Pun dasar dari keunggulan komparatif tersebut adalah tenaga buruh murah serta sumber daya alam melimpah.
Agar berjalan sesuai rencana, negara harus punya keterlibatan lebih dalam industri manufaktur baik sebagai pemilik modal sampai pembuat kebijakan (development state).
Selain itu, agar sistem kerja Repelita dapat berjalan maka program tersebut tetap di bawah kendali pemerintah pusat, begitupun dengan pendanaannya.
Program ini tercermin dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun Daerah (Repelitada), Bimas, Inmas, sampai Inpres. Program-program ini memiliki pendekatan sektoral yang amat kuat, dengan mekanisme dekonsentrasi. Pemerintah daerah hanya menjadi perpanjangan tangan Jakarta.
Tak hanya itu, dalam Wijoyonomics, ia memiliki idealisme bahwa perekomian dalam negeri bisa membaik bila sistem ekonomi yang mencakup pasar, fiskal, maupun utang luar negeri dimodernisasi. Tujuannya agar kelak perekonomian Indonesia bisa memberi keuntungan bagi kelompok kaya maupun rakyat miskin.
Wijoyonomics pun mendatangkan angin segar bagi ekonomi tanah air. Buktinya ketika Asia dilanda krisis moneter pada tahun 1965-1997, Widjojo mampu mempertahankan perekonomian Indonesia untuk tetap tumbuh dengan rata-rata 6,5 persen per tahun.
Selain itu, ia juga berhasil menekan inflasi, menjamin agar investasi asing tetap masuk ke tanah air dan menjaga stabilitas PDB. Maka tak heran kalau Bank Dunia pun menyebut Indonesia di era Soeharto sebagai One of the Asian Miracles.
Namun tuah Widjojo lenyap di tahun 1998, Indonesia dilanda krisis moneter dan Soeharto lengser. Habibie sebagai pengganti Suharto, ternyata memiliki pemikiran berbeda dengannya. Habibie berpandangan bahwa Indonesia tidak boleh hanya menjadi negara yang hanya bisa memproduksi barang yang memiliki komparatif, tapi harus memiliki keunggulan kompetitif yang bisa dicari melalui pengejaran teknologi tinggi.
Namun semasa Presiden Abdurrahman Wahid, Widjojo kembali dipercaya memimpin Tim Ekonomi Indonesia untuk melakukan negosiasi utang pada perundingan Paris Club di April 2000. Dalam perundingan itulah, Widjojo sukses meyakinkan negara donor untuk menjadwal ulang utang Indonesia periode April 2000 sampai 2002, senilai 5,9 miliar dolar AS.