Vaksinasi Massal yang Pernah Terjadi di Indonesia

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Vaksinasi menjadi salah satu cara untuk menekan angka penularan Covid-19 di Indonesia. Dengan vaksinasi masyarakat mampu memiliki kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit Covid-19.

Adapun vaksin Covid-19 yang digunakan untuk vaksinasi massal di Indonesia, diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer Inc and BioNTech, dan Sinovac Biotech Ltd.

Sebenarnya program vaksinasi bukanlah hal yang baru di Indonesia. Masyarakat sebelumnya telah melakukan metode semacam ini agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Merangkum dari laman resmi Instagram Kementerian Kesehatan Indonesia @kemenkes_ri, berikut daftar imunisasi yang pernah diberikan di Indonesia beserta tahunnya.

  1. 1956: Imunisasi cacar (1956)
  2. 1963: Imunisasi campak (1963)
  3. 1973: Imunisasi BCG dan tuberculosis (1973)
  4. 1974: Imunisasi tetanus toxoid ibu hamil (1974)
  5. 1976: Imunisasi difteri, pertusis, dan tetanus (DPT) pada bayi (1976)
  6. 1981: Imunisasi polio (1981)
  7. 1982: Imunisasi campak (1982)
  8. 1997: Imunisasi hepatitis B dalam bentuk pentavalen (1997)
  9. 2017-2018: Imunisasi MR (2017-2018)

Masyarakat juga diimbau paham dan tidak takut lagi untuk divaksin. Sebab vaksinasi adalah cara terbaik untuk mengakhiri penyebaran virus corona Covid-19 di Indonesia.

Reporter: Muhammad Raja A.P.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Kebijakan DHE SDA Perkuat Fondasi Ekonomi Rakyat dan Stabilitas Keuangan

Oleh: Dhita Karuniawati )*Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan baru terkait Devisa Hasil Ekspor SumberDaya Alam (DHE SDA) mulai 1 Juni 2026. Kebijakan ini menjadi salah satu langkahstrategis yang ditempuh pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi nasionalmelalui peningkatan retensi devisa di dalam negeri. Langkah tersebut tidak hanyabertujuan menjaga stabilitas sektor keuangan, tetapi juga memastikan bahwa manfaatdari kekayaan sumber daya alam Indonesia dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.Di tengah kondisi ekonomi global yang masih diwarnai ketidakpastian, ketegangangeopolitik, serta fluktuasi pasar keuangan internasional, kemampuan suatu negara dalam menjaga cadangan devisa menjadi faktor penting untuk mempertahankanstabilitas ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah terus berupayamemperkuat ketahanan ekonomi nasional agar tidak mudah terpengaruh oleh guncangan eksternal. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui kebijakanpengelolaan DHE SDA yang lebih optimal. Selama ini, sebagian besar devisa hasil ekspor sumber daya alam masih banyaktersimpan di luar negeri sehingga manfaatnya bagi perekonomian domestik belummaksimal. Padahal, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil komoditasterbesar di dunia, mulai dari batu bara, minyak sawit, nikel, tembaga, hingga berbagaiproduk mineral lainnya. Potensi devisa yang dihasilkan sektor tersebut sangat besardan dapat menjadi sumber kekuatan ekonomi nasional apabila dikelola secara tepat.Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026, pemerintah mewajibkan eksportirsektor sumber daya alam untuk menempatkan devisa hasil ekspornya di dalam negeri. Kebijakan tersebut dirancang sebagai bagian dari strategi jangka panjang untukmemperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, meningkatkan likuiditas valuta asing, dan memperluas ruang pembiayaan pembangunan nasional.Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan bahwa pemerintahmewajibkan eksportir sumber daya alam untuk merepatriasi devisa hasil ekspornya kedalam negeri dengan tingkat kepatuhan penuh. Menurutnya, kebijakan tersebutdirancang untuk meningkatkan ketersediaan valuta asing di pasar domestik, menjagastabilitas nilai tukar rupiah, serta memperkuat pembiayaan pembangunan nasional. Dalam ketentuan baru tersebut, eksportir sektor nonmigas diwajibkan menempatkan100 persen DHE...
- Advertisement -

Baca berita yang ini