MATA INDONESIA, JAKARTA – Momentum penerimaan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) terhadap Soeharto 55 tahun yang lalu tepatnya 11 Maret 1966 masih menjadi catatan sejarah yang masih simpang siur. Sejumlah persepsi mewarnai latar belakang terbitnya surat sakti ini mulai dari upaya meredakan situasi keamanan hingga pemalsuan sejarah.
Pada intinya, Supersemar merupakan surat perintah dari Presiden Soekarno yang ditandatangani pada 11 Maret 1966. Isinya adalah instruksi presiden kepada Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan dalam mengamankan negara yang rentan akibat peristiwa Gerakan 30 September 1965.
Mulai dari sinilah informasi simpang siur bermunculan. Surat sakti ini dianggap sebagai jalan bagi Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan dari Soekarno. Namun yang menjadi persoalan yaitu Supersemar tidak hanya dipahami dari satu versi saja. Berbagai penafsiran muncul, seperti pada tahun 2013 yakni ada empat versi yang disimpan oleh pihak Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Keempat versi itu berasal dari tiga instansi yaitu versi Pusat Penerangan (Puspen) TNI AD, versi dari Akademi Kebangsaan, dan dua versi dari Sekretariat Negara (Setneg).
Mantan Kepala ANRI M Asichin menegaskan bahwa berkas Supersemar masih harus dicari karena sejauh ini belum ada yang dinyatakan orisinil.
“Dari bantuan pemeriksaan laboratorium forensik (Labfor) Mabes Polri, semuanya dinyatakan belum ada yang orisinal, belum ada yang autentik. Jadi dari segi historis perlu dicari terus di mana Supersemar yang asli itu berada,” kata M. Asichin.
Sementara sejarawan muda Bonnie Triyana juga pernah mengatakan bahwa belum ada kejelasan terkait Supersemar. Mengingat banyak versi yang berbeda terkait keabsahan surat sakti tersebut.
“Tidak ada yang tahu di mana surat asli Supersemar berada. Selain itu, banyak versi yang beredar. Teks otentik itu penting untuk kita lihat asas orisinalitasnya. Kalau tidak ya seperti sekarang, debat tidak ada habisnya,” kata Bonnie.
Adapun perburuan naskah asli Supersemar mulai gencar dilakukan pada tahun 2000. Saat itu Kepala ANRI menemui Sekretaris Jenderal MPR RI Umar Basalim, mengingat ada informasi yang mengatakan bahwa naskah asli sudah diserahkan kepada Ketua MPRS tahun 1966. Namun naskah aslinya tidak ditemukan pada Umar atau bank data MPR RI.
Pencarian terus dilakukan dengan mewawancarai mantan Ketua MPRS Abdul Haris Nasution dan Ketua DPR RI Akbar Tanjung hingga Jenderal (Purn) Faisal Tanjung.
Tahun 2005 ANRI juga mewawancarai sejumlah tokoh seperti Menteri Sekretaris Negara Moerdiono. Intinya surat tersebut bertujuan sebagai dasar hukum pembubaran PKI, namun tidak ada yang menyimpan arsipnya. Perburuan terus dilakukan hingga tahun 2016, namun belum ada titik terang terkait naskah asli Supersemar.
 terhadap Soeharto 55 tahun yang lalu tepat masih menjadi catatan sejarah){kind=link}