Inspiratif! Kisah Suparno, Aktivis Lingkungan yang Rela Resign dari Pekerjaannya

Baca Juga

MATA INDONESIA, BOGOR – Suparno Jumar, rela keluar dari pekerjaannya sebagai Event Organizer (EO) agar fokus menjadi aktivis lingkungan sungai Ciliwung. Ia sekarang bekerja sebagai Satuan Tugas Naturalisasi Kota Bogor.

Suparno lahir di Desa Soko Kebokuning, Desa Soko, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pada tanggal 11 Agustus 1972.

Suparno kecil memang sudah tidak asing lagi dengan sungai, hampir setiap hari ia bermain bersama teman-temannya di sungai. Saat itu sungai masih bersih dan layak menjadi sumber kehidupan.

Ia merantau dari Jawa Tengah ke Jakarta pada tahun 1989, enam tahun kemudian tahun 1995 ia pindah ke Bogor dengan tujuan hijrah untuk menjadikan diri menjadi lebih baik.

Di tahun 2014, ia bergabung dengan Komunitas Peduli Ciliwung. Hal itu ia lakukan karena keresahannya terhadap sungai Ciliwung yang kian hari semakin kotor dengan banyak sampah dan limbah.

Saat itu ia masih bekerja sebagai Event Organizer disebuah perusahaan. Dengan pekerjaan itulah ia bisa keliling Indonesia.

Setiap berada di suatu wilayah, ia selalu sempatkan melihat sungai-sungai yang ada di sana hingga akhirnya ia menyimpulkan bahwa kondisi sungai-sungai di Indonesia sungguh memprihatinkan dan harus menjadi fokus utama. Karena baginya, sungai ialah sumber kehidupan manusia.

Belum lama ini, tepatnya akhir Juli 2019 ia resign dari pekerjaan sebagai EO. Bukan hal yang mudah, justru inilah tantangannya. Keluar dari zona nyaman agar bisa fokus kontribusi terhadap lingkungan. Meski keluarga dan pihak perusahaan awalnya meragukan keputusannya ini.

Tentunya butuh waktu yang lama untuk meyakinkan keluarga. Bukan hanya keluarga kecilnya saja, tapi ia juga berdiskusi dengan keluarga besarnya.

Keraguan mulai menyelimuti keluarganya dan berkali-kali mempertanyakan keputusannya itu. Begitu juga pihak perusahaan yang memanggilnya sampai tiga kali untuk menyakan keputusannya tersebut.

Saat bertemu dengan istrinya di acara Festival Relawan di bilangan Jakarta Timur, soal keputusan suaminya yang keluar dari pekerjaan sebagai EO, istrinya tidak bisa berbuat apa-apa lagi, ia hanya pasrah dan mendukung niatan mulia suaminya itu.

“Ya mau gimana lagi yang penting yang dia lakukan positif, keluarga dukung aja, rezeki mah datengnya dari mana aja.” katanya pada tanggal 14 Desember 2019.

Kalau soal gaji tentu nilainya jauh dari pekerjaan ia saat ini menjadi Satuan Tugas Naturalisasi Kota Bogor. Pada satu titik ia sempat berpikir, kok bisa dirinya keluar dari zona nyaman.

Berani mengambil resiko yang besar, dampaknya tidak hanya bagi dirinya saja tapi juga keluarganya.

“Tapi saya ingin berkontribusi lebih, tentu saja juga saya ingin passion saya tersalurkan, ada perasaan dalam hati yang tersampaikan,” ucap Suparno kepada Minews pada tanggal 21 Desember 2019.

Harapannya hanya satu, setiap manusia harus mampu bertanggung jawab terhadap sampah yang di produksi setiap harinya.

Ia mengatakan, kalau itu tidak bisa terwujud, siap-siap saja penderitaan akan dirasakan oleh anak cucu pewaris negeri ini, ketika itu terjadi berarti kita telah memupuk dosa pada diri kita masing-masing. (Anita Rahim)

Berita Terbaru

Evaluasi Berkala Koperasi Desa Jadi Kunci Keberlanjutan Program Pemberdayaan Ekonomi

Oleh: Firly Tsaqila )*Komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa terusdiwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan MerahPutih sebagai instrumen strategis pemberdayaan masyarakat. Koperasi Desa dirancang bukan sekadar menjadi wadah aktivitasekonomi lokal, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi nasional yang mampu memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan usaha, distribusi kebutuhan pokok, pembiayaan produktif, hingga penguatankesejahteraan berbasis komunitas. Sehingga evaluasi berkala menjadi elemen penting agar implementasiprogram berjalan tepat sasaran, adaptif terhadap tantangan lapangan, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan.Langkah cepat Kementerian Koperasi dalam merespons berbagaimasukan masyarakat menunjukkan keseriusan pemerintah menjagakualitas pelaksanaan program ini. Berbagai sorotan yang muncul di ruangpublik dipandang sebagai bentuk partisipasi konstruktif yang justrumemperkuat proses pembenahan. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai perhatian masyarakatterhadap kondisi dan kesiapan Kopdes Merah Putih merupakan bagiandari pengawasan publik yang sangat dibutuhkan untuk memastikanprogram berkembang sesuai tujuan awal.Menurut Ferry, setiap laporan, masukan, dan perhatian masyarakatmenjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kementerian untukmelakukan koreksi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pemerintahmemandang keterlibatan publik sebagai bagian dari mekanismepengawasan yang memperkuat akuntabilitas tata kelola. Denganketerbukaan terhadap kritik, pemerintah menunjukkan pendekatan adaptifdalam memastikan program ini terus mengalami penyempurnaan.Pendekatan evaluatif ini penting karena skala program Kopdes MerahPutih sangat luas dan menyentuh langsung berbagai aspek kehidupanekonomi desa. Pemerintah tidak menempatkan evaluasi sebagai responsatas persoalan semata, melainkan sebagai instrumen manajemen modern yang memungkinkan setiap kelemahan terdeteksi lebih awal untuk segeradiperbaiki. Dengan demikian, proses pembenahan dapat dilakukan secarasistematis tanpa mengganggu tujuan besar pembangunan ekonomi desa.Ferry juga menekankan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskankoordinasi lintas lembaga agar evaluasi yang dilakukan menghasilkanlangkah perbaikan konkret. Kolaborasi antara kementerian, pengelola koperasi, dan masyarakat diyakini menjadi kunci agar setiap temuanlapangan dapat segera ditindaklanjuti secara efektif. Pendekatan inimencerminkan keseriusan pemerintah membangun tata kelola koperasiyang terbuka dan responsif.Di sisi lain, penguatan evaluasi juga tampak dari keterlibatan berbagaiinstitusi pendukung. Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mempertegas peran pengawasan distribusi obat danpangan dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Kehadiran BPOM memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspekkelembagaan koperasi, tetapi juga memastikan kualitas layanan dankeamanan produk yang sampai kepada masyarakat desa.BPOM menyiapkan sistem pengawasan yang menjangkau hingga level desa, termasuk melalui pelibatan puluhan ribu kader terlatih. Langkah inimenjadi bukti bahwa evaluasi program dilakukan secara terintegrasidengan penguatan kapasitas pengawasan di lapangan. Pemerintahmemahami bahwa keberlanjutan koperasi tidak dapat dilepaskan dariterjaminnya standar mutu, keamanan, dan keandalan distribusi produk.Kepala BPOM menilai pengawasan distribusi obat dan pangan di koperasidesa membutuhkan mekanisme yang presisi karena cakupan wilayahyang luas menuntut sistem kendali yang kuat. Oleh sebab itu, pemerintahterus merancang skema baru agar distribusi tetap terkendali sekaligusmenjangkau masyarakat secara merata. Upaya ini memperlihatkanorientasi evaluasi yang tidak berhenti pada identifikasi masalah, melainkan diarahkan pada inovasi kebijakan.Pandangan mengenai pentingnya evaluasi berkala juga diperkuat ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia menilai bahwa pengawasanberlapis sangat diperlukan mengingat fungsi Kopdes Merah Putihmencakup aspek komersial, sosial, hingga layanan distribusi strategis. Menurutnya, pembagian peran pengawasan lintas lembaga akanmemperkuat akuntabilitas sekaligus meminimalkan potensipenyimpangan.Dipo menekankan pentingnya audit independen secara berkala sebagaiinstrumen untuk mendeteksi potensi moral hazard sejak dini. Ia jugamemandang bahwa tata kelola internal yang kuat harus ditopang olehrekrutmen pengelola profesional yang tetap berbasis komunitas lokal. Keterlibatan warga desa dinilai penting untuk menumbuhkan rasa memilikisehingga keberlanjutan koperasi terjaga secara alamiah.Pandangan Dipo sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan evaluasi sebagai fondasi penguatan kelembagaan. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan program tidak cukup diukurdari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dari kualitas operasional, efektivitas layanan, dan dampak nyata terhadap kesejahteraanmasyarakat.Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi simpul distribusi hasilpertanian, penyalur barang strategis, penyedia layanan keuangan, hinggapenggerak aktivitas ekonomi produktif di tingkat akar rumput. Denganperan sebesar itu, evaluasi berkala menjadi syarat mutlak agar setiapfungsi berjalan optimal.Melalui keterbukaan terhadap masukan, sinergi lintas lembaga, sertapenguatan pengawasan berjenjang, pemerintah menunjukkan keseriusanmenjaga keberlanjutan program ini. Evaluasi yang konsisten bukanlahtanda kelemahan, melainkan bukti hadirnya tata kelola modern yang mengedepankan perbaikan berkelanjutan demi memastikan KopdesMerah Putih benar-benar menjadi motor penggerak pemberdayaanekonomi desa di masa depan.*) Pengamat Ekonomi Desa
- Advertisement -

Baca berita yang ini