Ini Alasan Cerdas Habibie Lepaskan Timor Leste

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Sosok Presiden BJ Habibie nampaknya akan selalu diingat dalam peristiwa Timor Timur (Timtim). Soalnya peristiwa 21 tahun silam itu, BJ Habibie dinilai bersikap bijak karena tidak menahan kemerdekaan Timtim, namun di sisi lain ia dianggap lemah sehingga melepaskan wilayah Indonesia. Padahal dia memiliki alasan cerdas.

Sebagai presiden ke-3 Republik Indonesia (RI), BJ Habibie diwariskan Timtim yang selalu penuh gejolak sejak berintegrasi dengan Indonesia 17 Juli 1976 sampai dengan 30 Agustus 1999.

Gejolak tersebut tetap timbul di antara partai pro-kemerdekaan dengan partai yang menginginkan Timtim tetap menjadi bagian Indonesia. BJ Habibie akhirnya memilih mengabulkan pengajuan referendum, agar masyarakat Timor Timur menentukan sendiri nasib bangsanya.

Kala itu, ada dua pilihan yang diajukan BJ Habibie dalam pelaksanaan referendum. Menerima otonomi khusus untuk Timor Timur dalam salah satu provinsi di Indonesia atau memisahkan dari Indonesia sebagai negara yang berdaulat.

Pada 30 Agustus 1999, referendum bagi rakyat Timor Timur digelar. Sebanyak 446.953 rakyat Timor Timur memberikan suaranya. Dari 438.968 suara yang sah, 78,50 persen di antaranya menolak opsi otonomi khusus yang artinya mereka memilih memisahkan diri dari Indonesia.

Akhirnya kala itu Presiden BJ Habibie memutuskan untuk melepas Timor Timur dari Indonesia. Bukan asal melepaskan begitu saja, tetapi BJ Habibie memiliki fakta dan juga alasan yang dinilai cerdas saat itu.

1. Alasan Pertama
Dengan penduduk sebanyak 700.000 orang, Presiden Habibie yakin Timtim menarik minat dunia. Sedangkan saat itu BJ Habibie mengatakan masih memiliki 210 juta rakyat Indonesia.

Jika saat itu ia terus membiarkan tentara asing mengurus Timtim, secara implisit mengakui TNI tidak bisa menjalankan tugasnya. Saat itu, Australia sudah mengirimkan militernya ke Timtim.

Sadar hal itu akan berakibat buruk bagi stabilitas negara, Presiden Habibie dengan tegas tidak mau mengambil risiko.

Habibie yang menjadi presiden karena Suharto mengundurkan diri bertekad menyelesaikan masalah Timtim sebelum Presiden ke-4 RI dipilih. Tujuannya supaya Presiden penggantinya bisa fokus menyelesaikan masalah nasional saat itu yaitu reformasi segala bidang.

2. Alasan kedua
Presiden Habibie telah menganggap Australia sebagai sahabat Indonesia, sejak proklamasi kemerdekaan 1945. “Saya yakin bila saya biarkan tentara Australia masuk ke Indonesia, saya tidak hanya akan menghina dan mempermalukan TNI, tapi juga bila Australia masuk, apa pun keputusannya nanti yang kalah akan menyalahkan Australia,” kata Habibie

Dua alasan itu membuat BJ Habibie menuai pujian dunia. Keputusannya dinilai cerdas karena tidak mengandalkan kekerasan dan pertumpahan darah.

Setelah melalui proses panjang, pada 20 Mei 2020 secara resmi Timor Timur merdeka, dan berganti nama menjadi Timor Leste. (Miskatul Nisa Kamilah)

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini