Oleh: Dhita Karuniawati )*
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program.
Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara.
Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain.
BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan.
Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal.
Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program.
Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas.
Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah.
Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK 132/PMK.05/ 2021 tentang belanja bantuan pemerintahpada kementeriannya negara/lembaga.
Peluncuran ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola danakuntabilitas pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peluncuran tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam memastikanpengelolaan anggaran negara berjalan secara transparan dan akuntabel, seiringdengan semakin luasnya cakupan penerima manfaat program pemenuhan gizinasional.
Saat ini, program pemenuhan gizi menjangkau sekitar 60 juta penerima manfaat yang dilayani oleh sekitar 23 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebardi seluruh Indonesia. Besarnya cakupan program ini juga diikuti dengan peningkatanalokasi anggaran negara. Pada 2025, anggaran awal yang dikelola mencapai Rp71 triliun, kemudian meningkat melalui Anggaran Biaya Tambahan (ABT) menjadi Rp85 triliun.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan bahwa besarnyaanggaran tersebut merupakan amanat yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Dana ini adalah uang rakyat. Di setiap rupiahnya, tertitip harapan agar anak-anakbangsa tumbuh sehat, cerdas, dan unggul. Oleh karena itu, prinsip good governance bukan lagi sebuah pilihan, melainkan kewajiban mutlak.
Dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan program mengacu pada KeputusanKepala Badan Gizi Nasional Nomor 63 Tahun 2025 yang mewajibkan setiap SPPG menyusun laporan pertanggungjawaban secara kredibel. Laporan tersebut mencakuplaporan harian, mingguan, hingga laporan bulanan sebagai bentuk transparansipenggunaan anggaran negara.
Namun demikian, pemerintah menyadari bahwa penyusunan laporan keuangan di lapangan memiliki berbagai tantangan, terutama dengan jumlah SPPG yang tersebarhingga ke berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, Badan Gizi Nasional berkolaborasidengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) serta Direktorat JenderalPerbendaharaan Kementerian Keuangan untuk menghadirkan solusi melalui platform pembelajaran digital.
Melalui platform Kemenkeu Learning Center (KLC), para pengelola SPPG kini dapatmengakses program e-learning penyusunan laporan keuangan secara fleksibel, kapansaja dan di mana saja. Selain peluncuran e-learning, pemerintah juga memperkenalkanAplikasi Pelaporan Keuangan SPPG Versi 04 yang telah disempurnakan untukmendukung proses pelaporan yang lebih efektif dan akuntabel.
Dengan pengaturan standar anggaran yang jelas serta dukungan sistem pelaporandigital, pemerintah optimistis program MBG dapat berjalan secara transparan danprofesional. Pendekatan ini juga menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjagakepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan program-program strategis nasional.
Pengawasan ketat terhadap anggaran MBG tidak hanya bertujuan untuk menjagadisiplin penggunaan dana negara, tetapi juga memastikan bahwa setiap porsi makananyang disalurkan benar-benar memberikan manfaat gizi yang optimal bagi generasimuda Indonesia. Program ini diharapkan dapat menjadi investasi jangka panjang bagipeningkatan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat fondasi kesehatananak-anak di seluruh Indonesia.
*) Penulis adalah Kontributor Lembaga Studi Informasi Strategis Indonesia