Reuni 212 Diganti Dialog Nasional, Pakar : Sebaiknya Dilakukan Secara Online!

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Rencana reuni Persatuan Alumni 212 (PA 212) pada 2 Desember 2020 mendatang tak mendapat izin dari Pemprov DKI Jakarta. Sebagai gantinya, FPI, GNPF-Ulama dan PA 212 akan menggelar acara dialog nasional dengan melibatkan 100 tokoh agama dan ulama, termasuk Habib Rizieq Shihab.

Konsep reuninya memang diganti, namun besar kemungkinan kalau kerumunan massa akan tetap terjadi. Dengan begitu, dapat berpotensi meningkatkan penyebaran wabah corona (covid-19) di Indonesia.

Hal tersebut pun diamini oleh Pakar Intelijen dan Keamanan Stanislaus Riyanta. Ia mengatakan bahwa yang menjadi fokus saat ini bukan masalah reuni atau dialognya, tetapi adanya kerumunan massa.

“Ini terkait protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19,” ujarnya ketika dihubungi Mata Indonesia, Selasa 17 November 2020.

Kata Stanislaus, jika Rizieq Shihab tetap ngotot melakukan interaksi dengan masyarakat, maka sebaiknya dilakukan secara online seperti live di Instagram atau YouTube atau media lainnya.

“Hal itu, takkan mengurangi makna interaksi tetapi tetap menjaga protokol kesehatan,” katanya.

Ia pun menegaskan bahwa yang perlu diperhatikan adalah protokol kesehatan tidak menghalang-halangi kegiatan Rizieq Shihab atau siapapun. Namun protokol kesehatan harus dilakukan untuk melindungi masyarakat dari pandemi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Integrasi CKG dan Imunisasi Perkuat Komitmen Pemerintah Membangun Generasi Sehat

Oleh : Aditya Akbar )*Peningkatan kualitas kesehatan anak menjadi salah satu fondasi penting dalam menyiapkan generasi Indonesia di masa depan. Karena itu, masyarakat perlu mendukung berbagai program kesehatan yang dijalankan pemerintah, termasuk Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan imunisasiyang kini diperkuat melalui integrasi layanan bagi bayi hingga anak sekolah. Langkah tersebutmenjadi bukti nyata bahwa pembangunan kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga pada pencegahan penyakit sejak dini.Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa mulai 2026 pemerintah mengintegrasikan pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis dengan imunisasi anak sekolah menjadi satu program terpadu. Kebijakan ini diambil untuk memperluas cakupan imunisasi sekaligus meningkatkan efisiensi pelaksanaan layanan kesehatan di lingkungan sekolah, terutama saattahun ajaran baru dimulai.Menurut Budi Gunadi Sadikin, pada 2025 terjadi penurunan cakupan imunisasi pada kelompokanak sekolah. Salah satu penyebabnya adalah pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis yang berjalanbersamaan dengan imunisasi sehingga terjadi benturan jadwal maupun penggunaan tenagakesehatan. Akibatnya, sumber daya yang tersedia belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena kedua kegiatan berjalan secara terpisah.Melalui penggabungan program tersebut, pemerintah berharap pemeriksaan kesehatan danimunisasi dapat dilakukan secara bersamaan tanpa menambah beban tenaga kesehatan di lapangan. Selain meningkatkan efektivitas layanan, integrasi ini juga diharapkan memudahkanedukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya imunisasi rutin bagi anak usia sekolah.Pemerintah juga berencana melaksanakan Bulan Imunisasi Anak Sekolah pada November 2026 dengan fokus pada peningkatan cakupan vaksin difteri dan tetanus. Program tersebut diharapkanmampu mengejar target imunisasi yang belum tercapai sekaligus memperkuat perlindungan anakdari penyakit yang dapat dicegah melalui vaksinasi.Dalam upaya memperluas cakupan imunisasi nasional, pemerintah memanfaatkan berbagaimomentum penting sepanjang tahun. Pada Pekan Imunisasi Dunia yang berlangsung pada April 2026, sekitar 130 ribu anak dan 17 ribu orang dewasa berhasil memperoleh layanan imunisasi. Capaian tersebut menunjukkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadappentingnya vaksinasi.Program serupa juga akan dilaksanakan bertepatan dengan Hari Anak Nasional pada Juli, peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia pada Agustus, serta Hari Kesehatan Nasional pada November. Pemerintah menargetkan tambahan layanan imunisasi bagiratusan ribu anak dan puluhan ribu orang dewasa melalui berbagai momentum tersebut.Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa saat ini program imunisasi nasional telah mencakup 14 jenis antigen yang diberikan kepada bayi, anak di bawah dua tahun, anak sekolah, hinggakelompok dewasa. Pemerintah juga menambahkan tiga jenis vaksin baru dalam beberapa tahunterakhir, yakni PCV, HPV, dan rotavirus, guna memperluas perlindungan masyarakat terhadapberbagai penyakit menular.Keberhasilan pemerintah selama setahun terakhir terlihat dari meningkatnya cakupan imunisasipada kelompok bayi. Hingga Mei 2026, capaian imunisasi bayi meningkat sebesar 5,8 persendibandingkan periode yang sama pada 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa berbagailangkah pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan mulai memberikan hasil positif.Meski demikian, sejumlah daerah masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan cakupanimunisasi. Pada kelompok bayi, Aceh dan Papua masih mencatatkan angka yang relatif rendah. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena rendahnya imunisasi berpotensi memicukembali munculnya penyakit menular yang sebelumnya berhasil dikendalikan.Peningkatan cakupan juga terjadi pada kelompok anak di bawah usia dua tahun. Namun, Sumatera...
- Advertisement -

Baca berita yang ini