Hujan masih Terjang Sleman, Pemkab Keluarkan Kebijakan Siaga Bencana hingga Februari Akhir

Baca Juga

Mata Indonesia, Sleman – Pemkab Sleman, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman mengonfirmasi bahwa status siaga darurat bencana hidrometeorologi di Bumi Sembada akan diberlakukan hingga akhir Februari 2024.

BPBD Sleman memberikan peringatan kepada masyarakat terkait potensi bencana angin kencang dan bencana hidrometeorologi lainnya di semua kapanewon (kecamatan) di wilayah tersebut selama musim hujan saat ini.

“Potensi bencana hidrometeorologi dapat terjadi di seluruh kapanewon di Sleman, terutama di wilayah yang sebelumnya telah mengalami bencana angin kencang,” kata Makwan, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sleman, Minggu 14 Januari 2024.

Keadaan ini memaksa Pemkab Sleman untuk menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi di seluruh wilayah sejak 1 Desember 2023 hingga 29 Februari 2024.

Makwan menekankan pentingnya langkah antisipasi dengan mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperhatikan tanda-tanda cuaca. Ia juga menyarankan masyarakat untuk melakukan tindakan mitigasi, seperti pemangkasan pohon-pohon yang dianggap berpotensi tumbang.

Selain itu, Makwan menyoroti kebutuhan pemeriksaan konstruksi atap rumah, khususnya pada paku-paku yang mungkin lepas atau kayu yang rentan terhadap angin kencang.

“Peringatan untuk masyarakat, atap yang terbuat dari seng atau galvalum juga perlu dicek kekuatannya,” ujar dia.

Dalam konteks potensi banjir, longsor, dan genangan air selama hujan deras, masyarakat diingatkan untuk lebih memperhatikan kondisi saluran air, aliran sungai, dan kontur tanah di sekitar mereka.

Makwan juga mencatat bahwa hujan deras di Gunung Merapi wilayah DIY, dapat menyebabkan banjir lahar hujan, sehingga masyarakat dihimbau untuk waspada dan menghindari aktivitas di aliran sungai berhulu Gunung Merapi, termasuk kegiatan pariwisata.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Employment from the Village: Koperasi Merah Putih dan Ekonomi Kerakyatan

Oleh : Pratama Dika SaputraGagasan membangun ekonomi nasional dari desa kembali menemukan momentumnya melalui program Koperasi Merah Putih yang digagas pemerintah. Dalam konteks ketimpanganpembangunan yang masih menjadi pekerjaan rumah, pendekatan berbasis desa menjadi strategi yang tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak. Desa bukan lagi dipandang sebagai objek pembangunan semata, melainkan sebagai subjek utama yang memiliki potensi besar dalammenciptakan lapangan kerja, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendorong kemandirian nasional. Program Koperasi Merah Putih menjadi representasi nyata dari upaya tersebut, denganorientasi pada penciptaan employment from the village yang berbasis ekonomi kerakyatan.Target ambisius pemerintah untuk membangun lebih dari 25 ribu koperasi dalam waktu singkatmencerminkan keseriusan dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Presiden Prabowo Subianto menilai bahwa koperasi harus menjadi institusi ekonomi yang nyata, bukan sekadar formalitas administratif. Oleh karena itu, koperasi dirancang memiliki fasilitaslengkap seperti gudang, alat pendingin, hingga kendaraan distribusi agar mampu beroperasisecara efektif dan efisien. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokuspada kuantitas, tetapi juga kualitas kelembagaan yang mampu menjawab kebutuhan riilmasyarakat desa.Kehadiran koperasi sebagai agregator ekonomi desa memiliki implikasi besar terhadappenciptaan lapangan kerja. Dengan memotong rantai distribusi yang panjang, koperasi dapatmeningkatkan nilai tambah produk lokal sekaligus membuka peluang kerja baru di sektorlogistik, pengolahan, hingga pemasaran. Model ini memungkinkan masyarakat desa untuk tidaklagi bergantung pada pusat-pusat ekonomi di kota, melainkan menciptakan ekosistem ekonomiyang mandiri di wilayahnya sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menekanurbanisasi serta mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.Lebih jauh, Koperasi Merah Putih juga dirancang sebagai solusi terhadap persoalan klasik yang dihadapi petani dan nelayan, yakni keterbatasan akses pasar dan pembiayaan. Dengan adanyalayanan simpan pinjam, distribusi pupuk, hingga fasilitas penyimpanan seperti cold storage, koperasi dapat menjadi tulang punggung bagi sektor produktif di desa. Hal ini sejalan denganupaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional, yang sangatbergantung pada optimalisasi potensi daerah.Namun demikian, skala besar program ini juga menghadirkan tantangan yang tidak kecil. Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mengingatkan bahwa keberhasilan koperasi sangatditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini