Hujan masih Terjang Sleman, Pemkab Keluarkan Kebijakan Siaga Bencana hingga Februari Akhir

Baca Juga

Mata Indonesia, Sleman – Pemkab Sleman, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sleman mengonfirmasi bahwa status siaga darurat bencana hidrometeorologi di Bumi Sembada akan diberlakukan hingga akhir Februari 2024.

BPBD Sleman memberikan peringatan kepada masyarakat terkait potensi bencana angin kencang dan bencana hidrometeorologi lainnya di semua kapanewon (kecamatan) di wilayah tersebut selama musim hujan saat ini.

“Potensi bencana hidrometeorologi dapat terjadi di seluruh kapanewon di Sleman, terutama di wilayah yang sebelumnya telah mengalami bencana angin kencang,” kata Makwan, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sleman, Minggu 14 Januari 2024.

Keadaan ini memaksa Pemkab Sleman untuk menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi di seluruh wilayah sejak 1 Desember 2023 hingga 29 Februari 2024.

Makwan menekankan pentingnya langkah antisipasi dengan mengajak masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperhatikan tanda-tanda cuaca. Ia juga menyarankan masyarakat untuk melakukan tindakan mitigasi, seperti pemangkasan pohon-pohon yang dianggap berpotensi tumbang.

Selain itu, Makwan menyoroti kebutuhan pemeriksaan konstruksi atap rumah, khususnya pada paku-paku yang mungkin lepas atau kayu yang rentan terhadap angin kencang.

“Peringatan untuk masyarakat, atap yang terbuat dari seng atau galvalum juga perlu dicek kekuatannya,” ujar dia.

Dalam konteks potensi banjir, longsor, dan genangan air selama hujan deras, masyarakat diingatkan untuk lebih memperhatikan kondisi saluran air, aliran sungai, dan kontur tanah di sekitar mereka.

Makwan juga mencatat bahwa hujan deras di Gunung Merapi wilayah DIY, dapat menyebabkan banjir lahar hujan, sehingga masyarakat dihimbau untuk waspada dan menghindari aktivitas di aliran sungai berhulu Gunung Merapi, termasuk kegiatan pariwisata.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Strategi Pemerintah Menekan PHK dan Menjaga Produktivitas Industri Nasional

Oleh: Faiz Permana )*Stabilitas ketenagakerjaan menjadi salah satu fondasi penting dalammenjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengahdinamika ekonomi global yang masih dibayangi ketidakpastian, pemerintah memilih mengambil langkah antisipatif dengan memperkuatsektor-sektor yang memiliki kemampuan besar dalam menyerap tenagakerja. Arah kebijakan tersebut terlihat dari rencana pemerintah menjadikan industri padat karya sebagai fokus utama kebijakan fiskal pada 2027. Pilihan ini dinilai tepat karena sektor padat karya selama ini menjaditulang punggung penyerapan tenaga kerja nasional dan memilikikontribusi besar terhadap aktivitas ekonomi di berbagai daerah.Pelaksana Harian Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Ferry Ardiyanto, menjelaskan bahwa pemerintahtelah menyiapkan berbagai stimulus fiskal untuk memperkuat sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi. Dukungan pemerintah terhadap dunia usaha diwujudkan melalui berbagaiinsentif fiskal. Salah satunya adalah insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah bagi pekerja di sektor padat karya dan pariwisata. Kebijakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligusmemberikan ruang bagi perusahaan untuk tetap mempertahankanoperasional usahanya.Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi perhatian serius. Melalui program magang bagi lulusan baru, pemerintah berupayamempercepat proses adaptasi generasi muda terhadap kebutuhan dunia kerja. Pengalaman kerja yang diperoleh melalui program tersebut akanmenjadi modal penting bagi pencari kerja untuk meningkatkan dayasaingnya.Skema pemberian uang saku setara upah minimum memberikan nilaitambah bagi peserta magang. Selain memperoleh pengalaman praktis, generasi muda juga mendapatkan dukungan ekonomi selama mengikutiproses pembelajaran di lingkungan kerja.Perlindungan terhadap pekerja transportasi daring diperkuat melaluipemberian diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan JaminanKesehatan Nasional sebesar 50 persen. Kebijakan ini menunjukkanbahwa perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada sektor formal, tetapijuga kepada kelompok pekerja yang menjadi bagian penting dari ekonomidigital.Penyerapan tenaga kerja di daerah juga diperkuat melalui program padatkarya tunai. Kehadiran program ini memiliki manfaat ganda karenamampu memberikan penghasilan kepada masyarakat sekaligusmendukung pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan daerah.Berbagai program prioritas nasional turut menjadi motor penciptaanlapangan kerja baru. Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satucontoh kebijakan yang memiliki dampak ekonomi luas karena melibatkanrantai pasok yang panjang, mulai dari penyediaan bahan baku hinggadistribusi.Perkiraan penyerapan sekitar 1,5 juta tenaga kerja melalui Program Makan Bergizi Gratis menunjukkan bahwa kebijakan sosial dapat berjalanberiringan dengan agenda penciptaan lapangan kerja. Efek ekonominyamenjangkau berbagai sektor usaha yang terlibat dalam pelaksanaannya.Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih juga memperlihatkanupaya pemerintah memperkuat ekonomi pesisir....
- Advertisement -

Baca berita yang ini