Airlangga : Kenaikan Kasus Corona di Jakarta Imbas Kebijakan Ganjil Genap Anies

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menuding kebijakan ganjil genap yang diberlakukan Gubernur Anies Baswedan sebagai penyebab kenaikan kasus virus corona di angkutan umum Jakarta.

“Nah kenapa di angkutan umum? karena ada kebijakan ganjil-genap, karena ada pembatasan kendaraan pribadi,” katanya di Jakarta, Minggu 13 September 2020.

Ia pun menganjurkan agar Anies perlu mengevaluasi kembali kebijakan ganjil-genap kendaraan pribadi. Selain itu, Airlangga juga meminta agar ada pendekatan secara micromanagement untuk mencegah penyebaran corona.

Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tersebut juga meminta Anies untuk melihat kebijakan yang dikeluarkannya agar jangan malah jadi bumerang dan membuat kasus corona di Jakarta melonjak tinggi.

“Tempat hiburan kita tutup ya kan tempat-tempat yang menjadi sumber-sumber kerumunan, apakah tempat olahraga kita terlalu padat, car free day-nya terlalu padat atau bagaimana,” ujarnya.

Airlangga pun berharap pemerintah DKI mau belajar dari skema mikro yang diterapkan di di Jawa Barat dan Jawa Tengah, tanpa harus menerapkan PSBB.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini