Status Siaga Darurat Karhutla Riau Sampai 31 Oktober 2019

Baca Juga

MATA INDONESIA, PEKANBARU – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edwar, mengatakan, hingga kini status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau masih terus berjalan.

Penetapan status siaga karhutla ini sebelumnya ditetapkan dengan kebijakan Gubernur Riau sebelumnya Wan Thamrin Hasyim. Gubernur menetapkan status tersebut berlaku sampai 31 Oktober 2019 dan meminta semua komponen masyarakat untuk bahu-membahu memadamkan api.

Keputusan itu didasari sejumlah pertimbangan, salah satunya untuk menjaga agar pelaksanaan pemilu serentak 2019 tidak terganggu asap karhutla.

“Semua komponen bisa melakukan penanggulangan karhutla, baik BNPB, BPBD, kepolisian, TNI dan unsur lainnya,” kat Edwar, Minggu 24 Februari 2019.

Hingga saat ini, petugas Manggala Agni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) bersama TNI, Polri, BPBD kabupaten/kota dan pemadam kebakaran masih terus berupaya memadamkan api yang masih berkobar di banyak titik.

Sampai saat ini, disebutkan asap akibat karhutla sudah memasuki wilayah pemukiman warga, terutama di sekitar Dumai dan Bengkalis. Tim gabungan masih bekerja ekstra keras untuk memadamkan api.

 

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini