Ini Empat Agenda Utama Kementerian Perhubungan

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Ada empat agenda utama Kementerian Perhubungan lima tahun mendatang dengan fokus peningkatan dan aksesbilitas layanan serta keselamatan dan keamanan.

Pada kesempatan itu, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengungkapkan keempat agenda tersebut adalah meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas mendukung pariwisata; Logistik; daerah terdepan, terluar, terdalam dan perbatasan (3TP); serta ibu kota negara (IKN) baru.

Tujuan keempat agenda tersebut adalah membangun konektivitas dan aksesibilitas di destinasi wisata superprioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah.

Kedua, meningkatkan pelayanan distribusi logistik guna penguatan konektivitas dan daya saing ekonomi.

Ketiga, membangun konektivitas dan aksesbilitas di wilayah terdepan, terluar dan terdalam (3T) untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi wilayah dan percepatan pembangunan.

Keempat, pembangunan infrastruktur transportasi di Ibu Kota Negara (IKN) baru untuk pengembangan sistem perkotaan dan penguatan ekonomi wilayah.

Harapannya empat agenda utama tersebut dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen. Hal itu juga bisa meningkatkan pertumbuhan hingga 7 persen di bidang manufaktur karena biaya logistik turun.

Menteri Perhubungan memastikan visi Presiden untuk meningkatkan konektivitas dengan paradigma Indonesia-sentris akan berjalan baik. Pada saat itu, penyerapan anggaran Kementerian Perhubungan ditargetkan 90,37 persen pada Desember 2019, sebab November ini sudah 63,3 persen.

Kementerian Perhubungan dan Komisi V DPR RI juga akan membahas sejumlah rancangan undang-undang dalam prolegnas tahun 2019-2024, seperti revisi UU Nomor 38 tahun 2004 tentang jalan, revisi UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, RUU tentang sistem transportasi nasional.(Nita Khairani)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini