Enaknya Jadi Anggota DPR, Biar Cuma Jabat Lima Bulan Tetap Dapat Pensiun

Baca Juga

MINEWS.ID, JAKARTA – Enaknya jadi anggota dewan di Senayan, baik DPR maupun DPD. Saat dinas berlimpah fasilitas, begitu juga ketika pensiun dapat uang lumayan setiap bulannya, bahkan untuk mereka yang hanya bulan menjabat.

Pemberian pensiunan tersebut dilakukan Direktur Utama Tabungan dan Asuransi Pensiun (Taspen), Iqbal Latanro.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, berdasarkan Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2016 dan Surat Edaran Setjen DPR RI No KU.00/9414/DPR RI/XII/2010, para anggota DPR akan mendapat uang pensiun sebesar 60 persen dari gaji pokok yang diperolehnya setiap bulan.

“Karena basisnya berdasarkan gaji pokok, berarti rata-rata akan menerima Rp 3,2 juta per bulan,” kata Iqbal Lantaro di Senayan, Senin 30 September 2019.

Menurut Lantaro mereka yang dinyatakan pensiun 40 persen karena tidak terpilih kembali untuk periode 2019-2024.

Tabungan Hari Tua (THT) Anggota DPD, jika ditotal untuk 116 orang, maka Taspen membayarkan sebesar Rp 1,36 Milyar. Sedangkan, Tabungan Hari Tua (THT) untuk Anggota DPR, jika ditotal untuk 556 orang, maka Taspen membayarkan sebesar Rp 6,22 Milyar.

Acara penyerahan dokumen manfaat THT dan Tabungan Pensiun tersebut sudah dimulai bertahap sejak 23 September 2019. Namun, simulasi digelar hari ini bagi pimpinan DPD dan DPR. Penyerahan terakhir nanti tanggal 8 Oktober 2019.

Enaknya menjadi anggota dewan, mereka tidak perlu mengajukan klaim untuk mencairkan dana Taspennya. Justru mereka didatangi petugas BUMN tersebut.

Asiknya lagi, meski hanya menjabat satu bulan, mantan anggota dewan itu juga berhak mendapat pensiun, meskipun nilainya jauh lebih kecil. Lantaro membenarkan ada mantan anggota dewan yang memperoleh pensiun kurang dari Rp 1 juta setiap bulan karena hanya menjabat lima bulan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini