Headline
Updated:

Pemerintah Tegaskan Perang Melawan Korupsi demi Tata Kelola yang Bersih

Davina G
Davina G
12
12
0
Baca Juga
Davina G
Davina G

Mata Indonesia, Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya memperkuat perang melawan korupsi sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan besar bangsa.

Menurutnya, persoalan tersebut tidak terlepas dari berbagai praktik ekonomi ilegal, terutama korupsi dan penyelundupan kekayaan negara.

“Tantangan masih besar. Rakyat kita masih menderita kemiskinan dan kemiskinan ini adalah akibat langsung dari korupsi, dari penyelundupan, dan dari kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal,” ujar Prabowo.

Prabowo menekankan bahwa stabilitas keamanan dan kepastian hukum merupakan fondasi utama pembangunan.

“Tak mungkin ada pertumbuhan ekonomi dan investasi tanpa kepastian hukum, tidak mungkin ada keadilan tanpa pemerintah yang bersih dan pemerintah yang penuh dengan korupsi.” ujarnya.

Presiden juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum sehingga penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa diskriminasi.

“Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh menjadi alat balas dendam politik. Tidak boleh ada kriminalisasi, tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang dan tidak boleh ada siapa pun yang kebal terhadap hukum,” tegasnya.

Komitmen tersebut diperkuat pemerintah melalui pengawasan terhadap seluruh program strategis nasional.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa pengawasan akan terus diperkuat agar setiap program berjalan secara akuntabel dan bebas dari praktik korupsi.

“Semangatnya kita, kita betul-betul mau berusaha sekeras-kerasnya memerangi budaya korupsi ini,” kata Prasetyo Hadi.

Ia menjelaskan seluruh kementerian dan lembaga berada dalam pengawasan rutin, sementara Presiden secara langsung melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Di sisi penegakan hukum, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri menetapkan empat tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi penjualan BBM secara non-tunai antara PT Pertamina Patra Niaga dan PT Asmin Koalindo Tuhup periode 2009–2012.

Kepala Bagian Operasi Kortas Tipidkor Polri Komisaris Besar, Ahmad Yusuf, menyatakan, jika penyidikan menemukan adanya dugaan penyimpangan.

“Penyidikan menemukan adanya dugaan penyimpangan yang dilakukan secara bertahap dan sistematis melalui perubahan mekanisme kerja sama yang justru semakin menguntungkan pihak pembeli meski memiliki riwayat tunggakan pembayaran.” ujar Ahmad.

Berdasarkan hasil audit BPKP, kasus tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar USD30,37 juta atau sekitar Rp486 miliar.

Langkah penindakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pemberantasan korupsi berjalan konsisten demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Berita Sebelumnya
Komitmen Prabowo Wujudkan Pemerintahan Bersih Melalui Penegakan Hukum
Berita Selanjutnya
Pemkot Tangsel Tegaskan Pengukuhan Sekda Bambang Noertjahjo Sesuai Aturan dan Sistem Merit

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru
Cuitan MIDavina G -

Demo Mahasiswa dan Komitmen Pemerintah Menjaga Ruang Demokrasi

Oleh: Dimas Yanuardi)*Demonstrasi mahasiswa menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjalanan demokrasiIndonesia. Sejak era reformasi, kampus berperan sebagai ruang lahirnya berbagaigagasan kritis yang mendorong perubahan kebijakan publik sekaligus menjadipenyeimbang dalam kehidupan bernegara sehingga kehadiran mahasiswa di ruangpublik pada dasarnya mencerminkan dinamika demokrasi yang hidup dan memberiruang bagi partisipasi warga negara.Namun, demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari banyaknya kritik yang disampaikan, melainkan juga dari kemampuan seluruh pihak mengelola perbedaanpendapat secara konstruktif. Kritik yang disampaikan melalui jalur konstitusionalperlu dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan, sementarapenyelenggara negara berkewajiban memastikan ruang penyampaian aspirasi tetapterbuka tanpa mengabaikan ketertiban umum dan hak masyarakat lainnya.Pemerintah terus menunjukkan komitmen untuk membuka ruang dialog denganberbagai kelompok masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan. Berbagai forum komunikasi, audiensi, serta mekanismepenyampaian aspirasi terus diperkuat agar setiap masukan dapat menjadi bahanevaluasi dalam penyusunan maupun penyempurnaan kebijakan publik. Pendekatanyang mengedepankan komunikasi, transparansi, dan kolaborasi menjadi landasanpemerintah dalam membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan setiapkebijakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan kritik sebagaibagian dari proses memperbaiki diri. Menurutnya, kritik merupakan unsur pentingdalam kehidupan demokrasi karena dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintahdalam menyempurnakan berbagai kebijakan yang dijalankan.Presiden Prabowo tidak menempatkan kritik sebagai ancaman, melainkan sebagaibagian dari mekanisme kontrol publik. Sikap terbuka terhadap masukan menjadisalah satu indikator bahwa pemerintah memahami pentingnya partisipasimasyarakat dalam proses pembangunan nasional.Di sisi lain, Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa demokrasi harus dijagaagar tidak disalahgunakan untuk tindakan yang justru merusak kehidupanberbangsa. Ia menegaskan bahwa kritik perlu disampaikan secara bertanggungjawab tanpa mengarah pada tindakan yang mengganggu ketertiban, memecahpersatuan, atau merusak institusi demokrasi itu sendiri.Pandangan tersebut sesungguhnya menegaskan dua prinsip yang berjalanberiringan. Negara wajib melindungi kebebasan menyampaikan pendapat, tetapisetiap warga negara juga memiliki tanggung jawab menjaga agar kebebasantersebut tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan bersama.Karena itu, demonstrasi seharusnya dipahami sebagai sarana komunikasi antaramasyarakat dengan pemerintah. Aksi penyampaian aspirasi akan lebih efektifapabila mampu menghadirkan argumentasi yang kuat, berbasis data, sertamembuka peluang lahirnya solusi, bukan sekadar memperbesar polarisasi di ruangpublik.Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan Ola Riantobi, menilai dialog antarapemerintah dan mahasiswa perlu terus dibuka sebagai bagian dari penguatandemokrasi. Menurutnya, komunikasi yang intensif akan membantu memperkecilkesalahpahaman sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pengambilan kebijakan.Pendekatan dialogis memang menjadi salah satu karakter penting demokrasimodern. Ketika ruang komunikasi tersedia secara terbuka, aspirasi masyarakatdapat disampaikan lebih efektif, sementara pemerintah memiliki kesempatanmenjelaskan latar belakang dan tujuan kebijakan yang diambil.Dialog juga memberikan manfaat yang lebih luas dibandingkan sekadar meredakanketegangan sesaat. Melalui komunikasi yang berkelanjutan, pemerintah dan kelompok masyarakat dapat membangun pemahaman bersama mengenai berbagaipersoalan strategis yang sedang dihadapi bangsa.Di sisi lain, kualitas demokrasi juga tercermin dari bagaimana aparat negara menjalankan tugasnya saat mengawal penyampaian pendapat di muka umum. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan menghormati hak-hak konstitusional warga negara.Pengamat politik Boni Hargens menilai pendekatan aparat kepolisian dalammenangani aksi demonstrasi belakangan menunjukkan kecenderungan yang semakin humanis. Menurutnya, perubahan tersebut mencerminkan komitmennegara dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasisecara damai sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban.Pendekatan yang mengedepankan komunikasi dan persuasi memiliki arti pentingdalam membangun kepercayaan publik. Ketika aparat mampu menjalankan tugassecara profesional tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat, maka legitimasi institusinegara...
- Advertisement -

Baca berita yang ini