Oleh: Dimas Yanuardi)*
Demonstrasi mahasiswa menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjalanan demokrasiIndonesia. Sejak era reformasi, kampus berperan sebagai ruang lahirnya berbagaigagasan kritis yang mendorong perubahan kebijakan publik sekaligus menjadipenyeimbang dalam kehidupan bernegara sehingga kehadiran mahasiswa di ruangpublik pada dasarnya mencerminkan dinamika demokrasi yang hidup dan memberiruang bagi partisipasi warga negara.
Namun, demokrasi yang sehat tidak hanya diukur dari banyaknya kritik yang disampaikan, melainkan juga dari kemampuan seluruh pihak mengelola perbedaanpendapat secara konstruktif. Kritik yang disampaikan melalui jalur konstitusionalperlu dipandang sebagai masukan untuk memperbaiki kebijakan, sementarapenyelenggara negara berkewajiban memastikan ruang penyampaian aspirasi tetapterbuka tanpa mengabaikan ketertiban umum dan hak masyarakat lainnya.
Pemerintah terus menunjukkan komitmen untuk membuka ruang dialog denganberbagai kelompok masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan. Berbagai forum komunikasi, audiensi, serta mekanismepenyampaian aspirasi terus diperkuat agar setiap masukan dapat menjadi bahanevaluasi dalam penyusunan maupun penyempurnaan kebijakan publik. Pendekatanyang mengedepankan komunikasi, transparansi, dan kolaborasi menjadi landasanpemerintah dalam membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan setiapkebijakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih efektif.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah membutuhkan kritik sebagaibagian dari proses memperbaiki diri. Menurutnya, kritik merupakan unsur pentingdalam kehidupan demokrasi karena dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintahdalam menyempurnakan berbagai kebijakan yang dijalankan.
Presiden Prabowo tidak menempatkan kritik sebagai ancaman, melainkan sebagaibagian dari mekanisme kontrol publik. Sikap terbuka terhadap masukan menjadisalah satu indikator bahwa pemerintah memahami pentingnya partisipasimasyarakat dalam proses pembangunan nasional.
Di sisi lain, Presiden Prabowo juga mengingatkan bahwa demokrasi harus dijagaagar tidak disalahgunakan untuk tindakan yang justru merusak kehidupanberbangsa. Ia menegaskan bahwa kritik perlu disampaikan secara bertanggungjawab tanpa mengarah pada tindakan yang mengganggu ketertiban, memecahpersatuan, atau merusak institusi demokrasi itu sendiri.
Pandangan tersebut sesungguhnya menegaskan dua prinsip yang berjalanberiringan. Negara wajib melindungi kebebasan menyampaikan pendapat, tetapisetiap warga negara juga memiliki tanggung jawab menjaga agar kebebasantersebut tetap berada dalam koridor hukum dan kepentingan bersama.
Karena itu, demonstrasi seharusnya dipahami sebagai sarana komunikasi antaramasyarakat dengan pemerintah. Aksi penyampaian aspirasi akan lebih efektifapabila mampu menghadirkan argumentasi yang kuat, berbasis data, sertamembuka peluang lahirnya solusi, bukan sekadar memperbesar polarisasi di ruangpublik.
Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan Ola Riantobi, menilai dialog antarapemerintah dan mahasiswa perlu terus dibuka sebagai bagian dari penguatandemokrasi. Menurutnya, komunikasi yang intensif akan membantu memperkecilkesalahpahaman sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pengambilan kebijakan.
Pendekatan dialogis memang menjadi salah satu karakter penting demokrasimodern. Ketika ruang komunikasi tersedia secara terbuka, aspirasi masyarakatdapat disampaikan lebih efektif, sementara pemerintah memiliki kesempatanmenjelaskan latar belakang dan tujuan kebijakan yang diambil.
Dialog juga memberikan manfaat yang lebih luas dibandingkan sekadar meredakanketegangan sesaat. Melalui komunikasi yang berkelanjutan, pemerintah dan kelompok masyarakat dapat membangun pemahaman bersama mengenai berbagaipersoalan strategis yang sedang dihadapi bangsa.
Di sisi lain, kualitas demokrasi juga tercermin dari bagaimana aparat negara menjalankan tugasnya saat mengawal penyampaian pendapat di muka umum. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan menghormati hak-hak konstitusional warga negara.
Pengamat politik Boni Hargens menilai pendekatan aparat kepolisian dalammenangani aksi demonstrasi belakangan menunjukkan kecenderungan yang semakin humanis. Menurutnya, perubahan tersebut mencerminkan komitmennegara dalam memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasisecara damai sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban.
Pendekatan yang mengedepankan komunikasi dan persuasi memiliki arti pentingdalam membangun kepercayaan publik. Ketika aparat mampu menjalankan tugassecara profesional tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat, maka legitimasi institusinegara juga akan semakin kuat di mata publik.
Dalam sejarah Indonesia, mahasiswa telah berkali-kali menunjukkan perannyasebagai agen perubahan yang membawa gagasan besar bagi bangsa. Peran tersebut akan semakin bermakna apabila kritik yang disampaikan menawarkanalternatif solusi yang dapat dipertimbangkan dalam proses penyusunan kebijakanpublik, serta disampaikan dengan cara yang baik.
Demokrasi pada akhirnya bukan sekadar tentang hak untuk berbicara, melainkanjuga kesediaan untuk mendengar. Pemerintah perlu terus membuka ruang dialog, sementara masyarakat dan mahasiswa perlu memanfaatkan ruang tersebut secarabertanggung jawab agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi konflikyang kontraproduktif.
Dengan demikian, demonstrasi mahasiswa tidak seharusnya dipandang sebagaiancaman bagi pemerintah, melainkan sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat. Selama dijalankan secara damai, menghormati hukum, dan direspons melaluikomunikasi yang terbuka, demonstrasi justru menjadi bukti bahwa demokrasiIndonesia terus tumbuh, matang, dan mampu menjaga keseimbangan antarakebebasan, dialog, dan kepentingan nasional
)* Mahasiswa Magister Ilmu Sosial dan Politik di Jakarta