Presidensi G20 Momentum untuk Wujudkan PLTN di Indonesia

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Forum kerja sama multilateral G20 atau presidensi G20 menjadi momentum untuk menghadirkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Indonesia.

 “Dalam Presidensi G20 Indonesia dapat mendesak negara-negara maju untuk mewujudkan bantuan teknologi, finansial, dan pengembangan kapasitas sesuai keputusan Paris Agreement dalam mewujudkan PLTN sebagai energi bersih di Indonesia dan negara berkembang lainnya,” kata Pengamat ekonomi dan energi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Fahmy Radhi.

Dia menjelaskan negara kepulauan terbesar seperti Indonesia sangat membutuhkan energi nuklir karena PLTN menghasilkan listrik energi bersih yang masif.

Potensi uranium yang dimiliki Indonesia dapat memungkinkan listrik yang dihasilkan dari PLTN bisa lebih murah dibandingkan energi fosil.

Menurutnya, teknologi terbaru dalam bidang pembangkit listrik nuklir saat ini sudah menjamin tingkat keamanan yang tinggi baik untuk pengolahan limbah maupun keamanan pembangkit.

Bahkan teknologi PLTN yang dikembangkan Rusia sudah bisa mencapai kecelakaan nihil. Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa pemerintah perlu segera merevisi dokumen Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang menempatkan PLTN sebagai alternatif terakhir.

Dia meminta pemerintah untuk mengubah peruntukan nuklir menjadi prioritas energi primer pembangkit listrik di Indonesia.

“Kalau mendasarkan pada RUEN, PLTN tidak sesuai dengan misi Indonesia karena menempatkan PLTN sebagai pilihan terakhir. Agar PLTN sesuai dengan misi Indonesia, RUEN harus direvisi dengan menempatkan PLTN sebagai prioritas utama penggunaan energi bersih di Indonesia,” katanya.

Presidensi G20 Indonesia yang digelar tahun ini mengusung tiga isu utama berupa transisi energi berkelanjutan, sistem kesehatan dunia, serta transformasi ekonomi dan digital.

Sebagai salah satu dari tiga pilar utama Presidensi G20 Indonesia, Forum Transisi Energi dalam format Energy Transitions Working Group (ETWG) berfokus kepada tiga prioritas, yaitu akses, teknologi, dan pendanaan.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Optimalkan Sekolah Rakyat untuk Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Oleh: Yoga Pradana SantosoPemerintah terus memperkuat komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasionalmelalui percepatan dan optimalisasi program Sekolah Rakyat yang kini menunjukkan progressignifikan di berbagai daerah, sekaligus menjadi bukti bahwa pemerataan akses pendidikan tidaklagi sebatas wacana, melainkan telah dijalankan secara konkret dan terukur sebagai bagian dariagenda pembangunan sumber daya manusia. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah jugamencatat berbagai keberhasilan penting, mulai dari percepatan pembangunan infrastrukturpendidikan, peningkatan akses belajar di wilayah tertinggal, hingga penguatan kolaborasi lintaskementerian yang berdampak langsung pada masyarakat, sehingga kehadiran Sekolah Rakyat menjadi simbol nyata investasi jangka panjang negara dalam menciptakan generasi yang lebihberkualitas dan berdaya saing.Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari mengungkapkan bahwa pembangunan SekolahRakyat tahap kedua terus berjalan dengan progres yang menggembirakan meskipun dihadapkanpada sejumlah tantangan di lapangan, terutama terkait kesiapan lahan dan akses menuju lokasipembangunan, sementara peran Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PekerjaanUmum Bisma Staniarto dinilai sangat krusial dalam menjaga ritme pembangunan agar tetapsesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menilai koordinasi teknis yang dilakukan secara konsisten menjadi faktor kunci dalam memastikan setiap hambatan dapatdiatasi secara terukur sehingga proyek tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dari pusathingga daerah.Lebih lanjut, pembangunan Sekolah Rakyat tahap kedua tidak hanya berfokus pada penyelesaianfisik bangunan, tetapi juga memastikan kesiapan operasional agar sekolah dapat langsungdigunakan pada tahun ajaran baru 2026/2027, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan olehmasyarakat. Berdasarkan data terbaru, dari total 104 lokasi pembangunan, sebanyak 101 lokasitelah memasuki tahap konstruksi dan seluruhnya ditargetkan rampung pada 20 Juni 2026, sebuahcapaian yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjadikan sektor pendidikan sebagaiprioritas utama pembangunan nasional.Dalam upaya memastikan target tersebut tercapai, Muhammad Qodari menegaskan bahwaKantor Staf Presiden bersama Ditjen Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum terusmelakukan langkah konkret melalui rapat koordinasi intensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk BUMN karya dan penyedia jasa konstruksi, sehingga setiap persoalan yang muncul, baik terkait teknis, logistik, maupun kesiapan lahan, dapat dipetakan secara komprehensif danditangani dengan solusi yang jelas dan terukur.Koordinasi tersebut kemudian diperluas dengan melibatkan Kementerian Sosial, KementerianDalam Negeri, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, serta Zeni TNI Angkatan Darat, yang dinilai mampu mempercepat penyelesaian berbagai hambatan strategis di lapangan, termasukpembangunan akses jalan dan penuntasan persoalan lahan di sejumlah wilayah, di mana sinergilintas sektor ini menjadi kunci dalam mempercepat realisasi program secara menyeluruh danmemastikan tidak ada kendala yang berlarut-larut.Hasil dari upaya percepatan tersebut mulai terlihat di sejumlah wilayah dengan progrespembangunan yang cukup signifikan, seperti di Kalimantan Selatan yang mencapai 30,85 persen, Sulawesi Selatan sebesar 30,22 persen, serta Jawa Barat sebesar 28,07 persen, meskipunpemerintah tetap memberikan perhatian khusus pada beberapa lokasi dengan progres yang masihrendah melalui intervensi yang lebih intensif agar target penyelesaian secara keseluruhan tidakterganggu.Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan inisiatif pemerintah untuk memperluas aksespendidikan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana maupun daerahdengan keterbatasan infrastruktur pendidikan, sehingga anak-anak dari keluarga prasejahteratetap dapat memperoleh pendidikan formal yang layak. Program ini dirancang sebagai investasijangka panjang dengan target penyelesaian yang terukur agar dapat segera dimanfaatkan, sekaligus menjadi bagian dari upaya negara dalam menjamin hak pendidikan bagi seluruh wargatanpa terkecuali.Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah juga mempercepat penambahanprogram Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada April 2026, di...
- Advertisement -

Baca berita yang ini