Material Pembangunan Venue Panjat Tebing PON Papua Sama dengan Olimpiade Jepang

Baca Juga

MATA INDONESIA, MIMIKA – Desain venue panjat tebing untuk PON XX Papua yang ada di Kabupaten Mimika berstandar internasional. Hal ini disampaikan oleh Manajer proyek PT HK Utama Taufik.

“Spesifikasinya sudah internasional terlihat dari bahan material yang dipakai sudah sama dengan material yang dipakai untuk Olimpiade Jepang,” ujarnya dalam dalam keterangan tertulis, Selasa 28 September 2021.

Ia mengungkapkan bahwa progres pengerjaan venue tersebut sudah mencapai 94 persen. Alasannya karena pengerjaannya sempat terhenti selama 3 bulan karena pandemi Covid-19.

“Kita mulai kerja di akhir bulan Agustus 2020. Saat ini, progres pengerjaannya sisa 6 persen saja, tinggal lanskapnya, parkiran depan dan akses masuk serta penanaman 10 pohon di areal taman,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan pekerjaan penataan kawasan sedang dilakukan pengerjaan. Namun, untuk penanaman pohon di lokasi venue, berdasarkan permintaan Technical Delegate (TD) setiap kontingen masing-masing diwajibkan menanam 1 pohon.

”Koordinasi dengan TD nantinya setiap kontingen yang datang diwajibkan menanam pohon di venue,” ujarnya.

Dalam hasil monitoring TD, ada permintaan perubahan dibagian dinding speed, di mana pipa gantungan minta dinaikkan setengah meter.

Selain itu, venue panjat tebing yang berstandar internasional ini menghabiskan dana sebesar Rp 26 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Mimika.

Ia juga mengatakan untuk material dinding atau wall-nya adalah produk lokal. Namun, material tersebut juga akan digunakan di venue panjat tebing pada perhelatan Olimpiade Jepang.

Venue panjat tebing di Mimika juga sudah dilengkapi dengan tribun permanen berkapasitas 300 penonton dan terdapat sejumlah ruangan yang berfungsi untuk ruang media, medis, dan lainnya yang berkaitan dengan perangkat pertandingan.

Khusus untuk tribun, ini satu-satunya yang permanen di Indonesia. Venue panjat tebing Mimika sudah masuk jadi salah satu venue terbaik karena terlengkap fasilitasnya. Kalau kita lihat venue serupa yang di daerah lain khusus tribun itu hanya portabel.

“Kita punya permanen karena di bawahnya ada ruangan untuk media, tim medis dan lainnya. Daya tampungnya kurang lebih 300 orang,” katanya.

Tak hanya itu, Taufik juga mengatakan dalam segi keselamatan atau safety-nya, Taufik menuturkan venue panjat tebing Mimika juga sudah memenuhi standar.

“Kalau untuk safety-nya sudah dilihat dari TD sudah memenuhi standar. Kalau mekanisme nanti pada saat perlombaan akan menjadi tanggung jawab teman-teman di federasi,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Mendukung Instensifikasi Respons Dini Menekan Dampak PHK terhadap Masyarakat

*) Oleh : Prinsa AlisaDinamika perekonomian global yang masih diwarnai ketidakpastian memberikantantangan tersendiri bagi dunia usaha dan sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam situasi tersebut, pemerintah terus menunjukkan komitmennya untuk melindungimasyarakat melalui berbagai langkah strategis guna mengantisipasi dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya intensifikasirespons dini yang dilakukan pemerintah patut mendapatkan dukungan dari seluruhelemen masyarakat karena menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonominasional sekaligus melindungi kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.Langkah respons dini yang diperkuat pemerintah menunjukkan adanya kesadaranbahwa potensi PHK harus diantisipasi sebelum berkembang menjadi permasalahansosial dan ekonomi yang lebih besar. Melalui pemantauan kondisi industri secaraberkelanjutan, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, sertakomunikasi yang lebih intensif dengan pelaku usaha, pemerintah berupayamendeteksi berbagai potensi risiko sejak awal. Pendekatan ini menjadi penting karenapenanganan yang cepat dan tepat dapat mengurangi dampak yang dirasakan oleh pekerja maupun sektor usaha.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (KemnakerRI), Indah Anggoro Putri menjelaskan pemerintah terus mendorong berbagaikebijakan yang bertujuan menjaga keberlangsungan dunia usaha agar tetap mampumempertahankan tenaga kerjanya. Berbagai insentif, kemudahan berusaha, hinggaupaya menjaga iklim investasi terus dilakukan untuk menciptakan ruang tumbuh bagisektor industri. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokuspada penanganan dampak setelah PHK terjadi, tetapi juga berupaya mencegahterjadinya PHK melalui penguatan daya tahan ekonomi dan dunia usaha.Selain itu, pengembangan program peningkatan keterampilan dan pelatihan kerjamenjadi salah satu bentuk nyata respons pemerintah dalam menghadapi perubahankebutuhan pasar tenaga kerja. Transformasi ekonomi dan perkembangan teknologimenuntut tenaga kerja memiliki kompetensi yang semakin adaptif. Melalui berbagaiprogram pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintahberupaya memastikan bahwa pekerja Indonesia tetap memiliki daya saing dan peluang kerja yang luas di tengah perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.Dukungan terhadap respons dini pemerintah juga penting karena dampak PHK tidakhanya dirasakan oleh individu yang kehilangan pekerjaan, tetapi juga memengaruhikondisi ekonomi keluarga dan masyarakat sekitar. Ketika lapangan kerja dapatdipertahankan dan risiko PHK dapat ditekan, daya beli masyarakat akan tetap terjaga. Stabilitas konsumsi rumah tangga pada akhirnya akan mendukung pertumbuhanekonomi nasional yang lebih kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilanlangkah pemerintah dalam melakukan mitigasi risiko ketenagakerjaan akanmemberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.Pakar demografi dan ketenagakerjaan terkemuka dari Universitas Gadjah Mada(UGM), Tadjuddin Noer Effendi menjelaskan di tingkat daerah, penguatan respons dinidapat membantu pemerintah daerah dan pelaku usaha mengambil langkah antisipatifyang lebih efektif. Informasi yang diperoleh lebih cepat memungkinkan berbagai pihakmenyiapkan solusi sebelum terjadi gejolak ketenagakerjaan yang lebih besar. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam memastikan setiap kebijakan dapat berjalansecara optimal dan tepat sasaran.Dukungan terhadap langkah pemerintah juga perlu diwujudkan melalui partisipasi aktifberbagai pemangku kepentingan....
- Advertisement -

Baca berita yang ini