Tak Manusiawi! Tes Fisik Honorer DKI Dipaksa Masuk Got Berair Hitam

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Beredarnya potongan video puluhan para honorer K2 dan non-K2 saat menjalani tes untuk perpanjangan kontrak kerja membuat publik kaget. Mereka dipaksa berendam di got yang airnya hitam pekat.

Dalam video berdurasi sekitar 30 detik itu, para tenaga honorer ini diminta masuk ke got yang airnya hitam dengan kedalaman sedada orang dewasa.

Baik honorer perempuan maupun laki-laki diminta berendam. Padahal, usia para honorer K2 dan non-K2 tersebut banyak yang sudah tidak muda.

Kemudian mereka disuruh berdiri berjejer dan saling pijat pundak. Sementara ada empat pria berseragam PNS memberikan instruksi kepada peserta.

Belakangan diketahui, tes perpanjangan kontrak dilaksanakan di Kelurahan Jelambar, Jakarta Barat.

Seusai video tersebut viral, Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Chaidir pun buka suara. ia mengatakan, seluruh pihak yang terlibat diperiksa terkait dugaan kelalaian dalam mekanisme tata cara perpanjangan kontak PJLP atau Penyedia Jasa Lainnya Perseorangan.

“Seluruh Panitia dan dan Lurah selaku kepala unitnya diperiksa Tim Gabungan Inspektorat dan BKD, tingkat provinsi hingga Jakarta Barat,” ujarnya, Sabtu 14 Agustus 2019.

Menurut Chaidir, hasil pemeriksaaan akan diserahkan ke atasan sesuai dengan PP 53 tahun 2010 tentang Hukum Disiplin PNS.

Sementara, Koordinator Wilayah Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) DKI Jakarta Nur Baitih mengaku sangat kecewa dengan Kelurahan Jelambar dan Pemprov DKI Jakarta.

Menurut Nur, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah sudah mengeluarkan surat edaran Nomor 85/SE/2019 tentang Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan. Namun, kata Nur, Kelurahan Jelambar tidak melaksanakan perintah yang tertuang dalam surat itu, padahal di dalam surat itu jelas diterangkan bahwa pegawai honorer yang ingin melanjutkan kontrak tidak lagi mengikuti tes fisik adan tes tertulis.

“Kalau diadakan tes nggak seperti itu lah, kami kan manusia, teman-teman memang butuh pekerjaan, tapi nggak musti seperti itu, itu nggak manusiawi, airnya kotor, hitam, pasti penuh kuman penyakit,”katanya.

Secara terpisah, Lurah Jelambar Agung Triatmojo mengaku dirinya sudah diperiksa oleh Inspektorat Kota Jakarta Barat. “Kalau pemeriksaan sudah. Semua, mulai dari lurah kemudian panitia, begitu kejadian, begitu viral, tim dari tingkat kota dan provinsi langsung turun. Mulai saya selaku lurah, kemudian juga kepada mereka panitia seleksi,” katanya.

Namun sayangnya, ia menolak menceritakan awal mula perintah pegawai honorer masuk got. Ia hanya pasrah menunggu pemeriksaan dari Inspektorat Kota Jakarta Barat.

Kata Agung, ia belum mengetahui sanksi yang diberikan Pemprov DKI terhadap dirinya. Sebab, dirinya masih menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat.

Berita Terbaru

Koperasi Merah Putih dan Pemerataan Manfaat APBN bagi Rakyat

Oleh : Siti Fatimah Rahma*Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi salah satu terobosan strategis dalam memperkuatpemerataan manfaat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke tingkat akarrumput. Dalam konteks pembangunan nasional, tantangan utama bukan semata pada besarnyaalokasi anggaran, melainkan pada efektivitas distribusi dan dampaknya terhadap kesejahteraanmasyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis desa melalui koperasi menjadi instrumenpenting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar dirasakanoleh rakyat secara langsung, merata, dan berkelanjutan.Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa skema pembiayaan KoperasiMerah Putih dirancang secara hati-hati agar tidak membebani APBN secara berlebihan. Ia menjelaskan bahwa meskipun sebagian dana bersumber dari alokasi dana desa, kebijakan initetap memberikan nilai tambah karena mendorong efisiensi ekonomi di tingkat lokal. Pendekatanini memperlihatkan bahwa pengelolaan fiskal tidak hanya berorientasi pada pengeluaran, tetapijuga pada penciptaan manfaat jangka panjang yang dapat memperkuat fondasi ekonomi nasional.Lebih lanjut, Purbaya memaparkan bahwa kondisi fiskal tetap terjaga seiring denganmeningkatnya pendapatan negara, terutama dari sektor komoditas seperti batu bara dan minyak. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk melakukan akselerasi belanja di awal tahunsebagai strategi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata. Dengan demikian, percepatan belanja tidak dipandang sebagai risiko, melainkan sebagai instrumen kebijakan untukmengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.Dari sisi pembiayaan, penggunaan skema pinjaman melalui perbankan Himbara menjadi langkahinovatif untuk memitigasi risiko fiskal. Pemerintah tidak langsung menanggung beban besarsebagaimana dalam skema Penyertaan Modal...
- Advertisement -

Baca berita yang ini