Oleh: Citra Kurnia Khudori)*
Penanganan banjir di berbagai wilayah Sumatra menunjukkan perkembangan yang semakin positif, seiring dengan mulai teratasinya sejumlah titik rawan yang sebelumnya kerap terdampak parah. Upaya terpadu antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat mulai memperlihatkan hasil nyata di lapangan.
Perbaikan infrastruktur pengendali banjir, normalisasi sungai, serta peningkatan kesiapsiagaan bencana menjadi indikator arah kebijakan yang semakin tepat sasaran. Meski tantangan masih ada, tren penanganan ini memberi harapan bahwa risiko banjir di Sumatra dapat ditekan secara berkelanjutan jika konsistensi tetap dijaga.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengumpulkan sejumlah Menteri dan pejabat terkait untuk membahas perkembangan penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatra. Pertemuan itu merupakan tindak lanjut intstruksi Presiden Prabowo Subianto yang menugaskan Mendagri sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).
Dari pertemuan tersebut, telah terpetakan situasi terkini setelah masa tanggap darurat. Tito mengatakan, ada daerah yang sudah selesai dipulihkan, namun ada juga yang masih melanjutkan tanggap darurat hingga sekitar 10 hari ke depan.
Tito menjelaskan, berdasarkan pemantauan di lapangan, dari 52 kabupaten/kota terdampak di tiga provinsi, Sebagian besar telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Pemulihan ditandai dengan Kembali berfungsinya pemerintahan daerah, pulihnya konektivitas jalan utama, beroperasinya layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, serta mulai bergeraknya aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak.
Kendati demikian, ada beberapa daerah yang masih memerlukan perhatian khusus. Mantan Kapolri itu menjabarkan, di Provinsi Aceh sebanyak 11 daerah dari 18 kabupaten/kota sudah berangsur normal, sementara tujuh lainnya masih butuh penanganan lanjutan. Kondisi yang sama juga terjadi di Sumut dan Sumbar.
Tito mengungkapkan, meski mayoritas wilayah telah memasuki fase pemulihan, beberapa daerah tetap memerlukan penanganan khusus sesuai tingkat dampak bencana. Ia juga menekankan terkait dengan percepatan pendataan rumah rusak sebagai dasar penyaluran bantuan stimulan perumahan. Pemerintah daerah diharapkan bisa menyampaikan data secara bertahap tanpa menunggu pendataan keseluruhan rampung ke pemerintah pusat.
Di sektor kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan fasilitas kesehatan yang terdampak banjir kembali pulih dalam waktu dekat. Ia mengungkapkan, tahap pemulihan berangsur dilakukan sejak minggu pertama Januari 2026.
Saat ini sektor kesehatan sudah memasuki tahap ketiga, yakni fase pemulihan. Budi berharap pada akhir Maret 2026 semua fasilitas layanan kesehatan di wilayah terdampak bencana Sumatra dapat pulih Kembali.
Ia mengatakan, tahapan pemulihan ini merupakan yang paling berat karena langkah akhir memastikan fasilitas kesehatan terdampak kembali beroperasi, seperti alat-alat kesehatan harus dipastikan benar-benar bisa dipakai, alat rumah sakit yang tidak murah, dan alat pendukung operasional kesehatan lainnya yang harus juga diganti.
Pemulihan rumah sakit menjadi salah satu prioritas pemerintah karena merupakan layanan yang paling vital untuk dapat menyelamatkan korban terdampak. Sejak bencana terjadi banyak fasilitas kesehatan yang berhenti beroperasi.
Sejak 1 Desember 2025, Kemenkes membentuk Pusat Krisis Kesehatan di tiga provinsi terdampak untuk mendata aset rumah sakit dan Puskesmas. saat ini seluruh 87 RSUD di daerah terdampak bencana mulai dapat beroperasi kembali.
Kemudian pada minggu kedua Desember 2025, proses pemulihan telah dilakukan 867. Dari angka tersebut, 152 di antaranya terdampak parah. Sekarang tinggal tiga lagi yang belum bisa beroperasi, yaitu di Aceh Tengah, Rusip Antara; di Aceh Tenggara, Jambur Laklak; dan di Aceh Timur, Lokop,
Budi menjelaskan, Kemenkes hingga kini telah mengirimkan 4.000 relawan yang ditempatkan di 1.000 pengungsian tersedia. Relawan kesehatan memang diprioritaskan untuk menjangkau daerah-daerah pengungsian atau desa-desa terisolir.
Secara keseluruhan, perkembangan penanganan banjir di Sumatra memperlihatkan bahwa koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah mulai berjalan lebih solid dan terarah. Capaian ini menjadi bukti bahwa pendekatan terpadu mampu mempercepat pemulihan di wilayah terdampak.
Meski demikian, perhatian terhadap daerah yang masih berada dalam fase penanganan lanjutan tidak boleh berkurang. Ketepatan data, kecepatan respons, dan kesinambungan kebijakan menjadi kunci agar tidak terjadi ketimpangan pemulihan antarwilayah.
Pemulihan sektor kesehatan dan perumahan harus terus dikawal karena keduanya menyangkut langsung keselamatan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Keberhasilan pada dua sektor ini akan menentukan seberapa cepat masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal.
Ke depan, penanganan banjir di Sumatra perlu diarahkan tidak hanya pada respons darurat dan rehabilitasi, tetapi juga pada upaya mitigasi jangka panjang. Dengan komitmen yang konsisten dan pengawasan yang kuat, arah positif yang telah terlihat saat ini dapat menjadi fondasi pengelolaan bencana yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
)* Pemerhati Isu Sosial-Ekonomi