Waduh, Varian Omicron Berpotensi Lumpuhkan Italia

Baca Juga

MATA INDONESIA, ROMA – Pakar kesehatan mendesak pemerintah Italia untuk melonggarkan aturan karantina Covid1-9. Para pakar mengatakan bahwa negara itu berisiko lumpuh karena varian Omicron yang sangat menular mulai menyebar.

Berdasarkan aturan saat ini, orang yang pernah melakukan kontak dekat dengan penderita Covid-19 harus mengisolasi diri selama tujuh hari jika mereka divaksinasi dan selama 10 hari jika mereka tidak divaksinasi.

Nino Cartabellotta, Kepala Yayasan Kesehatan Gimbe, mengatakan, setiap orang positif memiliki rata-rata lima hingga 10 kontak dekat. Ia memperkirakan bahwa dalam dua pekan sekitar 1 juta orang di Italia mungkin terinfeksi Covid-19.

“Itu berarti mungkin ada lima hingga 10 juta kontak yang akan dikirim ke karantina, dan ini tidak mungkin,” kata Cartabellotta kepada Radio Cusano Campus, melansir Reuters.

Italia mencatat lonjakan kasus infeksi Covid-19 pada akhir pekan lalu, mencatat rekor kasus harian baru tiga hari berturut-turut, yang memuncak pada 54.762 pada hari Sabtu (25/12).

Pemerintah Italia memperketat pembatasan untuk mengekang peningkatan infeksi, termasuk melarang semua perayaan Malam Tahun Baru publik dan menutup diskotik dan klub malam hingga 31 Januari dalam upaya mencegah sosialisasi massal.

Komisaris Covid-19 pemerintah Francesco Paolo Figliuolo mengatakan kepada wartawan bahwa pejabat kesehatan sedang mempertimbangkan untuk mengubah aturan karantina.

Beberapa politisi mengatakan orang yang divaksinasi lengkap tidak harus dikarantina jika mereka tidak menunjukkan gejala. Ada juga tuntutan bahwa pembatasan di masa depan seharusnya hanya menargetkan mereka yang menolak untuk divaksin.

“Jika ada pembatasan yang harus diterapkan, itu harus pada anti-vaxxers,” kata mantan Perdana Menteri Matteo Renzi.

Angka pemerintah menunjukkan bahwa hampir 80 persen dari semua warga Italia telah menyelesaikan siklus vaksin dua dosis, sementara 29 persen lainnya telah menerima suntikan booster yang dipandang sebagai perlindungan terbaik terhadap Omicron.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini