Mata Indonesia, PAPUA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua mulai menunjukkan peran pentingnya tidak hanya dalam pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga sebagai fondasi baru pembangunan ekonomi berbasis kampung. Program yang menyasar anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita tersebut kini menghadirkan dampak langsung yang dirasakan masyarakat, mulai dari peningkatan kesehatan hingga terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja baru.
Melalui MBG, pemerintah menghadirkan pendekatan pembangunan manusia yang lebih menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Anak-anak sekolah yang sebelumnya menghadapi keterbatasan asupan gizi kini mulai mendapatkan makanan sehat dan bergizi secara rutin untuk mendukung proses belajar mereka.
Gubernur Papua, Matius D Fakhiri, menegaskan bahwa program MBG menjadi langkah strategis untuk mempersiapkan generasi muda Papua yang lebih sehat dan produktif.
“Pembangunan Papua tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga membangun kualitas manusianya. Anak-anak Papua harus tumbuh sehat agar siap menjadi generasi penerus yang kuat,” ujar Matius saat meninjau pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Supiori.
Pemerintah Provinsi Papua juga mendorong pemanfaatan hasil kebun dan tangkapan ikan masyarakat lokal untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG. Kebijakan tersebut membuka peluang pasar baru bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil yang selama ini menghadapi keterbatasan distribusi hasil produksi.
Kabupaten Supiori bahkan dipersiapkan menjadi salah satu daerah percontohan pengembangan dapur MBG di Papua dengan pembangunan 12 titik SPPG, termasuk di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Kehadiran dapur permanen MBG dinilai menjadi simbol keseriusan pemerintah dalam membangun pelayanan gizi jangka panjang.
Program MBG juga menciptakan peluang kerja baru bagi masyarakat asli Papua. Setiap dapur MBG membutuhkan tenaga pengelola, distribusi, hingga pemasok bahan pangan lokal. Kondisi tersebut membuka ruang ekonomi baru bagi anak-anak muda Papua dan mama-mama Papua yang selama ini aktif berkebun maupun berdagang hasil bumi.
Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, Velix V Wanggai, mengatakan MBG harus dipandang sebagai bagian dari pembangunan ekosistem ekonomi masyarakat.
“Program MBG menghubungkan sektor pertanian, perikanan, perdagangan lokal, pendidikan, hingga tenaga kerja dalam satu rantai pembangunan yang saling mendukung,” kata Velix.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional, Gunalan, menilai Papua memiliki potensi besar dalam pengembangan menu berbasis pangan lokal seperti ikan, ubi, sagu, dan hasil kebun masyarakat.
Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, MBG diharapkan menjadi motor penggerak pembangunan masyarakat Papua yang lebih sehat, mandiri, dan sejahtera di masa depan.