Waduh! Masih Ada 64 Distrik di Papua Belum Terima Logistik Pemilu

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA – Pemilu tinggal menghitung jam, masih saja ada kendala yang dihadapi oleh penyelenggara. Kabar terbaru menyebut ada sekitar 64 distrik di Papua belum menerima logistik pemilu.

KPU Papua baru menerima laporan tersebut pada Selasa sore 16 April 2019 bahwa logistik pemilu belum sampai di 64 distrik yang tersebar di 12 dari 29 kabupaten/kota di Papua.

Ketua KPU Papua Thedorus berkata kabupaten yang distriknya terbanyak belum menyalurkan logistik adalah Kabupaten Dogiay.

“Di kabupaten itu hanya satu distrik yang sudah menerima, 10 lainnya belum,” ujar Theodorus.

Sementara di Kabupaten Keerom, satu dari 11 distrik juga belum menerima logistik. Ada pun distrik lainnya yang belum menerima tersebar di Biak Numfor, Nabire, Intan Jaya, Paniai, Deiyai, Mimika, Yahukimo, Jayawihata, Tolikara, dan Puncak Jaya.

Theodorus berharap agar masalah tersebut bisa diselesaikan sebelum waktu pencoblosan yang dimulai sejak 07.00 pagi sampai 13.00 siang, Rabu 17 April 2019.

Seperti diketahui, jumlah pemilih di Papua tercatat mencapai 3.524.544 orang yang tersebar di 560 distrik dengan jumlah TPS sebanyak 15.250.

Berita Terbaru

Teknologi dan Infrastruktur Air Menjadi Andalan Menghadapi Tantangan Kemarau

Oleh: Rendra Fathian )*Pemerintah terus memperkuat berbagai langkah antisipatif dalammenghadapi musim kemarau 2026 yang diperkirakan berlangsung lebihkering dibandingkan kondisi normal. Tantangan perubahan iklim dan potensi fenomena El Nino mendorong pemerintah untuk mengedepankanpemanfaatan teknologi serta penguatan infrastruktur air sebagaiinstrumen utama dalam menjaga ketahanan masyarakat, keberlanjutansektor pertanian, dan stabilitas pembangunan nasional.Upaya pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanyaberfokus pada penanganan dampak setelah bencana terjadi, tetapi juga menempatkan mitigasi sebagai bagian penting dari strategi pembangunan. Pendekatan yang berbasis data, teknologi, dan koordinasilintas sektor menjadi fondasi untuk memastikan masyarakat dapatmenghadapi musim kemarau dengan kesiapan yang lebih baik.Peringatan mengenai potensi kemarau yang lebih kering telahdisampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menjelaskan bahwa Indonesia berpotensi mengalami fenomena El Nino pada tahun 2026. Prediksitersebut telah disampaikan sejak Maret 2026 dan kemudian diperkuatoleh informasi yang dirilis Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada awal Juni 2026.Menurut Faisal, El Nino dan musim kemarau merupakan dua fenomenayang berbeda, namun keduanya dapat memengaruhi kondisi curah hujandi berbagai wilayah Indonesia. Hasil pemantauan BMKG hingga akhir Mei menunjukkan indeks ENSO telah mencapai angka yang mengindikasikankondisi El Nino, sementara sebagian wilayah Indonesia telah memasukimusim kemarau.Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan risiko iklim menjadi salah satukekuatan yang dimiliki Indonesia saat ini. Dukungan data dari BMKG, pemantauan satelit, serta sistem peringatan dini memungkinkanpemerintah daerah dan berbagai instansi terkait mengambil keputusanberdasarkan kondisi aktual di lapangan. Pendekatan ini jauh lebih efektifdibandingkan mengandalkan respons setelah dampak kekeringan mulaidirasakan masyarakat.Di Jawa Barat, misalnya,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini