Tanpa Kata Maaf dan Alasan Tak Masuk Akal Kedubes Jerman Beri Klarifikasi

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Setelah menimbulkan hubungan diplomatik yang menyinggung perasaan Indonesia, Kedutaan Besar Jerman di Jakarta membuat klarifikasi dengan alasan yang tidak masuk akal atas langkah stafnya yang mengunjungi Markas FPI. Klarifikasi itu hanya menyatakan penyesalan atau regret atas kesan yang timbul. Tidak ada kata maaf atau sorry atas tingkah polah stafnya itu.

Kedutaan Besar Jerman di Jakarta beralasan seorang pegawainya itu bertindak atas inisiatif sendiri tanpa koordinasi untuk memperoleh gambaran sendiri soal situasi keamanan terhadap demonstrasi FPI 18 Desember 2020 yang melintasi Kawasan Kedutaan Besar Jerman.

Selain hanya menyesali kesan yang ditimbulkan, dalam klarifikasinya Kedutaan Jerman menegaskan tidak ada tujuan politis dari kunjungan stafnya itu.

Kedutaan Jerman menyatakan menentang segala upaya untuk menginstrumentalisasi kejadian ini demi tujuan politis.

Di akhir klarifikasinya, Kedutaan Jerman menyatakan menghargai hubungan bilateral yang sangat baik dan kerja sama yang erat dengan Indonesia, dan sama sekali tidak mencampuri urusan internal Indonesia.

Mereka mengaku telah berkomunikasi dengan otoritas Indonesia yang berwenang untuk menyelesaikan masalah ini.

Kedubes Jerman menegaskan tetap berada di pihak Pemerintah Indonesia dan mendukungnya dalam mempromosikan toleransi antaragama dan upaya deradikalisasi. Hal itu juga telah kami tegaskan dalam pembicaraan dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada 20 Desember 2020.

Hingga akhir klarifikasi, Kedutaan Besar Jerman pun tidak menyebutkan nama atau bidang pekerjaan staf yang mendatangi Markas FPI. Orang itu bahkan dinyatakan telah dipulangkan ke Jerman.

Bahkan tidak ada tandatangan Duta Besar Peter Schoof pada klarifikasi tersebut.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Stok BBM Dipertahankan Rata-Rata 20 Hari untuk Menjamin Kebutuhan Jelang Nataru

Oleh: Anggina Nur Aisyah* Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah menegaskankomitmennya dalam menjamin ketersediaan energi nasional melalui kebijakan strategismenjaga stok bahan bakar minyak pada rata-rata 20 hari. Kebijakan ini menjadi buktinyata kesiapan negara dalam mengantisipasi peningkatan kebutuhan masyarakatselama periode libur panjang, sekaligus memperkuat rasa aman publik terhadapkelangsungan aktivitas sosial, ekonomi, dan keagamaan. Penjagaan stok BBM tersebutmencerminkan perencanaan yang matang, berbasis data, serta koordinasi lintas sektoryang solid antara pemerintah, regulator, dan badan usaha energi nasional. Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesiapan menghadapi arus Natal dan Tahun Baru memperlihatkan bahwa sektor energi ditempatkan sebagai prioritas utamadalam pelayanan publik. Presiden memastikan bahwa distribusi bahan bakar berjalanoptimal seiring dengan kesiapan infrastruktur publik, transportasi, dan layananpendukung lainnya. Pendekatan ini menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan energimasyarakat tidak hanya dipandang sebagai aspek teknis, melainkan sebagai bagian daritanggung jawab negara dalam menjaga stabilitas nasional dan kenyamanan publikselama momentum penting keagamaan dan libur akhir tahun. Langkah pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengaktifkan kembali Posko Nasional Sektor...
- Advertisement -

Baca berita yang ini