Tak Ingin Ada Kasus Kematian Lagi, KPU Bantul Maksimalkan Sirekap

Baca Juga

MATA INDONESIA, BANTUL – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul akan memaksimalkan aplikasi Sistem Rekapitulasi (Sirekap) untuk mengantisipasi kasus kematian anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Hal itu menyusul dengan penyelenggaraan Pilpres dan Pilkada 2024 yang dilakukan secara serentak.

Melihat penyelenggaraan pada Pemilu 2019, Pilpres dan Pilkada yang digelar banyak KPPS yang meninggal dunia. Tercatat 894 petugas yang meninggal dunia, sebanyak 5.175 petugas mengalami sakit.

“Kami sudah melakukan uji coba beberapa kali berkaitan dengan sistem Sirekap. Dimungkinkan bagian dari terobosan untuk menghitung dan rekapitulasi secara elektronik dan real time,” ujar Ketua KPU Bantul, DidiK Joko Nugroho, Minggu 5 Mei 2022.

Selain itu, pada Pilkada 2020 juga sudah memberlakukan aturan usia maksimal petugas KPPS yaitu 50 tahun. Namun demikian, untuk pemilu dan pilkada 2024, jajarannya masih menunggu aturan lebih lanjut dari KPU pusat.

“Nanti akan ada aturan dari KPU tentang syarat-syarat KPPS. Umur petugas KPPS tidak boleh lebih dari 50 tahun dan tidak boleh penyakit komorbid seperti hipertensi atau jaring. Itu cukup efektif mengurangi risiko kelelahan,” ungkap dia.

Terkait pelaksanaan pemilu akan mengacu pada UU Nomor 7 tahun 2017 Pemilu. Sementara pelaksanaan Pilkada memakai UU nomor 10 tahun 2016.

“Di dalam UU nomor 10 tahun 2016 secara eksplisit disebutkan pelaksanaannya pada November 2024. Kalau pemilu sudah ditetapkan tanggalnya 14 Februari 2024.”

Ia menambahkan, untuk tahapan pemilu 2024 sudah dimulai sejak Juni 2022. Ini karena sesuai UU nomor 7 tahun 2017 Pemilu maka tahapan ditarik 20 bulan.

“Maka tahapan pemilu sudah bulan ini. Pada 24 Februari 2024 besok akan memilih lima jenis pemilihan yakni legislatif yang terdiri dari DPR RI, DPD, DPRD provinsi kabupaten atau kota, dan pilpres,” ujarnya.

Reporter: M Fauzul Abraar

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini