Soal Pembubaran FPI dalam Surat Telegram Polri, Mahfud: Itu Hoaks!

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Menko Polhukam Mahfud MD ikut berkomentar terkait viralnya Surat Telegram Baintelkam Polri bernomor STR/965/XII/IPP/3.1.6/2020 tentang perppu pembubaran enam ormas, salah satunya FPI.

Menurut Mahfud, surat telegram tertanggal 23 Desember 2020 dengan dibubuhi tandatangan Kabaintelkam Polri Irjen Suntana itu tidak benar alias hoaks.

“Jadi saya pastikan bahwa telegram Kapolri tentang enam ormas itu adalah hoaks. Saya pastikan tidak ada telegram seperti itu,” kata Mahfud, seperti dikutip dari Detikcom, Kamis 24 Desember 2020.

Menurut Mahfud, ia tak pernah mendapat informasi bahwa ada perppu seperti itu yang masuk ke dalam surat telegram. Lagipula, eks Ketua Mahkamah Konstitusi ini juga memastikan Jokowi tidak mengeluarkan perppu terkait larangan kegiatan ormas.

“Presiden tak pernah mengeluarkan perppu seperti itu,” ujarnya.

Mahfud menjelaskan larangan kegiatan ormas tidak perlu menggunakan perppu, melainkan cukup dari kementerian terkait.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pemerintah Tegaskan Bansos Harus Bermanfaat, Bukan Alat Judi Daring

Oleh : Wiliam Pratama Bantuan sosial (bansos) yang disalurkan oleh pemerintah merupakan bentuk nyata kepeduliannegara terhadap masyarakat yang terdampak situasi ekonomi. Di tengah tekanan daya beliakibat fluktuasi harga kebutuhan pokok, bansos menjadi instrumen penting untuk menjagastabilitas sosial, membantu keluarga kurang mampu memenuhi kebutuhan dasar, sertamenjadi penguat daya tahan rumah tangga. Namun di balik niat baik itu, terdapat tantanganserius: penyalahgunaan bansos untuk praktik Judi Daring yang merusak sendi ekonomi dan moral masyarakat. Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, secara tegas mengingatkan masyarakatpenerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) agar tidak menyalahgunakan dana bantuan untukaktivitas yang kontraproduktif. Dalam kunjungannya ke Kota Pekanbaru, Wapres meninjaulangsung proses penyaluran BSU yang diberikan kepada pekerja sektor informal dan buruhterdampak ekonomi. Ia menekankan bahwa bansos ini bukan untuk dibelanjakan pada kegiatan spekulatif seperti Judi Daring, tetapi harus digunakan untuk memenuhi kebutuhanpokok dan memperkuat ekonomi keluarga. Peringatan Wapres Gibran bukan tanpa dasar. Praktik Judi Daring saat ini telah menjangkitiberbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada dalam tekanan ekonomi. Dengandalih “mencari keberuntungan,” sebagian masyarakat justru terjebak dalam pusaran hutangdan ketergantungan. Hal ini sangat ironis, karena dana yang disediakan negara sebagaipenopang hidup justru berpotensi menjadi jalan kehancuran jika tidak digunakan secara bijak. Hal senada juga ditegaskan oleh Gubernur Jawa...
- Advertisement -

Baca berita yang ini