Setelah India, Kini Nepal Ikut Cekal PUBG

Baca Juga

MINEWS, JAKARTA-Tak hanya India, kini Nepal ikut mencekal game online PlayerUnknown’s Battleground (PUBG). Pencekalan ini diperintahkan oleh badan telekomunikasi Nepal, Nepal Telecommunications Authority (NTA) karena kontennya dianggap penuh kekerasan dan memiliki dampak yang negatif terhadap anak-anak.

“Kami telah memerintahkan larangan terhadap PUBG karena membuat anak-anak dan remaja kecanduan,” kata Deputy Director NTA Sandip Adhikari, mengutip Reuters, Jumat 12 April 2019.

Regulator Nepal pun memerintahkan seluruh penyedia layanan internet, operator seluler, dan penyedia layanan jaringan untuk memblokir akses PUBG. Pemblokiran ini mulai efektif Kamis 11 April 2019.

Adhikari mengatakan saat ini belum ada laporan tentang insiden buruk yang terkait dengan PUBG di Nepal. Tapi ia mengatakan banyak orang tua yang cemas karena anak mereka yang perhatiannya teralihkan dari sekolah dan pekerjaan rumah mereka.

Nepal mungkin negara pertama yang melarang PUBG di tingkat nasional. Namun sebelumnya kota Rajkot di India telah melarang game battle royale tersebut. Bahkan bulan lalu, 10 remaja di kota tersebut ditangkap oleh kepolisian negara bagian Gujarat karena kedapatan memainkan game tersebut.

Selain itu, game ini juga dituding menjadi penyebab kematian di negeri Bollywood itu yang disebabkan candu terhadap game.

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini