 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro, menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah dalam mewujudkan rumah layak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Suhajar meyebut, pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya agar masyarakat, termasuk jajaran ASN yang berada pada kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat memiliki hunian layak. Salah satu upaya tersebut yaitu dengan menyediakan anggaran untuk mendukung akses perumahan bagi MBR.){kind=link}
Mata Indonesia, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Suhajar Diantoro, menyampaikan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah dalam mewujudkan rumah layak bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Suhajar meyebut, pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya agar masyarakat, termasuk jajaran ASN yang berada pada kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat memiliki hunian layak. Salah satu upaya tersebut yaitu dengan menyediakan anggaran untuk mendukung akses perumahan bagi MBR.
Suhara juga menuturkan, berbagai kebijakan tersebut saat ini terus disempurnakan. Ia mendorong agar ke depannya, berbagai langkah positif tersebut dapat dirasakan dan berdampak langsung kepada masyarakat.
“Jadi menurut saya, seminar seperti ini bagus, tapi harus melahirkan program nyata agar yang tidak punya rumah mempunyai akses untuk mudah mendapatkan rumah,” ujar Suhajar pada webinar series 8 Korpri menyapa bertema “Mewujudkan Rumah Yang Layak Dan Terjangkau Bagi ASN” yang berlangsung secara virtual dari Gedung F Kemendagri, Jakarta, pada Kamis (23/11/).
Dalam kesempatan tersebut, Suhajar juga meminta jajarannya untuk mendukung kebijakan tersebut dan memastikan upaya tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Dukungan tersebut misalnya dengan merancang program yang berbasis data dan besaran gaji ASN di Kemendagri. Program tersebut dapat dilaksanakan oleh lintas sektor di Kemendagri, seperti Biro Kepegawaian, Korpri, hingga Pusat Fasilitasi Kerja Sama (Fasker).
Melalui program tersebut, para stakeholder dapat mengetahui data akurat para ASN. Setelah data terkumpul, stakeholder tersebut dapat mendiskusikan skema yang tepat kepada para pemangku kepentingan yang mengurusi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), serta para pakar di lingkungan Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia. Diskusi tersebut bertujuan memperoleh kebijakan yang tepat, yang dapat dirasakan langsung oleh para ASN.
“Jadi saya minta harus buat kebijakan, soal sudah dibuat kebijakan tidak ada peminatnya ya sudah, maksudnya dari sisi kebijakan kita, kita harus clear dulu. Supaya ada upaya untuk membantu,” jelasnya.
Suhajar mengungkapkan, dari diskusi tersebut, dapat diketahui sektor mana yang dapat dioptimalkan pemerintah untuk dapat membantu menyediakan hunian layak bagi ASN. Dengan begitu, para ASN bisa merasakan langsung program tersebut.
“Kebijakan-kebijakan pemerintahan ini kan sudah ada. Perumahan juga ada yang bebas PPN, seperti itu. Itu harus dimanfaatkan,” imbuhnya.
(Kementerian Dalam Negeri)