Sekjen ESDM Ungkap Upaya Optimalisasi Neraca Kas Negara Melalui PNBP Sektor Energi

Baca Juga

Mata Indonesia, Jakarta – Kementerian ESDM terus mendorong upaya untuk meningkatkan neraca kas negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor energi. PNBP merupakan sumber pendanaan terbesar kedua pada pendapatan negara. Untuk sektor energi, PNBP tahun 2023 dipatok sebesar Rp 225 triliun.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menyampaikan, penarikan PNBP sektor energi erat kaitannya dengan volatilitas harga komoditas yang akan berpengaruh terhadap kontribusi PNBP sektor energi. Oleh karena itu, pemerintah telah menyusun strategi-strategi untuk mengoptimalisasi PNBP di sektor energi, yaitu dengan optimalisasi dan integrasi sistem dan aplikasi untuk menyederhanakan proses administrasi.

“Dengan didukung stakeholder terkait, Kementerian ESDM melakukan integrasi sistem berbasis daring dengan tujuan utama adalah memastikan proses administrasi akan menjadi simpel, dan akuntabilitasnya lebih terjamin,” ujarnya.

Dadan mengungkapkan, dokumen yang dihasilkan bisa ditransformasikan, tidak hanya sebatas dokumen administrasi saja, melainkan bisa dijadikan data-data yang bisa dimanfaatkan dan diolah dalam kegiatan-kegiatan di sektor ESDM. “Misalnya untuk proses ekspor di subsektor Minerba, itu akan dicek oleh sistem seberapa besar inventory yang perusahaan punya. Kalau sudah habis, ya dia tidak bisa produksi dan tidak bisa ekspor lagi, jadi ini datanya hidup dan dinamis,” ungkapnya.

Dadan juga mengungkapkan strategi lainnya, yaitu dengan melakukan pembangunan infrastruktur, untuk memastikan bahwa konektivitas semakin baik, sehingga akan tercipta efisiensi dalam banyak hal. Contohnya dengan membangun infrastruktur ketenagalistrikan berdekatan dengan pabrik smelter untuk hilirisasi sesuai kebijakan pemerintah. Dengan cara, Kementerian ESDM yang akan berkoordinasi dengan PLN untuk mendorong penyediaan listrik yang berkelanjutan di lokasi-lokasi yang akan dibangun pabrik smelter.

Ia juga mengatakan, hal yang terpenting adalah menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif. Investasi harus terus didorong, karena akan memberikan efek domino seperti penambahan tenaga kerja, peningkatan ekonomi di Masyarakat, sehingga akan terjadi peningkatan terhadap negara juga. “Salah satunya adalah Kementerian ESDM telah melakukan pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) yang baru, dan sekarang sedang berjalan,” imbuhnya.

Lebih lanjut Dadan memaparkan, pemerintah secara selektif membuat kebijakan atau regulasi untuk memberikan insentif dan fiskal, seperti mendorong kegiatan yang lebih ramah lingkungan dan memastikan keberlanjutan dari industri pertambangan yang inklusif dengan melibatkan peran dari masyarakat sekitar.

“Kita terus mendorong memastikan bahwa aspek Environment, Social, dan Governance (ESG) dari pertambangan ini semakin baik. Upaya-upaya tersebut, selain meningkatkan penerimaan negara, juga akan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat untuk ikut membesarkan industri pertambangan,” ucapnya. 

(Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Waspada Hoaks OPM, TNI : Rumah Bupati Puncak yang Dibakar Bukan PosMiliter

Oleh: Loa Murib Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menunjukkan pola lama merekadalam menutupi aksi brutal yang dilakukan terhadap masyarakat sipil. Dalam upayamembenarkan tindak kekerasan, OPM menyebarkan disinformasi bahwa rumah milik BupatiPuncak dan kantor Distrik Omukia yang mereka bakar di Papua Tengah merupakan pos militeryang digunakan oleh TNI. Tuduhan tersebut segera dibantah secara resmi oleh pihak militer danterbukti tidak memiliki dasar fakta. TNI melalui Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih, Kolonel Infanteri CandraKurniawan, memberikan klarifikasi bahwa bangunan yang dibakar oleh OPM tidak difungsikansebagai markas militer. Tindakan pembakaran itu murni merupakan aksi kriminal yang disengajauntuk menciptakan ketakutan, mengganggu ketertiban umum, dan mencoreng wibawa negara di mata masyarakat Papua. Bantahan ini menjadi penegasan bahwa OPM kembali menggunakanstrategi disinformasi untuk mengaburkan realitas dan membangun opini publik yang menyesatkan. Disinformasi semacam ini memperjelas bahwa OPM tidak hanya mengandalkan kekerasanbersenjata, tetapi juga propaganda informasi sebagai instrumen perlawanan mereka. Merekamenciptakan narasi seolah-olah aparat keamanan adalah pihak yang menyebabkan keresahan, padahal masyarakat sipil justru menjadi korban utama dari aksi teror yang dilakukan olehkelompok tersebut. Manipulasi informasi yang dilakukan OPM jelas bertujuan untuk merusakkepercayaan publik terhadap negara dan aparat keamanan. Kejadian yang menimpa Kabupaten Yahukimo menjadi contoh konkret betapa kejamnya aksiOPM. Dalam serangan yang dilakukan belum lama ini, seorang pegawai honorer PemerintahKabupaten Yahukimo tewas akibat kekerasan yang mereka lakukan. Insiden ini menunjukkanbahwa OPM telah melampaui batas kemanusiaan dan menjadikan nyawa warga sipil sebagai alattawar dalam narasi perjuangan mereka yang keliru. Merespons insiden tersebut, aparat gabungan dari Satgas Operasi Damai Cartenz bergerak cepatbegitu mendapat laporan dari jajaran Polres Yahukimo. Tim langsung turun ke lokasi kejadian, melakukan evakuasi korban ke RSUD Dekai, mengamankan tempat kejadian perkara, sertamengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap pelaku. Kecepatan ini menunjukkan bahwanegara tidak tinggal diam dalam menjamin perlindungan bagi rakyat, dan siap menghadapisegala bentuk teror yang mengancam stabilitas wilayah. Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz, Brigjen Pol Faizal Ramadhani, menegaskan bahwaseluruh aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis akan ditindak secara tegas sesuaihukum. Penegakan hukum ini bukan hanya penting untuk memberikan keadilan bagi para korban, tetapi juga menjadi pernyataan tegas bahwa kekuatan bersenjata tidak akan dibiarkanmerusak keutuhan dan kedamaian di Papua. Kekejaman OPM, yang ditunjukkan melalui aksi pembakaran, pembunuhan, serta provokasiberulang, memperlihatkan bahwa kelompok ini bukanlah representasi perjuangan rakyat Papua. Sebaliknya, mereka adalah ancaman nyata yang menghalangi pembangunan dan menimbulkanketakutan di tengah masyarakat. Klaim mereka sebagai pembebas Papua tidak sejalan dengankenyataan bahwa mereka justru memperparah penderitaan rakyat melalui aksi-aksi brutal yang dilakukan. Kasatgas Humas Damai Cartenz, Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengimbau masyarakat untuk tidakterprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Ia menegaskan bahwa perlindunganterhadap masyarakat sipil menjadi prioritas utama. Dalam situasi seperti ini, partisipasi aktif dariwarga untuk melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungannya menjadi elemen pentingdalam menjaga keamanan. Negara juga terus menunjukkan komitmennya untuk hadir tidak hanya melalui pendekatankeamanan, tetapi juga melalui pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Berbagai program pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi telahdigulirkan sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat Papua. Kehadiran negara di Papua bukanlah dalam bentuk represi, tetapi dalam wujud pelayanan danpemberdayaan. Narasi OPM yang menyebut Papua berada dalam penjajahan adalah bentuk manipulasi sejarah. Papua merupakan bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan hal itu telahditegaskan melalui proses hukum dan politik yang diakui secara nasional maupun internasional. Setiap upaya untuk memisahkan diri dari Indonesia, apalagi melalui kekerasan bersenjata danpropaganda menyesatkan, merupakan pelanggaran terhadap konstitusi yang harus ditindak tegas. Kesadaran masyarakat Papua akan pentingnya perdamaian kini semakin menguat. Kolaborasiantara tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat sipil dalam menjaga ketertiban dan menolakaksi kekerasan menjadi sinyal kuat bahwa Papua ingin maju bersama dalam bingkai NKRI. Kekuatan kolektif masyarakat ini menjadi benteng terdepan dalam menangkal pengaruh burukdari kelompok separatis. Mengecam tindakan keji OPM dan membongkar propaganda mereka bukan semata-matatanggung jawab aparat keamanan. Ini adalah kewajiban moral seluruh rakyat Indonesia dalammenjaga keutuhan bangsa dan memperjuangkan masa depan Papua yang aman dan sejahtera. Sudah terlalu banyak korban yang jatuh akibat disinformasi dan kekerasan yang dibungkusdengan dalih perjuangan. Penegakan hukum, pendekatan informasi yang jernih, serta pembangunan yang inklusif harusterus diperkuat untuk mengikis pengaruh kelompok separatis. Dengan semangat kebersamaandan kehadiran negara yang nyata,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini