Oleh: Samuel Wanggai*
Komitmen pemerintah dalam percepatan pembangunan Papua terus diperkuat sebagai wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin keadilan dan pemerataan pembangunan nasional. Papua tidak lagi ditempatkan sebagai wilayah pinggiran, melainkan sebagai bagian strategis dari masa depan Indonesia yang harus tumbuh sejajar dengan daerah lain. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, percepatan pembangunan Papua diarahkan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke kampung-kampung dan wilayah paling terpencil.
Arahan Presiden Prabowo Subianto kepada kepala daerah se-Tanah Papua dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua menegaskan bahwa pembangunan Papua merupakan prioritas nasional yang tidak dapat ditunda. Pemerintah memandang bahwa negara memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan tidak ada satu pun warga negara yang tertinggal dalam arus pembangunan. Oleh karena itu, percepatan pembangunan Papua diposisikan sebagai instrumen utama untuk mengurangi ketimpangan wilayah sekaligus memperkuat persatuan nasional.
Pembangunan Papua ditekankan agar menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dasar. Pemerintah menilai bahwa pendekatan parsial tidak akan menghasilkan dampak signifikan, sehingga diperlukan kebijakan lintas sektor yang saling terhubung. Dalam konteks ini, ketahanan pangan ditempatkan sebagai fondasi utama. Presiden Prabowo Subianto menilai kemampuan daerah dalam menjamin ketersediaan pangan sebagai prasyarat penting bagi stabilitas sosial dan keberlanjutan pembangunan.
Upaya mewujudkan swasembada pangan di Papua diarahkan hingga tingkat provinsi dan kabupaten. Dengan produksi pangan yang kuat di daerah, Papua diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya secara mandiri serta mengurangi ketergantungan pasokan dari luar wilayah. Langkah ini sekaligus menjadi penggerak ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan petani serta masyarakat pedesaan. Pemerintah meyakini bahwa ketahanan pangan yang kokoh akan menjadi pijakan bagi pertumbuhan sektor lainnya.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi fokus utama. Program Makan Bergizi Gratis telah berjalan dan diperluas hingga wilayah terpencil sebagai bentuk keberpihakan negara terhadap generasi muda Papua. Program ini dipadukan dengan penguatan akses pendidikan melalui sekolah rakyat yang diarahkan agar dapat dinikmati masyarakat hingga tingkat kabupaten. Pemerintah optimistis bahwa investasi di bidang gizi dan pendidikan akan menghasilkan generasi Papua yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
Untuk memastikan percepatan pembangunan berjalan efektif, pemerintah membentuk Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua. Keberadaan komite ini dipandang strategis dalam membantu para gubernur dan bupati agar pelaksanaan program lebih terkoordinasi dan tepat sasaran. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah agar seluruh program benar-benar berdampak di lapangan dan anggaran negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.
Dari sisi kelembagaan, konsolidasi pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan. Ketua Komite Eksekutif Papua, Velix Wanggai menilai bahwa pembentukan komite merupakan keputusan politik besar yang mencerminkan keseriusan pemerintah dalam mengelola percepatan pembangunan Papua melalui penguatan pendekatan sektoral dan pemahaman konteks lokal. Kerangka regulasi jangka panjang serta rencana aksi lima tahunan disiapkan agar arah pembangunan Papua tetap konsisten dan berkelanjutan.
Kerangka Asta Cita dijadikan pijakan utama dalam mempercepat pembangunan Papua sebagai kelanjutan dari langkah-langkah cepat yang telah berjalan. Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, Paulus Waterpauw menilai bahwa kerangka ini memberikan arah strategis yang jelas untuk mengejar ketertinggalan secara sistematis. Selain itu, peran investasi dipandang sangat penting dalam menciptakan dampak pembangunan jangka panjang, sepanjang diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal.
Di sektor infrastruktur, pemerintah memprioritaskan penyelesaian jalan Trans Papua sebagai penghubung utama antarwilayah. Infrastruktur ini dinilai mampu membuka keterisolasian, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta menurunkan biaya logistik yang selama ini menjadi hambatan utama perekonomian Papua. Pembangunan fasilitas umum, kampung nelayan di wilayah pesisir, serta kawasan ketahanan pangan juga terus dipercepat untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Secara keseluruhan, percepatan pembangunan Papua mencerminkan komitmen kuat pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, penguatan tata kelola, serta kebijakan afirmatif yang terarah menjadi bukti bahwa negara hadir secara nyata di Tanah Papua. Dengan kerja bersama dan dukungan seluruh pemangku kepentingan, Papua diyakini akan tumbuh sebagai wilayah yang maju, sejahtera, dan menjadi bagian penting dari kekuatan Indonesia di masa depan.
Konsistensi kebijakan, dukungan anggaran, serta pengawalan program strategis menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memastikan seluruh agenda pembangunan berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan. Dengan kepemimpinan nasional yang kuat, koordinasi lintas sektor yang solid, serta keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, pembangunan Papua diyakini akan semakin cepat, merata, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkokoh persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
*Penulis merupakan Aktivis Pemuda Papua