Oleh: Adrianus M. Kambu *)
Komitmen pemerintah dalam percepatan pembangunan Papua menemukan bentuk yang lebih terarah, terukur, dan berorientasi pada dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029 menandai fase baru pembangunan Papua yang tidak lagi bersifat sporadis, melainkan disusun sebagai agenda bersama lintas kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lokal dalam satu kerangka kebijakan yang solid. Kehadiran RAPPP menunjukkan keseriusan negara dalam memastikan bahwa Papua tidak tertinggal, baik dari sisi akses layanan dasar, penguatan ekonomi lokal, maupun tata kelola pembangunan yang inklusif.
Sebagai turunan dari Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua 2022–2041 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023, RAPPP 2025–2029 dirancang sebagai pedoman operasional lima tahunan yang mampu menjembatani visi jangka panjang dengan kebutuhan nyata di lapangan. Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan menempatkan rencana aksi ini sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa pembangunan di Papua berjalan lebih fokus, tidak terfragmentasi, dan memberikan manfaat langsung bagi Orang Asli Papua. Pendekatan ini memperlihatkan perubahan paradigma dari pembangunan berbasis proyek menuju pembangunan berbasis hasil.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Papua tidak semata ditentukan oleh pembangunan fisik, melainkan juga oleh kualitas kepemimpinan daerah dan konsistensi komitmen semua pihak. Pandangan ini relevan karena tantangan Papua tidak hanya bersumber dari keterbatasan infrastruktur, tetapi juga kompleksitas sosial, geografis, dan kapasitas kelembagaan. Dengan membuka ruang komunikasi yang luas antara pemerintah pusat dan daerah, RAPPP menjadi wadah konsolidasi kebutuhan pembangunan yang lebih jujur, realistis, dan kontekstual sesuai karakter wilayah Papua.
Penyusunan RAPPP yang melibatkan Majelis Rakyat Papua, Badan Pengarah Papua, tokoh adat, tokoh agama, perempuan, akademisi, hingga unsur masyarakat lainnya menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menempatkan partisipasi sebagai fondasi pembangunan. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan tidak berhenti pada tataran administratif, tetapi benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat. Di sisi pendanaan, penguatan sinergi antara belanja kementerian dan lembaga, transfer ke daerah termasuk dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur, serta alternatif pembiayaan lain menjadi bukti bahwa pemerintah memahami skala tantangan pembangunan Papua membutuhkan dukungan fiskal yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut diperkuat dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, serta Badan Pengarah Papua. Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas Medrilzam menjelaskan bahwa RAPPP 2025–2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025 dan memuat 19 program prioritas yang diselaraskan dengan RPJMN 2025–2029. Fokus pada terwujudnya Papua yang sehat, cerdas, dan produktif menunjukkan bahwa pemerintah menempatkan pembangunan manusia sebagai inti dari agenda percepatan pembangunan.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memberikan arah yang tegas bahwa percepatan pembangunan Papua harus ditopang oleh pengamanan kekayaan negara dan penguatan ketahanan pangan hingga ke tingkat daerah. Presiden memandang ketahanan pangan sebagai fondasi utama keberlangsungan bangsa, termasuk bagi Papua yang memiliki tantangan geografis dan logistik yang tidak ringan. Dorongan untuk mewujudkan swasembada pangan dari tingkat provinsi hingga kabupaten mencerminkan strategi pembangunan yang menekankan kemandirian daerah sekaligus mengurangi ketergantungan antarwilayah.
Pandangan Presiden tersebut sejalan dengan upaya pemerintah menekan biaya logistik dan memperkuat ketahanan wilayah dalam menghadapi berbagai situasi darurat. Penguatan kembali konsep lumbung pangan dari desa hingga nasional menjadi refleksi bahwa pembangunan Papua tidak hanya diarahkan untuk mengejar pertumbuhan, tetapi juga ketahanan dan keberlanjutan. Komitmen pemerintah pusat untuk membantu daerah dengan kondisi geografis menantang menegaskan bahwa percepatan pembangunan Papua ditempatkan sebagai bagian integral dari agenda transformasi nasional.
Dukungan konkret terhadap pembangunan Papua juga tercermin dari persetujuan Presiden terhadap pencairan dana divestasi 10 persen saham PT Freeport Indonesia yang dialokasikan khusus untuk Papua. Permohonan yang disampaikan Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa, bersama Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri, menunjukkan adanya inisiatif aktif dari pemerintah daerah untuk mencari terobosan pembiayaan pembangunan. Keputusan Presiden untuk memerintahkan percepatan proses pencairan dana tersebut menegaskan bahwa pemerintah pusat responsif terhadap kebutuhan strategis daerah.
Di sisi lain, komitmen sektor swasta, khususnya PT Freeport Indonesia, memperlihatkan bahwa percepatan pembangunan Papua juga ditopang oleh sinergi investasi. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas menilai bahwa investasi berkelanjutan perusahaan memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Papua melalui penyerapan tenaga kerja, penguatan rantai pasok lokal, serta kontribusi fiskal. Optimisme terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen mencerminkan keyakinan bahwa pembangunan Papua memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi kawasan timur Indonesia.
Secara keseluruhan, percepatan pembangunan Papua melalui RAPPP 2025–2029, penguatan ketahanan pangan, serta optimalisasi pemanfaatan kekayaan negara menunjukkan konsistensi pemerintah dalam membangun Papua secara lebih adil dan berkelanjutan. Kebijakan yang terintegrasi, kepemimpinan nasional yang kuat, serta keterlibatan aktif daerah dan sektor strategis menjadi fondasi penting agar pembangunan Papua tidak hanya berjalan lebih cepat, tetapi juga lebih bermakna bagi masyarakatnya.
*) Pengamat Kebijakan Publik dan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia