MATA INDONESIA, WASHINGTON – Amerika Serikat (AS) resmi menetapkan bahwa kekerasan yang dilakukan oleh militer Myanmar terhadap minoritas Rohingya sebagai genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken akan mengumumkan keputusan tersebut di Museum Peringatan Holocaust AS di Washington, DC, kata pejabat AS kepada kantor berita Reuters, yang saat ini menampilkan pameran tentang penderitaan Muslim Rohingya.
Sebagaimana diketahui, angkatan bersenjata Myanmar melancarkan operasi militer tahun 2017 dan memaksa setidaknya 730 ribu dari sebagian besar Muslim Rohingya melarikan diri ke negara tetangga, Bangladesh.
Mereka yang selamat mengisahkan bagaimana keluarga, kerabar, tetangga mereka dibunuh, diperkosa massal, bahkan dibakar. Kemudian tahun 2021, militer Myanmar merebut kekuasaan melalui kudeta.
“Blinken memerintahkan analisis hukum dan faktualnya sendiri,” kata para pejabat AS kepada Reuters dengan syarat anonym, melansir Al Jazeera, Senin, 21 Maret 2022.
Para analisis menyimpulkan tentara Myanmar melakukan genosida dan Washington percaya tekad formal akan meningkatkan tekanan internasional untuk meminta pertanggungjawaban para jenderal.
“Ini akan mempersulit mereka untuk melakukan pelanggaran lebih lanjut,” kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS.
Namun, militer Myanmar membantah melakukan genosida terhadap Muslim Rohingya – yang kewarganegaraannya ditolak di Myanmar. Militer Myanmar berdalih bahwa mereka melakukan “operasi melawan teroris” tahun 2017.
Pada 2018, sebuah misi pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyimpulkan bahwa kampanye militer termasuk tindakan genosida. Akan tetapi, Washington menyebut kekejaman itu sebagai pembersihan etnis, sebuah istilah yang tidak memiliki definisi hukum di bawah hukum pidana internasional.
“Ini benar-benar memberi sinyal kepada dunia dan terutama kepada para korban dan penyintas dalam komunitas Rohingya dan lebih luas lagi bahwa Amerika Serikat mengakui gawatnya apa yang terjadi,” kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri kedua tentang pengumuman Blinken.
Sejak Perang Dingin, Departemen Luar Negeri AS telah secara resmi menggunakan istilah genosida sebanyak enam kali untuk menggambarkan pembantaian di Bosnia dan Herzegovina, Rwanda, Irak dan Darfur, kemudian serangan ISIL (ISIS) terhadap Yazidi dan minoritas lainnya, dan yang terbaru, penindasan pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur.
Blinken juga akan mengumumkan 1 juta USD dana tambahan untuk Mekanisme Investigasi Independen untuk Myanmar (IIMM), sebuah badan PBB yang berbasis di Jenewa, Swiss yang mengumpulkan bukti untuk kemungkinan penuntutan di masa depan.
“Ini akan meningkatkan posisi kami saat kami mencoba membangun dukungan internasional untuk mencoba mencegah kekejaman lebih lanjut dan meminta pertanggungjawaban mereka,” sambung pejabat AS.
Senator AS Jeff Merkley, anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat AS yang memimpin delegasi kongres ke Myanmar dan Bangladesh tahun 2017, menyambut baik langkah tersebut.
“Sementara penentuan ini sudah lama tertunda, ini merupakan langkah yang kuat dan sangat penting dalam meminta pertanggungjawaban rezim brutal ini,” kata Merkley dalam sebuah pernyataan.
