PPKM Darurat di Jakarta Gagal Senin Ini, Hanya Terasa di Sudirman-Thamrin

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jakarta gagal ditegakkan, Senin 5 Juli 2021 pagi, karena hanya berhasil di Kawasan Sudirman-Thamrin. Sedangkan jalan arteri lain tetap dipenuhi warga yang berangkat kerja membuat Pangdam Jaya Geram.

Suasana macet Senin pagi hampir terlihat di jalan-jalan Jakarta, bahkan mereka seperti tidak memedulikan usaha keras pemerintah memutus penularan Covid19 dari varian Delta dengan memerintahkan bekerja dari rumah (WFH).

Ruas-ruas jalan itu dipadati kendaraan roda dua hingga roda empat membuat lalu lintas sulit bergerak.

Kondisi itu terlihat mulai akses dari Depok menuju Jakarta, Tangerang menuju Jakarta, Bekasi menuju Jakarta bahkan hingga ruas jalan di pusat kota seperti Kramat Raya, Menteng Raya, penuh dengan kendaraan bermotor seperti diunggah akun Instagram @jktinfo atau Jakarta Info.

Hanya ruas Sudirman-Thamrin yang terlihat sangat lengang karena terjadi penyekatan, senin pagi ini.

Mereka tidak memedulikan lagi upaya pemerintah memutus penularan Covid19 dengan bekerja dari rumah.

Kondisi tersebut langsung membuat Pangdam Jaya Geram karena kemacetan tersebut akibat masih banyak perusahaan non-esensial yang tidak mempekerjakan karyawannya dari rumah.

“Banyak perusahaan di Jakarta yang tidak mematuhi anjuran pemerintah. Jadi kita di lapangan tidak bisa menegakkan aturan,” ujar Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyo Aji, Senin 5 Juli 2021.

Dia berjanji akan mengevaluasi pelaksanaan PPKM Darurat yang tidak berhasil ditegakkan Senin ini.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini