MATAINDONESIA, JAKARTA – Pilkada serentak 2020 menjadi berbeda di Indonesia. Pasalnya, diselenggarakan di tengah pandemi Covid19, pada 9 Desember 2020. Keputusan ini menuai Pro dan Kontra seiring meningkatnya orang yang terpapar virus corona penyebab Covid19
Perhelatan ini akan diselenggarakan serentak di 270 daerah di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.
KPU mengatakan, protokol kesehatan akan diperketat selama Pilkada, dibuktikan dengan tidak adanya kampanye tatap muka melainkan hanya melalui daring.
Namun, hal ini tidak cukup meyakinkan masyarakat. “Protokol kesehatan pada masa kampanye tanpa bertatap muka langsung akan sulit dilakukan, kecuali mengikuti aturan berkumpul maksimal lima orang,” kata Dr. Masdalina Pane, Ahli Epidemiologi Indonesia.
Hal senada diungkapkan anggota Bawaslu RI. “Pilkada di tengah pandemi membuat kesulitan para calon. Saya memperkirakan akan ada serangan fajar yang dilakukan tim sukses,” ujar Mochammad Affinuddin, Anggota Bawaslu RI.
Dua organisasi Islam terbesar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengungkapkan keinginannya menunda perhelatan politik tersebut.
Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj mengatakan Pilkada 2020 harus ditunda, PBNU juga meminta supaya anggaran Pilkada direalokasikan bagi penanganan krisis kesehatan dan penguatan jaring pengaman sosial. Alasannya keselamatan masyarakat di masa pandemi Covid19 lebih penting.
Sementara Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti meminta pilkada ditunda dengan alasan kemanusiaan di masa Pandemi Covid19.
Ada pun Komisioner Komisi Nasional Perlindungan Anak, Amiruddin menilai penerapan protokol kesehatan belum baik sehingga pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ini harus ditunda.
Namun pemerintah menilai Pilkada harus dilaksanakan agar mendapatkan pemimpin daerah yang lebih baik dalam menangani pandemi secara maksimal. Jika Pilkada ditunda, dikhawatirkan menimbulkan konflik politik karena jabatan kepala daerah akan diperpanjang pemerintah.
Dia juga menegaskan negara-negara seperti Singapura, Jerman, Prancis dan Korea Selatan juga berhasil menyelenggarakan Pemiu tahun ini juga.
Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman mengingatkan yang penting menegakkan protokol kesehatan secara ketat.
Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian protokol kesehatan sudah berjalan dengan baik bahkan bisa lebih lagi.
Menurut Survei SMRC, mayoritas publik nasional memilih tetap melanjutkan Pilkada ini. Dalam sebuah survei SMRC masyarakat justru sangat menginginkan pilkada dilangsungkan tahun ini.
Mereka ingin kepala daerah dipilih masyarakat. Jadi, itu alasan terkuat penyelenggaraan Pilkada 2020 tetap berjalan. Karena mereka ingin daerah hasil legitimasi langsung bukan Plt yang ditunjuk pemerintah. (Ade Amalia Choerunisa)
