MATA INDONESIA, NAYPYIDAW – Seorang aktivis di Myanmar mengatakan lebih baik ditembak atau dibunuh daripada harus hidup dalam bayang-bayang junta militer. Ya, demonstrasi berdarah pada Rabu (3/3) sama sekali tak memengaruhi warga Myanmar untuk kembali turun ke jalan.
Para demonstran bersikeras menolak pemerintahan saat ini dan pemilihan umum yang dijanjikan oleh junta militer. Para demonstran juga terus mendesak junta militer untuk membebaskan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi yang ditahan sejak awal Februari serta pengakuan atas kemenangannya dalam pemilihan 8 November.
“Kami tahu bahwa kami selalu bisa ditembak dan dibunuh dengan peluru tajam tetapi tidak ada artinya tetap hidup di bawah junta,” kata aktivis Maung Saungkha kepada Reuters, Jumat, 5 Maret 2021.
Polisi melepaskan tembakan dan menggunakan gas air mata untuk membubarkan protes di Yangon dan pusat kota Monywa, kata saksi mata. Polisi juga melepaskan tembakan di kota Pathein, sebelah barat Yangon, dan menggunakan gas air mata di Taunggyi di timur.
Kerumunan massa berkumpul dengan damai untuk unjuk rasa di tempat lain, termasuk kota kedua Mandalay dan di kota kuil bersejarah Bagan, di mana ratusan orang berbaris membawa foto Suu Kyi dan spanduk bertuliskan: “Bebaskan pemimpin kami”.
Pergolakan politik yang tengah terjadi di Myanmar membuat dunia angkat suara. Organisasi seperti ASEAN, PBB, Uni Eropa, dan sejumlah negara-negara Barat bereaksi dan mengecam akan apa yang telah dilakukan junta militer.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Ned Price mengatakan bahwa Washington akan mengambil tindakan lebih lanjut dalam menanggapi meningkatnya kekerasan yang dilakukan oleh junta militer terhadap para demonstran.
Sebelumnya, AS telah membekukan aset Myanmar senilai 1 miliar dolar AS yang tersimpan di Federal Reserve Bank of New York. Hal ini merupakan langkah tegas untuk mencegah para jenderal memiliki akses yang tidak semestinya terhadap dana pemerintah Myanmar senilai 1 miliar dolar AS.
Kepala hak asasi manusia PBB Michelle Bachelet menuntut junta militer untuk menghentikan apa yang dia sebut sebagai tindakan keras lagi kejam terhadap pengunjuk rasa damai. Bachelet mengatakan lebih dari 1.700 orang telah ditangkap, termasuk 29 wartawan.
Sementara penyelidik hak asasi manusia PBB di Myanmar, Thomas Andrews, mendesak Dewan Keamanan PBB untuk memberlakukan embargo senjata global dan sanksi ekonomi yang ditargetkan pada junta militer yang berkuasa.
