Pengelolaan Dana Otsus Lebih Baik Jika Jumlah Provinsi di Papua Ditambah

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pengelolaan dana otonomi khusus (Otsus) Papua akan lebih baik jika jumlah provinsi Papua bertambah.

Pesan itu dari Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komaruddin di Jakarta, Minggu 11 April 2021.

Bertambahnya provinsi di Papua akan membuat masyarakat semakin dekat aksesnya ke pemerintah daerah sehingga aspirasi rakyat juga semakin mudah ditanggapi.

“Seharusnya pemekaran itu menjadi momentum menyejahterakan rakyat, menjadi momentum dana Otsus dari pemerintah pusat itu tidak dikorupsi, sehingga pembangunan bisa berjalan,” ujar Ujang.

Selain itu, ditambahnya provinsi juga bisa mengganggu kekuatan kelompok separatis Papua (KSP).

Menurut Ujug, bertambahnya provinsi membuat konsentrasi kelompok perusuh itu juga semakin banyak sehingga kekuatan mereka juga akan semakin berkurang.

Meski begitu, saat melakukan penambahan provinsi perlu memperhatikan beberapa hal seperti desain pemekaran, kajian akademis yang matang, dan mengakomodir banyak faktor yang dibutuhkan masyarakat setempat.

 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini