Para Tokoh Agama Kristen Nilai Kehadiran Otsus Penting untuk Masyarakat Papua

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAYAPURA – Kelanjutan Otsus jilid II turut mendapat dukungan dari kalangan tokoh agama Kristen di Papua. Pendeta (Pdt.) Karel Maniano menegaskan kehadiran Otsus telah mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat di Tanah Papua. Menurutnya, Otsus sangat dibutuhkan oleh masyarakat Papua.

“Sebab pembangunan perlu berlanjut di Papua, demi kesejahteraan masyarakat Papua. Kelompok yang berusaha untuk menolak Otsus perlu memberikan penjelasan yang mana menjadi dasar yang pasti untuk menolak. Karena pada kenyataannya sebagian besar rakyat Papua sangat mendukung Otsus untuk perkembangan di Papua,” katanya, dikutip Senin 25 Oktober 2021.

Ia juga menegaskan bahwa penolakan Otsus oleh sebagian orang itu adalah sesuatu yang tidak berdasar. Untuk itu selaku tokoh Gereja, ia meminta aksi penolakan tersebut dihentikan sehingga tidak timbul konflik sosial di antara masyarakat Papua.

Sementara Pdt. Edison Korwa dari GKI Nimboran, Kabupaten Jayapura menjelaskan bahwa selama ini dana Otsus yang digelontarkan oleh pemerintah pusat turut pula dirasakan manfaatnya oleh lembaga keagamaan, termasuk Gereja.

“Dana Otsus sangat membantu dalam pembangunan di gereja baik secara fisik, maupun mental umat Tuhan di tanah Papua,” ujarnya.

Untuk itu mewakili gereja Papua, ia menyakan dukungannya terhadap kelanjutan Otsus. Namun, ia tetap mengimbau agar pemerintah melakukan pengelolahan dana Otsus secara profesional, sehingga tepat sasaran dan dapat dirasakan dampaknya oleh seluruh rakyat Papua.

Untuk diketahui sejak 2013 pemerintah provinsi Papua mengeluarkan kebijakan pembagian dana Otsus 80 persen untuk kabupaten kota dan 20 persen untuk provinsi.

Dari 20 persen dana Otsus yang diberikan untuk provinsi, 10 persen diberikan untuk lembaga keagamaan termasuk gereja, masjid dan tempat ibadah agama lainnya.

“Pemberian 10 persen ini dimaksudkan untuk membatu dalam pelayanan umat dan pengembangan lembaga keagamaan,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Hilirisasi Buka Lapangan Pekerjaan dan Arah Ekonomi

Oleh: Winna Nartya *) Dalam perdebatan publik, hilirisasi kerap direduksi menjadi larangan ekspor bahan mentahatau pembangunan smelter. Padahal, substansi kebijakan ini jauh melampaui industri berat. Staf Khusus Menteri Investasi dan Hilirisasi, Sona Maesana, menekankan bahwa hilirisasiadalah soal penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan, kemandirian ekonomi, danpembukaan lapangan kerja, serta penentuan arah masa depan bangsa. Ia melihat, daripengalamannya di dunia usaha dan kini di ranah kebijakan, bahwa hilirisasi hanya akanbertahan bila ekosistem investasinya sehat dan ada keberpihakan pada pelaku lokal. Karenaitu, ia menilai sekadar mendirikan pabrik tidak cukup; pertanyaan kuncinya adalah siapa yang menikmati nilai tambahnya dan bagaimana rantai pasoknya melibatkan anak bangsa secaraaktif. Dalam pandangannya, hilirisasi mesti membuka pekerjaan lokal, mengikutsertakan UKM, dan menaikkan kelas pengusaha Indonesia melalui kemitraan yang nyata. Di ranah kebijakan, Sona Maesana menjelaskan pemerintah mendorong integrasi antarapelaku lokal dan asing, memberi insentif bagi investor yang membina industri lokal, sertamenata regulasi yang transparan agar tumpang tindih perizinan berkurang. Ia juga menilaikecepatan dan kepastian perizinan lebih penting daripada angka komitmen investasi di ataskertas, karena tanpa eksekusi yang jelas, angka hanyalah janji. Sebagai jembatan antarabahasa investor dan bahasa pemerintah, ia mendorong cara pandang baru: bukan sekadar“menjual proyek”, melainkan menumbuhkan kepercayaan jangka panjang. Ia pun mengingatkan bahwa hilirisasi tidak berhenti pada mineral dan logam; sektor digital, pertanian, farmasi, hingga ekonomi kreatif perlu masuk orbit hilirisasi melalui keterhubunganstartup kesehatan dengan BUMN farmasi, petani dengan pembeli industri lewat platform lokal, serta skema yang mengkomersialisasikan inovasi kampus.  Di tingkat kelembagaan, peta jalan hilirisasi diperkuat oleh kolaborasi antarpemerintah, industri, dan kampus. Himpunan Kawasan Industri (HKI) menandatangani nota kesepahamandengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang disaksikan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan perwujudan AstaCita untuk mendorong kemandirian ekonomi, memperkuat keberlanjutan, dan mempercepatinovasi teknologi sebagai pilar pertumbuhan. Ia menegaskan peran HKI sebagai penghubungsektor industri, pendidikan, dan pemerintah untuk melahirkan daya saing berbasispengetahuan dan inovasi. Ruang lingkupnya meliputi penyelarasan kurikulum dengankebutuhan industri, kolaborasi riset untuk mempercepat hilirisasi dan menarik investasi, sertapeningkatan daya saing melalui pembentukan SDM industri yang unggul. Contoh konkret hilirisasi yang langsung menyentuh pasar tenaga kerja tampak di Aceh. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Cut Huzaimah, menyerukan penghentianekspor karet mentah karena pabrik pengolahan di Aceh Barat, yaitu PT Potensi Bumi Sakti, siap beroperasi menampung seluruh produksi lokal. Ia menilai pengolahan di dalam daerahpenting untuk mendorong hilirisasi, membuka lapangan kerja, dan menaikkan kesejahteraan. Pabrik yang berdiri di lahan 25 hektare itu memiliki kemampuan mengolah 2.500 ton karetkering per bulan, dan pemerintah daerah menilai stabilitas serta keamanan investasi harusdijaga agar manfaatnya langsung dirasakan rakyat Aceh. Di klaster pangan–petrokimia, hilirisasi juga dikuatkan melalui kemitraan strategis. DirekturUtama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi, menjelaskan bahwa perusahaanmemperluas kerja sama dengan Petronas Chemicals Group Berhad untuk memperkuatketahanan pangan regional sekaligus mendorong hilirisasi pupuk dan petrokimia di Indonesia. Kolaborasi ini mencakup penjajakan sinergi pasokan urea dan amonia, transfer pengetahuan teknis dan operasional, serta penguatan tata kelola Kesehatan, Keselamatan, danLingkungan (Health, Safety, and Environment/HSE).  Jika ditautkan, tiga simpul di atas, yakni kebijakan investasi yang berpihak pada pelaku lokal, penguatan link–match kampus–industri, dan proyek pengolahan komoditas serta petrokimia, menggambarkan logika hilirisasi yang lengkap. Lapangan kerja tidak hanya muncul di pabrikutama, melainkan juga pada efek pengganda: logistik bahan baku, jasa pemeliharaan mesin, kemasan, transportasi, layanan digital rantai pasok, hingga jasa keuangan dan asuransi. Dengan kurikulum yang diselaraskan, talenta lokal tidak sekadar menjadi tenaga operasional, melainkan juga teknisi, analis proses, dan manajer rantai pasok....
- Advertisement -

Baca berita yang ini