Korupsi Dana Otsus Diduga Jadi Pemicu bagi Segelintir Orang Papua Ingin Merdeka

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAYAPURA – Kepala Suku Besar Umari, Kabupaten Nabire Frans Yance Sadi mengungkapkan bahwa selama ini dana Otsus belum tersalurkan secara optimal karena dikorupsi oleh sejumlah oknum pejabat daerah.

“Kenapa ada Masyarakat yang ingin menaikkan Bendera Bintang Kejora dan meminta ingin Merdeka, itu karena mereka sakit hati, tidak merasa diperhatikan oleh ulah Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Presiden Jokowi sudah memberikan anggaran besar untuk Papua tapi dimakan oleh oknum pejabat Papua sendiri,” ujarnya, dikutip Senin 25 Oktober 2021.

Namun, ia tetap mendukung kelanjutan Otsus jilid II karena cukup memberikan dampak positif bagi masyarakat Papua.

Sementara Tokoh Adat Suku Hassor, Kampug Tobati Yohannes Hassor menegaskan tetap mendukung upaya pemerintah untuk melanjutkan kebijakan Otsus Jilid II di Papua.

“Rencana pemerintah memperpanjang Otsus sudah sangat tepat karena akan membantu Papua untuk berkembang,” katanya.

Menurutnya, masyarakat Papua wjib mendukung kebijakan ini karena selama ini Otsus sudah banyak mendatangkan banyak perubahan di Bumi Cenderawasih.

“Sudah banyak dana yang begitu besar dikeluarkan untuk pembangunan infrasruktur, bantuan pendidikan, dan kesehatan di Papua dan sudah kita nikmati sampai sekarang ini,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Prabowo dan Agenda Antisipasi Super El Nino demi Melindungi Petani serta Rakyat

Oleh : Ricky RinaldiPerubahan iklim menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi berbagainegara, termasuk Indonesia. Fenomena cuaca ekstrem seperti El Nino berpotensimemicu musim kemarau yang lebih panjang, meningkatkan risiko kekeringan, mengurangi produktivitas pertanian, serta memengaruhi ketersediaan pangannasional. Ancaman tersebut tidak hanya berdampak pada petani sebagai produsenpangan, tetapi juga dapat memengaruhi stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, kesiapsiagaan pemerintah dalam mengantisipasi potensi Super El Nino menjadi langkah strategis untuk melindungi petani sekaligus menjagaketahanan pangan nasional.Ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi utama pembangunan nasional. Ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan terjangkau menjadi kebutuhan dasaryang harus dijaga di tengah berbagai tantangan global, termasuk perubahan iklim. Pengalaman menghadapi El Nino pada tahun-tahun sebelumnya memberikanpelajaran bahwa antisipasi sejak dini jauh lebih efektif dibandingkan penangananketika dampaknya telah meluas. Karena itu, berbagai langkah mitigasi terusdiperkuat agar sektor pertanian tetap mampu berproduksi meskipun menghadapikondisi cuaca yang tidak menentu.Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadikan ketahanan pangansebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya. Menghadapi potensi fenomenaSuper El Nino yang diperkirakan dapat memengaruhi musim kemarau di Indonesia, Presiden memanggil jajaran terkait untuk memastikan kesiapan nasional, mulai darikecukupan cadangan pangan, penguatan infrastruktur pertanian, hingga langkah-langkah antisipatif bagi petani. Pemerintah menegaskan bahwa kesiapan tersebutmerupakan bagian dari strategi untuk memastikan masyarakat tetap memperolehakses pangan yang cukup meskipun menghadapi tantangan iklim ekstrem.Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan...
- Advertisement -

Baca berita yang ini