Ngadu ke LBH, Warga Desa Wadas Minta IPL penambangan Dicabut

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Babak baru dari kasus Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah akhirnya muncul. Warga meminta agar Izin Penetapan Lokasi (IPL) penambangan dicabut.

“IPL diminta dicabut karena warga monolak adanya penambangan di Desa Wadas,” ujar Dhanil Al Ghifari Staf Kampanye dan Jaringan LBH Yogyakarta, Rabu 16 Februari 2022.

Masyarakat kata dia, sudah bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Dan dalam ini sudah meminta maaf, tapi hal itu semua belum cukup. “Kalau mau menyelesaikan kasus ini masyarakat meminta Ganjar harus mencabut IPL-nya,” katanya.

Ia mengatakan saat ini kondisi di Wadas masih belum stabil pasca-pengepungan yang dilakukan oleh aparat gabungan TNI dan Polri beberapa waktu lalu. Bahkan, masih banyak masyarakat masih mengalami trauma.

“Masih ada warga yang belum berani kembali ke Wadas dan masih mengungsi ke tempat kerabat yang tinggal di luar Desa Wadas. Sehingga, aktivitas di Wadas pun saat ini masih belum kembali seperti semula,” katanya.

Saat ini LBH fokus untuk melakukan pendampingan secara psikologis bagi warga yang masih trauma. Saat ini, tengah disiapkan psikolog untuk mendampingi warga. Kami siapkan psikolog, saat ini masih berproses.

Menurutnya, persoalan penambangan batuan andesit di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah sudah bergulir sejak 2018. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta pun sudah melakukan advokasi untuk warga Wadas yang menolak penambangan batuan andesit sejak 2018.

Penolakan ini awalnya disampaikan dengan audiensi ke Kantor Gubernur Pemprov Jawa Tengah. Setelah itu, juga dilakukan audiensi ke Kantor Bupati Purworejo, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas (BBWS), Badan Pertanahan Nasional (BPN) hingga ke kepolisian.

“Sudah banyak kita menemui dan berdialog dengan banyak pihak, tapi selama ini suara masyarakat di Desa Wadas itu tidak pernah didengar,” katanya.

Setelah upaya-upaya tersebut dilakukan, dilakukan sosialisasi oleh BBWS terkait penambangan yang akan dilakukan. Namun, tidak lama setelah itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menerbitkan Izin Penetapan Lokasi (IPL).

Sejak sosialisasi, warga itu sudah walk out karena sudah tahu tanahnya mau ditambang. Tapi pada Juni 2018, Ganjar malah mengeluarkan IPL, artinya suara penolakan warga dari awal itu tidak didengarkan.

Penolakan penambangan batuan andesit yang dilakukan warga atas beberapa alasan. Salah satunya untuk menjaga keutuhan desa, mengingat banyaknya dampak yang akan ditimbulkan seperti kerusakan lingkungan.

Dari aspek kebencanaan, Wadas memiliki risiko kebencanaan yang tinggi. Dengan adanya penambangan, maka akan semakin meningkatkan risiko bencana yang terjadi di desa tersebut.

Wadas itu masuk wilayah yang warna kuning atau memiliki risiko yang tinggi terhadap kebencanaan. Justru, harusnya diperkuat mitigasi kebencanaannya, bukan memperlemah, malah (penambangan) justru memperkuat potensi bencananya.

Nah agar semua bisa normal Kembali, pihaknya tekah melakukan koordinasi dengan jaringan nasional, sudah konsolidasi dengan beberapa organisadi advokat yang peduli terhadap kasus ini.

“Intinya ada beberapa upaya yang dilakukan untuk melaporkan kejadian pengepungan kemarin. Seperti ada rencana untuk melaporkan juga ke Komnas HAM, Ombudsman, Komisi Perlindungan Anak, Komnas Perempuan,” katanya.

Reporter: Muhammad Fauzul Abraar

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Tingkat Kepuasan Publik Menjadi Indikator Kuat Keberhasilan Program Prioritas Nasional

Oleh: Nabila Khairunnisa )*Tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai program pemerintahtidak hanya menjadi angka statistik dalam sebuah survei. Di balik angkatersebut, terdapat gambaran mengenai sejauh mana kebijakan yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan publik. Ketika mayoritasmasyarakat memberikan penilaian positif, hal itu menunjukkan bahwaprogram yang dijalankan pemerintah mulai dirasakan manfaatnya secaranyata.Hasil Survei Nasional Evaluasi Kinerja Pemerintah dan Isu AktualStrategis yang dirilis Poltracking Indonesia memperlihatkan adanyaoptimisme publik terhadap sejumlah agenda prioritas pemerintah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kehadiran Danantara Indonesia sebagai lembaga yang diproyeksikan memperkuat pengelolaan aset daninvestasi negara.Peneliti Poltracking Indonesia, Ahmad Zia Fitrahudin, menjelaskan bahwatingkat kepercayaan masyarakat terhadap Danantara mencapai 54,4 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan kelompok masyarakatyang menyatakan tidak percaya. Menurutnya, temuan ini mencerminkanadanya harapan publik terhadap kemampuan Danantara dalammendukung pertumbuhan ekonomi nasional.Kepercayaan tersebut menjadi modal penting bagi lembaga yang masihberada dalam tahap penguatan peran. Dukungan masyarakat dibutuhkanagar berbagai langkah transformasi yang dilakukan dapat berjalan lebihefektif. Di saat yang sama, tingginya ekspektasi publik juga menjaditantangan agar Danantara mampu membuktikan kinerjanya melalui hasilyang dapat dirasakan masyarakat.Selain tingkat kepercayaan, survei juga mencatat tingkat kepuasanmasyarakat terhadap Danantara mencapai 51,5 persen. Penilaian positifyang lebih besar dibandingkan kelompok yang tidak puas menunjukkanbahwa publik mulai melihat arah kerja lembaga tersebut secara optimistis.Temuan ini menarik karena memperlihatkan bahwa masyarakat tidakhanya menilai berdasarkan rencana atau konsep yang disampaikanpemerintah. Publik mulai melihat potensi kontribusi yang dapat diberikanDanantara dalam memperkuat investasi nasional dan mengoptimalkanpengelolaan aset negara.Optimisme terhadap program prioritas pemerintah juga tidak terlepas darikondisi ekonomi nasional yang relatif terjaga. Di tengah dinamika ekonomiglobal yang masih berlangsung, pemerintah terus berupaya memastikanstabilitas tetap menjadi prioritas utama.Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwapemerintah bersama Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, danOtoritas Jasa Keuangan terus melakukan koordinasi secara intensif untukmemantau perkembangan ekonomi nasional. Langkah tersebut dilakukanagar setiap perubahan situasi global dapat diantisipasi sejak dini.Menurut Prasetyo, masyarakat tidak perlu khawatir secara berlebihanterhadap pergerakan nilai tukar maupun dinamika ekonomi yang terjadi. Pemerintah menilai fundamental ekonomi Indonesia masih berada padakondisi yang kuat dan didukung oleh sejumlah indikator yang positif.Pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga dan inflasi yang terkendalimenjadi faktor penting yang menopang keyakinan tersebut. Denganfondasi yang kuat, Indonesia dinilai memiliki kemampuan untukmenghadapi berbagai tantangan ekonomi yang muncul dari luar negerimaupun dalam negeri.Upaya menjaga stabilitas ekonomi memiliki arti penting karenadampaknya langsung dirasakan masyarakat. Ketika harga-harga relatifterkendali dan aktivitas ekonomi tetap berjalan, ruang bagi dunia usahauntuk berkembang akan semakin terbuka. Situasi seperti inilah yang padaakhirnya berpengaruh terhadap tingkat kepuasan masyarakat terhadapkinerja pemerintah.Pandangan yang sama juga disampaikan Menteri Keuangan, PurbayaYudhi Sadewa. Ia menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulanpertama 2026 bukan sekadar angka dalam laporan statistik, melainkantercermin dalam aktivitas ekonomi yang berlangsung di berbagai daerah.Menurut Purbaya, pemerintah terus mencermati perkembangan ekonomimelalui berbagai indikator sekaligus pengamatan langsung di lapangan. Aktivitas perdagangan yang ramai, tingginya kunjungan ke pusatperbelanjaan, serta pergerakan sektor jasa menunjukkan bahwa rodaekonomi nasional masih bergerak dengan baik.Di sejumlah kota besar, aktivitas masyarakat tetap tinggi. Pasar tradisionalmasih ramai dikunjungi, pusat perdagangan beroperasi secara aktif, danberbagai kegiatan ekonomi berlangsung normal. Kondisi tersebut menjadisalah satu indikator bahwa daya beli masyarakat masih terjaga.Purbaya juga melihat tingginya mobilitas masyarakat selama periode liburpanjang. Kawasan wisata di berbagai daerah dipadati pengunjung, sementara tingkat hunian hotel dan penginapan menunjukkan tren yang baik. Fenomena ini memperlihatkan bahwa konsumsi rumah tangga masihmenjadi penopang penting pertumbuhan ekonomi nasional.Berbagai capaian tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadapterbentuknya persepsi positif masyarakat terhadap program-program pemerintah. Kepuasan publik lahir ketika kebijakan yang dirancangmampu memberikan dampak yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.Karena itu, hasil survei yang menunjukkan tingginya kepercayaanterhadap Danantara maupun optimisme terhadap kondisi ekonominasional dapat dibaca sebagai refleksi atas upaya pemerintah dalammenjaga stabilitas sekaligus mendorong pembangunan. Masyarakatmelihat adanya keseriusan pemerintah dalam memperkuat fondasiekonomi dan mempersiapkan ruang pertumbuhan yang lebih besar di masa depan.Tentu masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu diselesaikan. Namun, tingkat kepercayaan dan kepuasan yang relatif tinggimenunjukkan bahwa arah kebijakan yang ditempuh pemerintahmemperoleh dukungan yang cukup luas. Dukungan tersebut menjadimodal penting untuk memastikan berbagai program prioritas nasionaldapat berjalan secara berkelanjutan.Pada akhirnya, keberhasilan sebuah program tidak hanya diukur daritarget yang tercapai, tetapi juga dari penerimaan masyarakat terhadapmanfaat yang dihasilkan. Ketika publik merasakan dampak positif darikebijakan yang dijalankan, tingkat kepuasan akan tumbuh secara alami. *) Pengamat Kebijakan Ekonomi
- Advertisement -

Baca berita yang ini