Oleh: Eleine Pramesti *)
Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sumber daya alam yang melimpah memiliki potensi besar untuk mencapai kemandirian energi. Namun, tantangan dalam pengelolaan energi nasional masih menjadi isu utama yang harus diselesaikan demi mewujudkan ketahanan dan keberlanjutan energi. Pemerintahan Prabowo-Gibran membawa visi strategis yang kuat untuk mengakselerasi kemandirian energi melalui kebijakan yang berorientasi pada efisiensi, diversifikasi, dan keberlanjutan. Strategi ini diharapkan tidak hanya menjamin pasokan energi dalam negeri tetapi juga meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
Pemerintahan Prabowo-Gibran menempatkan eksplorasi dan pengelolaan sumber daya energi domestik sebagai prioritas utama. Indonesia memiliki cadangan besar batu bara, gas alam, dan minyak bumi yang harus dimanfaatkan secara maksimal dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan energi panas bumi, air, dan biomassa juga menjadi bagian dari strategi diversifikasi sumber daya energi.
Diketahui, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 37 proyek strategis ketenagalistrikan nasional yang mencakup 26 pembangkit listrik dengan kapasitas total 3,2 gigawatt, serta 11 jaringan transmisi dan gardu induk di 18 provinsi.Presiden Prabowo mengatakan kebanggaannya atas pencapaian besar ini. Dirinya berharap Indonesia menjadi negara modern, negara maju, dan kesejahteraan bangsa Indonesia dapat meningkat. Presiden juga berencana untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Untuk itu, memaksimalkan kemampuan untuk memanfaatkan energi dari sumber alam yang dimiliki, diharapkan akan membantu transformasi ini.
Presiden Prabowo juga menargetkan kemandirian energi dalam lima tahun ke depan, termasuk penghentian impor bahan bakar minyak (BBM). Presiden Prabowo optimistis bahwa Indonesia tidak hanya akan menjadi negara mandiri, tetapi juga menjadi salah satu pemain utama dalam transformasi energi global
Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa keberhasilan proyek ini tidak lepas dari dukungan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Menurutnya, proyek-proyek tersebut menjadi jauh lebih lancar dan menjadi salah satu prestasi dalam program 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pembangunan infrastruktur energi yang andal dan efisien menjadi kunci utama dalam upaya kemandirian energi. Pemerintah berencana untuk meningkatkan kapasitas kilang minyak dalam negeri agar mampu memenuhi kebutuhan bahan bakar secara mandiri, sehingga mengurangi ketergantungan pada impor. Selain itu, modernisasi jaringan listrik dan pengembangan smart grid juga akan dilakukan untuk meningkatkan efisiensi distribusi energi ke seluruh wilayah Indonesia.
Sebagai bagian dari komitmen terhadap keberlanjutan, pemerintahan Prabowo-Gibran akan mempercepat transisi ke energi terbarukan. Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor energi surya, angin, dan hidro yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTA), serta investasi dalam teknologi penyimpanan energi akan menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional.
Target swasembada energi yang dicanangkan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka didukung penuh dengan berbagai macam kebijakan. Memasuki 100 hari kerja Prabowo-Gibran, sudah ada beberapa proyek energi untuk mendukung dan mempercepat target swasembada energi.
Salah satunya yang dijalankan Pertamina untuk mendukung target swasembada energi antara lain, penemuan sejumlah sumur migas baru, pengembangan potensi energi bersih dari bahan bakar nabati (BBN) seperti biodiesel, bioavtur, bioetanolhingga dukungan Pertamina Digital Hub.
Pengamat Energi, Hanifa Sutrisna mengatakan sangat mendukung swasembada energi, karena dampaknya yang sangat bagus. Menurutnya, makna swasembada energi adalah seluruh rakyat Indonesia harus mendapat kesempatan yang sama terhadap energi, sehingga tidak ada lagi yang kesulitan mengaksesnya. Dengan swasembada energi, jelasnya, berarti Indonesia siap memenuhi kebutuhan energi sendiri. Terutama, mendorong energi bersih dengan energi baru dan terbarukan.
Hanifa mengapreasisi upaya dari hulu ke hilir. Termasuk inisiasi yang dilakukan melalui bahan bakar nabati seperti biodiesel, bioavtur, bioetanol serta energi bersih lain. Semua itu, sangat besar perannya dalam mendukung tercapainya swasembada energi. Adapun Pertamina tidak bisa berjalan sendiri,tetapi harus ada kerjasama yang baik antar lembaga hingga dinas di provinsi.
Selain meningkatkan produksi, efisiensi dalam penggunaan energi juga menjadi aspek yang tidak kalah penting. Pemerintah akan mendorong implementasi teknologi hemat energi di sektor industri, transportasi, dan rumah tangga. Selain itu, kampanye kesadaran energi akan digencarkan untuk mendorong pola konsumsi energi yang lebih bijak di masyarakat.
Dampak positif dari kemandirian energi tentunya dapat mengurangi ketergantungan pada energi impor, stabilitas ekonomi nasional dapat lebih terjaga, terutama dari guncangan harga energi global. Selain itu, pengembangan sektor energi dalam negeri akan membuka peluang investasi baru serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Maka, dengan produksi energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia dapat lebih mandiri dalam menentukan kebijakan energinya tanpa tekanan eksternal.
Upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi ini merupakan langkah strategis yang harus didukung oleh semua pihak, baik sektor publik, swasta, maupun masyarakat. Implementasi kebijakan yang tepat dan komprehensif akan membawa Indonesia menuju era kemandirian energi yang tidak hanya berorientasi pada ketahanan nasional tetapi juga keberlanjutan lingkungan. Pemerintahan Prabowo-Gibran telah merancang strategi yang terarah dan visioner, sehingga diperlukan sinergi antara semua elemen bangsa untuk merealisasikan tujuan ini demi kesejahteraan dan kemajuan Indonesia di masa depan.
)* Penulis adalah Jurnalis Energi di Greenpeace Resources Institute
