 langsung bakal dievaluasi gara-gara menyebabkan perceraian 826 pasangan suami-istri (pasutri).){kind=link}
MINEWS.ID, TANJUNGPINANG – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) langsung bakal dievaluasi gara-gara menyebabkan perceraian 826 pasangan suami-istri (pasutri).
“Bercerai gara-gara pilihan berbeda,” kata Ketua MPR Bambang Soesatyo, Jumat 22 November 2019.
Bukan hanya perceraian. Pilkada langsung menurut Bambang juga membuat orang tua dan anaknya bertikai.
Lebih luas lagi sering terjadi gesekan di akar rumput, perpecahan hingga perang antarsuku maupun antarkampung.
Dampak lainnya adalah sistem demokrasi Indonesia menjadi terjebak kepada sekadar angka-angka.
Dengan demikian, anggota DPR maupun DPRD masuk parlemen bukan lagi membawa aspirasi rakyat tetapi setelah bermain dengan angka-angka yang memenangkannya.
Begitu pula dengan kepala daerah, seperti gubernur, bupati dan wali kota. Bambang menuding mereka tidak bekerja untuk rakyat setelah terpilih karena memikirkan biaya politik yang tinggi dan tidak masuk akal.
Akhirnya, saat bertugas dia akan berpikir untuk mengembalikan uangnya tersebut kembali lagi ke rekening pribadinya.
Maka, saat ini MPR tengah mengevaluasi pilkada langsung untuk melihat apakah lebih banyak manfaat atau mudarat-nya.