Myanmar Tetap Ngotot Ikut KTT 26 Oktober Meski Ditolak ASEAN

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Pemerintah junta Myanmar tetap ngotot ikut berpartisipasi dalam KTT ASEAN pada 26-28 Oktober 2021 meski negara-negara di Asia Tenggara menolak kehadiran mereka.

ASEAN hanya mengundang seorang tokoh non-politik Myanmar ke KTT ASEAN. Sebelumnya ASEAN menuding pemerintah junta militer gagal memenuhi konsensus yang sudah disepakati.

Kementerian luar negeri junta milter mengatakan kepala negara atau pemerintahan Myanmar berhak mendapat hak yang sama untuk ikut KTT ASEAN pada 26-28 Oktober.

”Myanmar tidak akan berada dalam posisi untuk menerima hasil apapun dari diskusi dan keputusan yang bertentangan dengan ketentuan, tujuan dan prinsip-prinsip Piagam ASEAN,” kata kementerian luar negeri junta Myanmar, seperti kutipan Reuters, 22 Oktober 2021.

Sejak berkuasa dan mengkudeta pemerintahan yang sah, sebanyak 1.000 warga sipil dibunuh oleh pasukan keamanan. Selain itu ribuan warga lainnya ditangkap. Namun menurut pemerintah junta militer, informasi dan pemberitaan itu dilebih-lebihkan.

Tekanan internasional telah meningkat di ASEAN karena junta gagal untuk mengambil langkah-langkah yang disepakati untuk mengakhiri kekerasan, memungkinkan akses kemanusiaan, dan memulai dialog dengan lawan-lawannya, seperti yang sudah disepakati dalam konsensus ASEAN pada April 2021.

Para menteri luar negeri negara anggota ASEAN pada pertemuan minggu lalu, terbagi antara berpegang teguh pada tradisi non-intervensi ASEAN atau mempertahankan kredibilitas ASEAN dengan memberi sanksi kepada pemimpin kudeta Min Aung Hlaing.

Usai pertemuan itu, pihak Junta Myanmar menyesalkan hasil keputusan ASEAN itu karena bertentangan dengan prinsip-prinsip ASEAN.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Aksi OPM Merusak Pendidikan dan Menghambat Kemajuan Papua

Oleh: Petrus Pekei* Papua adalah tanah harapan, tempat masa depan generasi muda bertumbuh melalui pendidikan, kerja keras, dan persaudaraan. Setiap upaya yang mengganggu ketenangan dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat Papua sejatinya berseberangan dengan cita-citabesar tersebut. Karena itu, penguatan narasi damai dan dukungan terhadap kehadiran negara menjadi energi utama untuk memastikan Papua terus melangkah maju. Di tengah dinamikakeamanan, bangsa ini menunjukkan keteguhan sikap bahwa keselamatan warga sipil, keberlanjutan pendidikan, dan pembangunan berkeadilan adalah prioritas yang tidak dapatditawar. Peristiwa kekerasan yang menimpa pekerja pembangunan fasilitas pendidikan di Yahukimomenggugah solidaritas nasional. Respons publik yang luas memperlihatkan kesadarankolektif bahwa pendidikan adalah fondasi masa depan Papua. Sekolah bukan sekadarbangunan, melainkan simbol harapan, jembatan menuju kesejahteraan, dan ruang aman bagianak-anak Papua untuk bermimpi. Ketika ruang ini dilindungi bersama, optimisme tumbuhdan kepercayaan terhadap masa depan kian menguat. Dukungan masyarakat terhadap langkahtegas aparat keamanan merupakan bentuk kepercayaan pada negara untuk memastikan rasa aman hadir nyata hingga ke pelosok. Narasi persatuan semakin kokoh ketika tokoh-tokoh masyarakat Papua menyampaikanpandangan yang menyejukkan. Sekretaris Jenderal DPP Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Ali Kabiay, menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil dan keberlanjutanpembangunan, khususnya pendidikan. Pandangannya menekankan bahwa stabilitas adalahprasyarat utama bagi kesejahteraan, dan negara perlu bertindak tegas serta terukur agar ketenangan sosial terjaga. Ajakan kepada masyarakat untuk tetap waspada, memperkuatkomunikasi dengan aparat, dan menolak provokasi menjadi penopang kuat bagi ketertibanbersama. Sikap serupa juga disuarakan oleh...
- Advertisement -

Baca berita yang ini