Mulai 30 April 2022, Kemkominfo Hentikan Siaran TV Analog di Mandalika

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Mulai tahun ini, pemerintah bakal menghentikan siaran TV Analog. Hal itu tertuang dalam aturan Menkominfo Nomor 6 Tahun 2021 menyebut, ada tiga tahapan pengakhiran siaran TV analog.

Tahap pertama berlangsung 30 April 2022. Empat daerah di kawasan Provinsi Nusa Tenggara Barat akan memasuki ASO. Salah satunya adalah Kabupaten Lombok Tengah, tempat Sirkuit Mandalika berada.

Tiga daerah lainnya yang mengalami penghentian siaran TV analog di NTB pada tanggal yang sama adalah Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, dan Kota Mataram.

Staf Khusus Menkominfo Rosarita Niken Widiastuti mengajak masyarakat di kawasan NTB diajak untuk mempersiapkan diri beralih ke siaran TV digital.

Niken juga mengajak masyarakat beralih ke TV digital tanpa menunggu tanggal penjadwalan. Apalagi, siaran TV digital yang diklaim menghadirkan gambar dan suara jernih sudah bisa dinikmati saat ini.

“Publik memperoleh penyiaran yang berkualitas, bahasanya sederhana, siaran yang diterima masyarakat tidak ada lagi semutnya dan tidak ada gangguan sinyal meski pun sedang hujan,” kata Niken.

Selain dirasakan masyarakat, manfaat ASO juga dirasakan oleh seluruh Lembaga Penyiaran, baik itu Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Publik, atau Lembaga Penyiaran Komunitas. Salah satunya adalah penghematan penggunaan frekuensi siaran.

Menurutnya, Lembaga Penyiaran berperan penting mendorong proses migrasi ke TV digital. Ia pun meminta Lembaga Penyiaran untuk mensosialisasikan migrasi ke siaran TV digital.

Manfaat migrasi siaran TV digital juga akan jauh lebih besar di masa mendatang. Salah satu manfaatnya adalah mendorong transformasi digital di Indonesia.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini