Moeldoko: Tak Ada Hubungan Tanda Jasa dengan Pembungkaman

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Isu penghargaan Bintang Mahaputera untuk eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo adalah upaya pembungkaman oleh Istana dibantah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Ia menegaskan, tak ada hubungannya antara penghargaan yang diberikan Presiden Joko Widodo dengan pembungkaman terhadap pihak tertentu.

“Tidak ada hubungannya tanda jasa yang diberikan oleh presiden oleh negara. Itu tidak ada hubungannya dengan upaya pembungkaman. Tidak ada hubungannya dengan netral, netral atau independensi,” kata Moeldoko, Kamis 12 November 2020.

“Saya dipertanyakan independensinya bagaimana. Tidak ada itu. Tidak ada juga hubungannya dengan reshuffle,” ujarnya menambahkan.

Moeldoko menyebut, pemberian tanda jasa kehormatan oleh presiden kepada sejumlah tokoh, berlandaskan pada konstitusi, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

“Tanda jasa kehormatan itu menjalankan konstitusi, itu poinnya. Jadi bukan kepentingan lain atau interest dan sebagainya diributkan katanya pemberian kepada Pak Gatot upaya membungkam, ndak,” kata Moeldoko.

Moeldoko menjelaskan bahwa penghargaan yang diberikan kepada Gatot Nurmantyo juga pernah ia terima setelah selesai bertugas sebagai Panglima TNI. Sehingga tidak ada yang aneh dalam pemberian tanda kehormatan tersebut.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat jadi Tonggak Pemerataan Pendidikan

Oleh: Didin Waluyo)* Komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam mewujudkan akses pendidikanyang lebih merata terlihat semakin nyata. Pemerintah akhirnya menetapkanDesember 2025 sebagai titik awal pembangunan Infrastruktur Sekolah Rakyat.  Langkah ini dipandang sebagai dorongan baru untuk menegaskan bahwapendidikan tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir kelompok saja.Pembangunan ini juga menjadi sinyal kuat bahwa negara mulai menempatkankualitas dan aksesibilitas pendidikan sebagai prioritas utama.  Pembangunan infrastruktur ini masuk dalam pembangunan tahap II yang dilakukandi 104 lokasi di seluruh Indonesia. Dengan memulai proyek pada akhir 2025, pemerintah ingin memastikan bahwa percepatan pembangunan dapat segeradirasakan oleh masyarakat luas. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, Pembangunan Sekolah Rakyat Adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangunsumber daya manusia yang unggul. Ia menjelaskan bahwa Pembangunan tahap II dilakukan guna memperluas akses Pendidikan berkualitas bagi anak-anak darikeluarga kurang mampu.  Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian PU, total anggaran yang dialokasikan untuk percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini sebsar Rp20 triliun, yang mana biaya pembangunan diperkirakan Rp200 miliar per sekolah. Sementara itu 104 lokasi yang tersebar antara lain, 27 lokasi di Sumatera, 40 lokasidi Jawa, 12 lokasi di Kalimantan,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini