Memalukan, Ketua DPRD Tolikara Diduga Sumbang Uang untuk Pembelian Senjata Api KST Papua

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Sedikit demi sedikit sosok yang ikut terlibat dalam pengadaan senjata api (senpi) untuk Kelompok Separatis dan Teroris Papua (KSTP) mulai terkuak. Kabar terbaru dari Satgas Nemangkawi mengungkapkan bahwa Ketua DPRD Kabupaten Tolikara, Arsony Wanimbo atau Sonny Wanimbo diduga ikut bermain.

Sonny Wanimbo dikabarkan memberikan uang senilai Rp 370 juta kepada pemasok senjata KTSP, Neson Murib. Uang tersebut diamankan saat polisi menangkap Neson ketika sedang transit di Bandara Mulia, Kabupaten Puncak Jaya untuk pergi ke Timika pada hari Senin kemarin.

Uang senilai Rp 370 juta tersebut diberikan oleh Sonny Wanimbo pada pertengahan April 2021 lalu di salah satu hotel di wilayah Jayapura. Sonny diduga merupakan teman kuliah Neson Murib di salah satu universitas di wilayah Denpasar, Bali.

Kala itu, Sonny Wanimbo merupakan Ketua Ikatan Mahasiswa Pegunungan Se-Jawa dan Bali. Dia pun aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi dan kongres kemahasiswaan di pegunungan.

Kasatgas Humas Operasi Nemangkawi, Kombes Iqbal Alqudusy belum banyak memberikan tanggapan soal kabar tersebut.

“Saat ini tim penyidik baru mendalami keterlibatan semua pihak yang diduga. Tentunya akan memanggil yang bersangkutan (untuk diklarifikasi),” katanya, Rabu 16 Juni 2021.

Seperti diketahui sebelumnya, uang senilai Rp 370 juta tersebut dibawa Neson Murib dalam bentuk pecahan Rp 100 ribu. Uang tersebut rencananya bakal diberikan kepada penjual senjata dan amunisi di wilayah Kabupaten Timika.

Saat menangkap Neson Murib, polisi turut mengamankan sebuah barang bukti berupa buku catatan yang berisi tulisan mengenai bantuan dana dari Pemerintah Daerah (Pemda) Puncak, Papua sebesar Rp 600 juta kepada pimpinan KKB, Lekagak Telenggen.

Dari informasi yang didapat, tercantum bahwa pemberian dana itu dilakukan pada 6 Februari 2021. Tertera bahwa bantuan diberikan oleh Pemda Puncak kepada Lakagak Telenggen.

Selain itu, mereka juga diduga menerima bantuan-bantuan lain dari simpatisan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Kemudian, terdapat juga buku catatan lain yang berisi penolakan otonomi khusus dan aksi penembakan di wilayah Kabupaten Puncak.

Bahkan dalam periode Mei lalu, Neson Murib sudah melakukan sejumlah transaksi senjata api. Misalnya, pembelian dua pucuk senjata api berjenis M16 dan satu pucuk AK47 beserta 100 butir amunisi di wilayah Kalimantan dengan harga Rp 190 juta. Namun transaksi itu gagal karena terjadi kesalahpahaman antara kedua pihak dalam pelunasan pembayaran.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Percepat Digitalisasi Sekolah Rakyat, Pemerintah Jalin Kolaborasi Lintas Sektor

Oleh: Laras Indah Sari Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mengakselerasi upayadigitalisasi pendidikan nasional melalui program Sekolah Rakyat. Skema kolaborasi lintassektoral pun digencarkan untuk mewujudkan transformasi digital yang menyeluruh dalampelaksanaan program pendidikan bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem tersebut. Kementerian Sosial bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI untuk mempercepat digitalisasi tata kelola Sekolah Rakyat. Dukungan BNI akan mencakupsistem administrasi digital bagi siswa dan guru mulai dari proses penerimaan peserta didikbaru, kartu pintar siswa, absensi elektronik, hingga Learning Management System (LMS) yang terintegrasi.  Selain itu, BNI juga menyiapkan sistem pengelolaan penyaluran dana dari Kemensos kesekolah, payroll guru, transaksi mitra seperti catering dan laundry, serta dashboard monitoring keuangan sekolah yang seluruhnya menggunakan sistem cashless melalui QRIS dan BNIdirect. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menilai digitalisasi menjadi kunci penting untukmodernisasi tata kelola Sekolah Rakyat. Menurutnya, digitalisasi administrasi akan membuatpengelolaan sekolah menjadi lebih efisien, transparan, dan minim kebocoran anggaran.  Melalui dashboard, pemerintah dapat memantau langsung data absensi, konsumsi gizi siswa, hingga kondisi keuangan sekolah secara real-time. Sistem digital BNI diharapkan dapatsegera direalisasikan dan diuji coba agar bisa langsung digunakan pada masa orientasi siswayang dimulai pada 14 Juli mendatang. Saat ini, proses renovasi gedung telah rampung, guru telah disiapkan, dan langkah berikutnya ialah pemasangan alat, kartu siswa, sistem absensi, serta dashboard laporan yang terintegrasi. Program Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk memutus matarantai kemiskinan struktural melalui jalur pendidikan. Sekolah Rakyat dirancang khususmenjangkau anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 dalam Data...
- Advertisement -

Baca berita yang ini