Masyarakat Papua Dinilai Bisa Berkontribusi Besar bagi Kemajuan Indonesia

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA – Masyarakat Papua dinilai memiliki kemampuan yang setara dengan masyarakat lain. Saat ini pemerintah terus membangun sumber daya manusia melalui berbagai jalur yaitu lewat pendidikan maupun pelatihan. Bahkan pemerintah juga mengirimkan para anak muda Papua berbakat menimba ilmu hingga ke luar negeri.

Hal ini dibenarkan oleh Bupati Kabupaten Paniai Meki Nawipa. Ia mengatakan, sejauh ini pemerintah daerah Papua telah mengirimkan para anak muda Papua terbaik untuk belajar sehingga kelak bisa membantu membangun Papua dan Indonesia.

“Bicara pendidikan tidak semata pintar dan bodoh, namun juga menghasilkan SDM jujur dan mampu dipercaya. Kami berusaha merangkum menjadi satu,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Ia juga mengungkapkan bahwa anak muda Papua bila diberikan kesempatan tentu akan memberikan kontribusi yang besar bagi Indonesia. Karena itu pemerintah daerah terus mendorong peningkatan SDM.

“Paling dekat, kami akan memberangkatkan 10 anak muda Papua untuk belajar ke Amerika,” katanya.

Menurutnya, suatu kebanggaan melihat warga Papua mampu berprestasi baik di dalam negeri maupun luar negeri. “Selesai studi tidak kembali ke Papua, tidak masalah, asalkan berkontribusi positif untuk Indonesia,” ujarnya.

Ia pun mendorong anak-anak muda Papua dan anak muda daerah lain agar meningkatkan kreativitasnya dalam meniti karir. Menurutnya, mereka tidak harus menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun bisa menjadi pengusaha. Karena itu, ia pun memberi dukungan permodalan kepada anak muda Papua di daerahnya yang ingin berusaha.

“Memaksimalkan potensi daerah, masyarakat sejahtera pemerintah maju,” katanya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini