MATA INDONESIA, LISBON – Apakah Anda memiliki seorang bos yang pekerja keras? Yang rajin mengirimi Anda pesan, tak peduli Anda sedang berada di rumah atau di luar jam kerja? Di Portugal, perilaku itu sekarang dianggap ilegal!
Negara yang berada di kawasan Eropa Selatan itu baru-baru ini memperkenalkan undang-undang yang melarang pengusaha atau bos menghubungi para pekerja di luar jam reguler mereka, baik melalui telepon, pesan, atau email.
“Bos harus menghormati privasi pekerja, termasuk waktu istirahat dan waktu keluarga. Pelanggaran apa pun merupakan pelanggaran serius dan dapat mengakibatkan denda,” demikian undang-undang baru menetapkan, melansir abc11.com.
Kebijakan baru Portugal adalah bagian dari undang-undang yang mengatur bekerja dari rumah. Karyawan sekarang memiliki hak untuk memilih keluar dari pekerjaan jarak jauh jika mereka menginginkannya – tetapi mereka juga dapat meminta pengaturan tersebut jika sesuai dengan pekerjaan mereka.
Langkah tersebut juga menetapkan bahwa pengusaha bertanggung jawab untuk menyediakan pekerja dengan alat yang tepat untuk melakukan pekerjaan mereka dari jarak jauh.
Para pengusaha juga harus mengganti pekerja untuk biaya tambahan, termasuk kenaikan tagihan seperti listrik dan gas, yang mungkin mereka keluarkan saat bekerja dari rumah.
Undang-undang tersebut disahkan oleh parlemen Portugal pada akhir pekan kemarin dan mulai berlaku pada hari berikutnya.
Portugal telah dipimpin oleh pemerintah sosialis selama enam tahun, meskipun Perdana Menteri Antonio Costa dapat digulingkan dari kekuasaan awal tahun depan. Presiden negara itu baru-baru ini mengadakan pemilihan cepat untuk akhir Januari di tengah kebuntuan anggaran.
Ibukotanya, Lisbon, telah bekerja keras untuk menarik pengembara digital yang ingin memanfaatkan pekerjaan jarak jauh untuk sementara pindah atau bepergian ke luar negara asal mereka.
Praktik itu menjadi lebih umum selama pandemi. Firma riset Gartner memperkirakan bahwa pekerja jarak jauh akan mewakili 32 persen dari tenaga kerja global pada akhir tahun 2021, dibandingkan tahun 2019 yang hanya 17 persen.
