MATA INDONESIA, JAKARTA-Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani membuka pintu bagi PKB yang ingin membuat koalisi lantaran memiliki kursi dan suara yang cukup di parlemen.
“PPP melihat wajar jika PKB ingin membentuk koalisi dan memimpin koalisi tersebut PKB punya suara dan kursi yang signifikan,” katanya, Jumat 17 Desember 2021.
Ia mengatakan PPP akan membuka pintu partai manapun yang menawarkan masuk dalam koalisi. Namun, PPP tidak ingin bicara koalisi itu langsung kepada pembicaraan siapa paslon capres dan cawapresnya.
“PPP ingin bagaimana visi kebangsaan, misi kesejahteraan dan program-program yang perlu diwujudkan itu dibicarakan dulu,” katanya.
Arsul ingin adanya koalisi tidak sekadar kepentingan pragmatis parpol yang berkoalisi. PPP mengutamakan visi, misi, program baru kemudian berbicara bagaimana mekanisme menentukan paslon untuk pilpresnya.
“Dalam hal ini PPP hendak menegaskan bahwa dari sisi PPP maka partai-partai perlu menyerap aspirasi dari berbagai kelompok masyarakat,” katanya.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tertarik membentuk dan memimpin poros koalisi Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, PKB cukup mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Pilpres 2024 dengan PPP dan PAN.
“Mestinya PPP juga ikut karena sama-sama hijau. Tinggal nambah satu lagi, berangkat itu sudah, misalnya PAN itu sudah cukup, berangkat kita. Bismillah,” ujarnya.
Jazilul menuturkan, pada tahun 2022 tensi politik dipastikan akan semakin menghangat. Meski partai politik koalisi saat ini solid dalam satu barisan, dia prediksi tahun 2023 menjelang Pemilu 2024 akan banyak akrobat politik. Partai yang ini satu barisan, bisa menentukan langkah masing-masing semakin mendekati Pemilu 2024.
Soal kans PKB membentuk koalisi, Jazilul ingin menekankan untuk mengedepankan kepentingan bersama, bukan melahirkan masalah politik identitas.
“Tentu akrobat politik di 2023 akan tidak terhindarkan nantinya dari partai-partai yang ada, meskipun hari ini solid dalam satu barisan. Saya berharap nanti kalau apapun partainya kalau manuvernya itu melampaui atau bisa memecah belah, harus disemprit karena ini untuk kepentingan persatuan, kebersamaan pasca Covid-19,” jelasnya.
