Kesepakatan Perdagangan Indonesia-Cina Senilai Rp 20 Triliun

Baca Juga

MATA INDONESIA, BEIJING – Indonesia berhasil mencapai kesepakatan perdagangan dengan Cina senilai 1,38 miliar Dollar Amerika Serikat atau Rp 20,04 triliun.

Nilai tersebut merupakan hasil dari kunjungan kerja ke Tiongkok pada 1-3 April 2021 bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Minggu 4 April 2021,  mengatakan kesepakatan dagang tersebut berasal dari komitmen enam perusahaan Tiongkok yang akan mengimpor produk sarang burung walet, buah tropis khususnya nanas, porang, gula aren dan furnitur.

Untuk produk furnitur, menurut Lutfi, Shandong Jinruyi Group berminat melakukan investasi di Indonesia yang diperkirakan bisa menyerap hingga 3.000 tenaga kerja.

Sejumlah pertemuan diagendakan dalam kunjungan kerja para Menteri tersebut, di antaranya pertemuan dengan pejabat pemerintah Provinsi Fujian, Wakil Menteri Perdagangan Cina Zhang Ziangchen, serta state councillor/Menteri Luar Negeri Cina, Wang Yi.

Selain itu, Lutfi juga bertemu dengan Chairman Cina Agricultural Wholesale Market Association (CAWA) Ma Zengjun dan Chairman Shandong Timber and Wood Association Yang Yuelu.

Serta para pelaku usaha Tiongkok yang fokus pada perdagangan produk pertanian, perikanan, dan furnitur. ”Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekspor Indonesia ke Tiongkok menjadi 100 miliar Dollar AS pada 2024,” kata dia.

Selain kesepakatan dagang dan investasi, Lutfi mengungkapkan, kedua negara sepakat menjajaki kerja sama ekonomi yang lebih dalam dengan melakukan pembaruan dari skema bilateral Economic and Trade Cooperation yang telah terjalin sejak 2011 menjadi Trade and Investment Facility Agreement (TIFA).

Indonesia dan China juga sepakat mengoptimalisasi kesepakatan yang telah terjalin seperti dalam skema ASEAN-China FTA dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Kedua negara juga sepakat memperkuat perdagangan multilateral dalam kerangka World Trade Organization (WTO).

Pemerintah Cina berharap Indonesia dapat mendukung proposal Investment Facilitation yang sedang digagas di WTO.

Secara umum, ketiga menteri menyepakati penguatan komitmen kedua negara soal isu kawasan, kerja sama ekonomi, investasi, pendidikan, serta penanganan pandemi, pemulihan ekonomi, dan percepatan vaksinasi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Refocusing Anggaran MBG Makin Berpihak pada Kerentanan

Oleh: Alexander Royce*)Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak baru. Setelah lebih dari satutahun berjalan dan menjangkau jutaan penerima manfaat di berbagai daerah, pemerintah kini melakukan refocusing atau penajaman sasaran program. Langkahtersebut bukan sekadar upaya efisiensi anggaran, melainkan bagian dari strategi untukmemastikan setiap rupiah yang dibelanjakan negara benar-benar memberikan dampakmaksimal terhadap perbaikan gizi masyarakat, khususnya kelompok yang paling rentan.Di tengah tantangan fiskal global, tekanan ekonomi internasional, serta kebutuhanpembangunan di berbagai sektor, pemerintah memilih pendekatan yang lebih terukur. Fokus tidak lagi semata-mata pada besarnya jumlah penerima manfaat, tetapi padakualitas intervensi dan ketepatan sasaran. Pendekatan ini menunjukkan bahwapemerintah tidak sedang mengurangi komitmen terhadap pembangunan sumber dayamanusia, melainkan memperkuat efektivitas program agar hasilnya lebih nyata.Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menjadi figur yang pertama kali menjelaskan arah kebijakan baru tersebut. Menurutnya, pemerintah telah memutuskanuntuk menggeser orientasi program dari mengejar kuantitas menuju peningkatankualitas pelaksanaan. Dalam berbagai kesempatan, Nanik menegaskan bahwa BGN tidak lagi menjadikan target puluhan juta penerima sebagai satu-satunya ukurankeberhasilan program. Sebaliknya, perhatian diarahkan pada kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi, terutama masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, danterluar (3T), wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, serta kelompok rentan lainnya. Ia juga menjelaskan bahwa pemerintah sedang membenahi tata kelola program melaluirefocusing penerima manfaat, optimalisasi dapur yang sudah ada, moratorium pembangunan dapur baru, serta pencarian sumber pendanaan alternatif agar bebanAPBN dapat lebih terkendali. Langkah tersebut diyakini dapat menghasilkanpenghematan yang signifikan sekaligus meningkatkan kualitas layanan gizi yang diterima masyarakat.Lebih jauh, Nanik menilai bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya ditentukanoleh jumlah paket makanan yang dibagikan setiap hari. Yang jauh lebih penting adalahsejauh mana program mampu menurunkan angka stunting, memperbaiki status gizianak, serta meningkatkan kualitas kesehatan ibu hamil dan kelompok rentan. Karenaitu, pemerintah memilih untuk mengarahkan sumber daya pada wilayah yang selama inijustru belum banyak tersentuh layanan gizi. Pendekatan tersebut sejalan denganarahan Presiden agar manfaat program dapat lebih dahulu dirasakan oleh masyarakatyang menghadapi kerentanan paling tinggi. Setelah arah kebijakan tersebut dijelaskan oleh Kepala BGN, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kemudian memberikan gambaran lebih rinci mengenai implementasirefocusing yang sedang disiapkan pemerintah. Menurut Agustina, BGN saat inimelakukan berbagai simulasi untuk memastikan bahwa indikator keberhasilan program dapat dicapai secara lebih efektif dan spesifik. Evaluasi dilakukan terhadap komposisipenerima manfaat agar intervensi gizi benar-benar menyasar kelompok yang memilikikebutuhan paling besar. Ia menjelaskan bahwa pemerintah sedang menelaah kembalicakupan penerima manfaat yang sebelumnya dirancang sangat luas, sehingga program dapat menjadi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan dalam jangka panjang.Agustina juga menekankan bahwa proses penyesuaian tersebut merupakan bagiannormal dari perencanaan anggaran pemerintah. Dengan mempertimbangkan efektivitasprogram dan kondisi fiskal negara, pemerintah berupaya memastikan bahwa setiapalokasi anggaran memberikan manfaat yang optimal. Dalam berbagai pembahasananggaran tahun 2027, BGN mengkaji kemungkinan pengurangan penerima manfaatyang dinilai tidak lagi menjadi prioritas utama, sehingga ruang fiskal dapat difokuskankepada kelompok yang memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi. Pendekatan inimenunjukkan bahwa pemerintah tidak mengurangi perhatian terhadap isu gizi, melainkan memperkuat ketepatan sasaran kebijakan.Pandangan tersebut mendapat dukungan dari kalangan pasar dan pelaku ekonomi. Head of Research Kiwoom Sekuritas,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini