Eks Pimpinan KPK Ditemukan Meninggal Dunia di Bogor

Baca Juga

MATA INDONESIA, JAKARTA-Mantan sekretaris eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang, Joko Susilo ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Pamulang Hill 3 Tahap 2, Desa Rawa Kalong, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor.

Kapolsek Gunung Sindur AKP Birman Simanullang mengatakan, temuan jasad JS berawal dari kecurigaan warga karena almarhum tidak kunjung keluar dari rumah dalam beberapa hari terakhir.

“Pengakuan dari warga korban sudah mengurung diri di dalam rumah selama kurang lebih tiga harian setelah beliau pulang dari bekerja di Medan,” ujar Birman, Minggu 4 April 2021.

Beberapi hari ini almarhum juga bertingkah tidak biasa kepada tetangganya. Bahkan, warga yang ingin berkunjung ke rumahnya tidak diperkenankan masuk.

“Korban tidak mau didekati warga dan meminta tetangga yang akan masuk ke rumahnya menunggu di depan,” katanya.

Sampai akhirnya, kecurigaan warga memuncak setelah korban yang tinggal seorang diri di rumahnya itu tidak bisa dihubungi. Kemudian warga memutuskan untuk mendobrak pintu rumah JS pada Sabtu 3 April 2021 kemarin sekitar pukul 18.30 WIB.

“Setelah di dobrak diketahui korban sudah terbujur kaku di dalam rumah,” katanya.

Warga yang melihat pegawai KPK aktif itu sudah meninggal dunia melaporkannya ke Polsek Gunung Sindur dan selanjutnya dibawa ke RS Hermina Serpong. Diduga JS meninggal dunia karena sakit.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Teror di Balik Dalih Perjuangan: Mengutuk Aksi Biadab OPM yang Menumbalkan Masa Depan Anak Papua

Oleh: Silas Tabuni *) Papua kembali berduka. Ruang kelas yang seharusnya menjadi persemaian peradaban dan masa depan bangsa justru ternoda oleh aksi kekerasan yang melampaui batas kemanusiaan. Peristiwayang terjadi di Sekolah Yakpesmi, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo pada Senin pagi, 2 Februari 2026, bukan sekadar catatan kriminal biasa. Pembunuhan keji terhadap Frengki, seorang tenaga kependidikan yang tengah mendedikasikan hidupnya untuk memperbaiki fasilitasbelajar siswa, adalah serangan langsung terhadap nalar publik dan martabat bangsa. Aksi brutal yang dilakukan oleh kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM), atau yang seringmengatasnamakan diri sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), menegaskan bahwa kelompok ini tidak lagi berjuang demi rakyat, melainkan telah menjadimesin teror yang menghambat kemajuan Papua. Kejadian bermula ketika ketenangan sekolah pecah oleh suara tembakan. Frengki, pria berusia55 tahun yang dikenal sebagai sosok pekerja keras, berusaha menyelamatkan diri ke ruang guru saat para pelaku mengejarnya. Meski sempat ada upaya penghalangan dari rekan sejawatnya, Dason Wakla, keganasan para pelaku tidak terbendung. Frengki tewas dengan luka senjata tajamdi tempat yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi para pendidik. Tindakan inimerupakan puncak dari demanusiualisasi yang dilakukan oleh OPM, di mana nyawa manusiadianggap sebagai komoditas politik yang murah. Narasi yang dibangun oleh TPNPB Kodap XVI Yahukimo setelah kejadian tersebut adalah polalama yang sangat klise dan tidak berdasar. Melalui siaran persnya, kelompok ini secara sepihakmelabeli korban sebagai agen intelijen negara yang menyamar. Klaim tak berdasar ini adalahupaya putus asa untuk melegitimasi pembunuhan warga sipil di mata internasional. Tanpa buktihukum maupun administratif yang valid, pelabelan "intelijen" menjadi vonis mati instan yang dikeluarkan oleh kelompok bersenjata tanpa proses peradilan apa pun. Sebaliknya, faktalapangan menunjukkan bahwa Frengki adalah warga sipil murni yang direkrut pihak sekolahsejak Desember 2025 untuk membantu pengadaan kursi dan meja belajar. Ia bukan aparat, bukanpemegang senjata, dan sama sekali tidak memiliki rekam jejak militer. Klaim sepihak Mayor Kopitua Heluka yang menyatakan Yahukimo sebagai zona perang danmemerintahkan penutupan fasilitas publik seperti sekolah serta rumah sakit adalah bentukpembangkangan terhadap hak asasi manusia yang paling dasar. Menginstruksikan wargapendatang untuk angkat kaki dan mengancam keselamatan siapa pun yang bekerja sama denganpemerintah merupakan strategi intimidasi yang bertujuan menciptakan kekosongan sosial di Papua. Jika sekolah, rumah sakit, dan kantor pemerintahan ditutup, maka yang paling dirugikanadalah masyarakat asli Papua sendiri yang akan kehilangan hak pendidikan dan kesehatan. OPM secara sadar sedang menghancurkan fondasi kesejahteraan Papua demi agenda sempit mereka. Pemerintah, melalui langkah-langkah strategisnya, harus menyikapi fenomena ini denganketegasan yang tidak setengah-setengah. Agenda pemerintah untuk mempercepat pembangunandan integrasi kesejahteraan di Papua tidak boleh surut hanya karena teror. Justru, kehadirannegara harus semakin nyata untuk mengisi ruang-ruang yang coba dikuasai oleh rasa takut. Penguatan keamanan di objek vital seperti sekolah dan fasilitas kesehatan adalah harga mati. Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua,...
- Advertisement -

Baca berita yang ini