Kasus HIV/AIDS di Kalangan Pelajar Kulon Progo Bikin Waspada, Pemkab Gencarkan Edukasi Seks Sehat

Baca Juga

Mata Indonesia, Kulon Progo – Penyebaran HIV/AIDS kini bukan cuma jadi perhatian pemerintah pusat, tapi juga bikin pemerintah daerah siaga, termasuk di Kulon Progo.

Di wilayah yang dikenal dengan sebutan Bumi Binangun ini, kasus HIV/AIDS di kalangan pelajar mulai mencuat ke permukaan.

Menurut data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kulon Progo, beberapa kasus muncul karena pergaulan bebas, bahkan salah satunya terindikasi akibat hubungan sesama jenis.

Satu Pelajar Positif HIV Akibat Hubungan Sesama Jenis

Kepala Dinkes Kulon Progo, Sri Budi Utami, mengungkapkan bahwa salah satu kasus HIV pada pelajar di wilayahnya disebabkan oleh hubungan seksual sesama jenis.

Meski grafik kasus HIV/AIDS di kalangan pelajar terbilang fluktuatif dari tahun ke tahun, kasus semacam ini tetap jadi perhatian serius.

“Kasus HIV/AIDS di kalangan pelajar memang nggak tinggi, tapi ada satu kasus yang perlu diwaspadai karena melibatkan hubungan seksual,” ungkap Budi dikutip Sabtu 19 Juli 2025.

Dari total data tahun 2012 hingga 2024, tercatat ada 10 kasus HIV/AIDS di kalangan pelajar.

Rinciannya, lima anak masih berstatus pelajar, empat sudah di atas 18 tahun, dan satu anak meninggal dunia akibat virus ini.

Penularan dari Ibu ke Anak Masih Terjadi

Menariknya, Dinkes juga menemukan bahwa beberapa kasus HIV pada anak dan remaja ternyata ditularkan oleh ibunya sendiri, melalui plasenta saat hamil, proses melahirkan, atau menyusui.

Kondisi ini menunjukkan bahwa edukasi tentang HIV perlu diperluas, tidak hanya untuk remaja, tapi juga untuk calon ibu.

“Akses layanan kesehatan, termasuk pengobatan dan puskesmas, sebenarnya sudah lengkap. Tapi upaya pencegahan tetap harus digencarkan,” jelas Budi.

ARV Jadi Kunci Pengobatan HIV

Sampai saat ini, pengobatan HIV di kalangan pelajar terus dioptimalkan.

Salah satu langkah utamanya adalah dengan pemberian obat ARV seumur hidup, yang berfungsi untuk menekan perkembangan virus HIV agar tidak berkembang menjadi AIDS.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga aktif menyosialisasikan pendidikan kesehatan reproduksi lewat penguatan bahan ajar di sekolah-sekolah.

Program ini dijalankan bekerja sama dengan Balai Pendidikan Menengah Kulon Progo.

60 Kepala Sekolah Kumpul Bahas Pencegahan HIV di Sekolah

Wakil Bupati Kulon Progo, Ambar Purwoko, menyampaikan bahwa pihaknya telah membuka forum khusus untuk penguatan kurikulum pencegahan HIV/AIDS.

Forum ini diikuti oleh 60 kepala sekolah dari jenjang SMP dan SMA sederajat.

“Tujuannya untuk mencegah pelajar terpapar HIV/AIDS sejak dini, dengan edukasi yang relevan dan mudah dicerna anak muda,” kata Ambar.

Kasus HIV/AIDS di Kulon Progo Capai 200 Orang

Secara keseluruhan, jumlah penderita HIV/AIDS di Kulon Progo sudah mencapai 200 kasus.

Fakta ini jadi alarm keras bagi pemerintah untuk terus menekan angka penyebaran virus tersebut, terutama di kalangan remaja yang rentan terhadap pergaulan bebas.

Apalagi di era digital seperti sekarang, akses informasi tanpa filter dan interaksi bebas di media sosial bisa memicu perilaku yang berisiko tinggi.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

Konsistensi Negara Mengawal Keadilan dan Percepatan Pembangunan Papua melalui Otonomi Khusus

Oleh: Manta Wabimbo *) Papua bukan sekadar wilayah administratif di ujung timur Indonesia, melainkan ruangstrategis tempat negara menguji komitmennya terhadap keadilan pembangunan. SejakOtonomi Khusus Papua diberlakukan pada 2001 dan diperkuat melalui Undang-UndangNomor 2 Tahun 2021, arah kebijakan pemerintah semakin tegas: menghadirkan pendekatanpembangunan yang afirmatif, terukur, dan berpihak pada Orang Asli Papua. Dalam kontekstersebut, Otsus tidak lagi dapat dipahami sebagai kebijakan sementara, melainkan sebagaiinstrumen jangka panjang untuk mengoreksi ketimpangan struktural yang diwariskan olehsejarah dan kondisi geografis. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesinambungan dan penguatanterhadap agenda Otsus. Hal ini tercermin dari intensifikasi koordinasi antara pemerintah pusatdan kepala daerah seluruh Papua yang dilakukan secara langsung di Istana Negara. Langkahtersebut menandakan bahwa Papua tidak diposisikan sebagai wilayah pinggiran, melainkansebagai prioritas nasional yang membutuhkan orkestrasi kebijakan lintas sektor. Pemerintahpusat tidak hanya menyalurkan anggaran, tetapi juga memastikan bahwa desainpembangunan Papua selaras antara pusat dan daerah. Salah satu capaian yang paling nyata dari implementasi Otsus adalah percepatanpembangunan infrastruktur dasar. Jalan penghubung, bandara perintis, dan fasilitas logistiktelah membuka isolasi wilayah yang selama puluhan tahun menjadi penghambat utamapembangunan. Infrastruktur ini tidak semata menghadirkan konektivitas fisik, tetapimenciptakan fondasi ekonomi baru yang memungkinkan distribusi barang lebih efisien danmenurunkan beban biaya hidup masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastrukturmenjadi wujud kehadiran negara yang konkret dan dirasakan langsung oleh rakyat. Dampak lanjutan dari keterbukaan akses tersebut terlihat pada penguatan ekonomi lokal. Pemerintah mendorong agar aktivitas produksi masyarakat Papua, baik di sektor pertanian, perikanan, maupun usaha mikro, dapat terhubung dengan pasar yang lebih luas. Otsusmemberi ruang fiskal bagi daerah untuk merancang kebijakan ekonomi yang sesuai dengankarakter lokal, sekaligus menjaga agar manfaat pembangunan tidak terkonsentrasi padakelompok tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa agenda pemerintah di Papua berorientasi pada pemerataan, bukan sekadar pertumbuhan angka statistik. Pada saat yang sama, Otsus Jilid II menempatkan pembangunan sumber daya manusiasebagai prioritas strategis. Program afirmasi pendidikan, termasuk beasiswa bagi siswa danmahasiswa asli Papua, menjadi investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depanPapua. Otsus telah membuka ruang mobilitas sosial yang sebelumnya sulit dijangkau, sekaligus membangun rasa percaya diri generasi muda Papua untuk berkompetisi secaraglobal. Pandangan tersebut memperkuat keyakinan bahwa pendidikan adalah kunci utamakemandirian Papua di masa depan. Di sektor kesehatan, kebijakan Otsus juga menunjukkan wajah negara yang protektif. Pemerintah memastikan bahwa akses layanan kesehatan bagi Orang Asli Papua tidak lagiterhambat oleh keterbatasan biaya dan fasilitas. Penguatan rumah sakit daerah, distribusitenaga kesehatan, serta jaminan kesehatan khusus bagi OAP mencerminkan pendekatanpembangunan yang berorientasi pada hak dasar warga negara. Dalam kerangka yang sama, pemberdayaan ekonomi perempuan Papua melalui dukungan usaha mikro menjadi strategipenting untuk memperkuat ketahanan keluarga dan ekonomi lokal. Keunikan Otsus juga tercermin dalam pengakuan terhadap struktur sosial dan politikmasyarakat Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua serta mekanisme afirmasi politik bagiOrang Asli Papua merupakan bentuk penghormatan negara terhadap identitas dan hakkolektif masyarakat adat. Tokoh agama Papua, Pdt. Alberth Yoku, menekankan bahwa Otsusmemberikan ruang bagi orang Papua untuk menjadi subjek pembangunan di tanahnya sendiri, selama dijalankan dengan semangat kolaborasi dan kejujuran. Perspektif ini menegaskanbahwa Otsus bukan ancaman bagi integrasi nasional, melainkan penguat persatuan berbasiskeadilan. Pemerintah juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki tata kelola Otsus. Pembentukan Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua yang dipimpin langsungoleh Wakil Presiden merupakan sinyal kuat bahwa pengawasan dan efektivitas menjadiperhatian utama. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara konsisten menekankanpentingnya sinkronisasi program antara kementerian dan pemerintah daerah agar dana Otsusbenar-benar menghasilkan dampak nyata. Langkah ini menjawab kritik lama tentangfragmentasi kebijakan dan memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk melakukankoreksi. Ke depan, tantangan implementasi tentu masih ada. Namun dengan peningkatan alokasianggaran Otsus menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum nasional serta pengawasanyang semakin ketat, fondasi pembangunan Papua kian kokoh. Yang dibutuhkan kini adalahkonsistensi pelaksanaan dan kepemimpinan daerah yang berorientasi pada pelayanan publik. Papua hari ini adalah Papua yang sedang bergerak maju. Mendukung Otsus berartimendukung agenda besar negara dalam menyempurnakan keadilan pembangunan danmemperkuat persatuan nasional. Ketika Papua tumbuh melalui jalur yang damai, inklusif, danberkelanjutan, Indonesia sedang meneguhkan dirinya sebagai bangsa besar yang tidakmeninggalkan satu pun wilayahnya dalam perjalanan menuju kemajuan. *) Analis Kebijakan Publik
- Advertisement -

Baca berita yang ini