Tokoh Adat Papua, Roliyanus Tapatkeding Dukung Pengelolaan Tambang Nikel Demi Papua Maju

Baca Juga

Mata Indonesia, Papua – Ondoafi atau Tokoh Adat Papua, Roliyanus Tapatkeding menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pengelolaan tambang nikel secara berkelanjutan di Papua sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah. Ia menilai bahwa potensi tambang nikel di wilayah Papua, harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk mendukung kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal.

“Saya atas nama Ondoafi Besar tanah tabi, Roliyanus Tapatkeding, memberikan dukungan besar kepada Pemerintah Pusat dengan masuknya infrastruktur nikel ke Papua, yaitu Papua Barat, dengan membantu kami infrastruktur jalan jembatan yang sedang rusak. Ini bisa membantu untuk masuknya nikel untuk membantu perbaikan jalan rusak, jembatan, dan anak-anak terlantar yang begitu banyak di Papua, khususnya Raja Ampat,” ujar Roliyanus Tapatkeding.

Roliyanus Tapatkeding juga menjelaskan bahwa pengelolaan tambang nikel tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar sehingga mengurangi angka pengangguran dan mendorong peningkatan pendapatan daerah.

“Jadi bisa membantu kami untuk mengurangi pengangguran di Raja Ampat. Dengan masuknya nikel ini, perkembangan nikel ini, kami sangat memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Pusat. Kami mengharap segera, perkembangan nikel ini segera masuk di Papua Barat supaya kami bisa mengusul anak-anak kami bisa masuk kerja, dan mereka ada pendapatan daerah atau pendapatan perhari,” kata Roliyanus Tapatkeding.

Menurutnya, sektor tambang dapat menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi Papua, asalkan dikelola secara transparan, adil, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat adat sebagai mitra dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan proyek tambang.

Roliyanus Tapatkeding juga mengajak generasi muda Papua untuk tidak antipati terhadap industri tambang. Ia menilai bahwa sektor ini dapat menjadi ruang belajar dan lapangan kerja potensial jika dikelola dengan pendekatan yang inklusif dan edukatif. Pihaknya akan terus mendukung dan mengapresiasi pemerintah untuk menyukseskan program pengelolaan tambang nikel.

“Maka itu saya sangat apresiasi, mendukung betul Pemerintah Pusat dalam hal itu perkembangan nikel, yang masuk di Raja Ampat, Papua Barat. Saya sebagai Ondoafi, tanah tabi, atas nama Roliyanus Tapatkeding, mengucap terima kasih”, pungkas Roliyanus Tapatkeding.

Dengan dukungan para tokoh adat seperti Roliyanus Tapatkeding, pengelolaan sumber daya tambang di Papua diharapkan tidak hanya menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, tetapi juga jembatan menuju keadilan sosial dan kemandirian masyarakat adat. Sebuah langkah maju untuk Papua yang lebih sejahtera dan berdaulat atas sumber daya alamnya sendiri.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Berita Terbaru

MBG dan Komitmen Pemerintah dalam Transparansi Anggaran Jaminan Gizi Berkualitas

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah terus diperkuat dari sisitata kelola anggaran agar pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepatsasaran. Pemerintah menegaskan bahwa setiap komponen pembiayaan dalamprogram ini telah diatur secara ketat dan harus mengikuti standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa manfaat program benar-benar dirasakanoleh masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerima utama program. Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalampelaksanaan MBG menegaskan bahwa anggaran untuk bahan makanan dalamprogram tersebut telah ditentukan secara jelas. Besaran anggaran tersebut beradapada kisaran Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi makanan, bukan Rp15.000 sepertiyang sempat beredar di masyarakat. Kebijakan ini ditetapkan agar penyedia makanandapat memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang bagi para penerima manfaat tanpamengabaikan prinsip efisiensi anggaran negara. Wakil Kepala Badan Bidang Komunikasi dan Investigasi BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan bahwa angka Rp13.000–Rp15.000 yang muncul di beberapa sumber tidakmurni untuk bahan makanan, melainkan sudah termasuk biaya operasional, insentifmitra pelaksana, serta kebutuhan pendukung lain. BGN menegaskan bahwa semua penerima manfaat tetap akan memperoleh makananyang bergizi dan aman dikonsumsi. Setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mengawasi kualitas bahan makanan, memastikan menu sesuai standar gizi yang ditetapkan. Nanik mengatakan Program MBG tetap memperhatikan kelompok prioritas seperti ibuhamil, ibu menyusui, dan balita usia 6–59 bulan. Kualitas makanan menjadi prioritasutama agar tujuan gizi masyarakat tercapai secara optimal. Masyarakat juga diberikan ruang untuk melaporkan dugaan penyimpangan dalam menu MBG. BGN memastikan setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas program. Dengan penegasan ini, BGN berharap publik memahami bahwa anggaran untuk bahanmakanan MBG tetap sesuai aturan Rp8.000–Rp10.000, dan setiap penerima manfaattetap memperoleh makanan bergizi tanpa mengurangi kualitas. Selain pengaturan standar anggaran, pemerintah juga memperkuat aspek transparansimelalui pengembangan sistem pelaporan keuangan yang terintegrasi. Upaya inidilakukan untuk memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan dana dalam program MBG dapat dipantau dan diaudit dengan lebih mudah. Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Kementerian Keuangan(Kemenkeu) meluncurkan E-Learning Penyusunan Laporan Keuangan pada SatuanPelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta Aplikasi Pelaporan Keuangan SPPG. Hal itusesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negaradan peraturan menteri keuangan nomor 168/ PMK.05/ 2015 sttd. PMK 173/PMK.05/2016 dan PMK...
- Advertisement -

Baca berita yang ini